Kementerian PPN/ Bappenas mendorong pelaku industri kelapa sawit dan pemerintah daerah terkait untuk melakukan hilirisasi. Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menghadapi tekanan pasar global.
“Harus hilirisasi mau tidak mau. Ini salah satu masalah darurat yang harus kita hadapi,” kata Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Anang Nugroho dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Kamis (29/11).
Anang menjelaskan, langkah itu harus dilakukan karena adanya tekanan pasar global yang mengakibatkan harga komoditas kelapa sawit anjlok menjadi sekitar 420 dolar AS per ton, dari sebelumnya 530 dollar AS pada pekan lalu.
Kondisi itu juga diperparah dengan kampanye-kampanye negatif terhadap proses produksi kelapa sawit yang dianggap merusak lingkungan sehingga terjadi penolakan produk sawit Indonesia di kawasan Uni Eropa.
“Di Bappenas, kami menilai kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Hampir semua komoditas pertanian mengalami penurunan (harga) selama 50 tahun terakhir. Rata-rata turun satu persen per tahun,” kata Anang.
Baik pemerintah dan pelaku usaha, katanya, dituntut untuk menyelamatkan industri kelapa sawit agar tidak bernasib seperti sektor pertambangan batu bara atau migas.
Nilai Tambah
Melalui hilirisasi, diharapkan Indonesia tidak lagi bertumpu pada penjualan minyak sawit mentah (CPO), namun mampu mengolahnya ke dalam sub-produk lain yang memiliki nilai ekonomi yang lebih menguntungkan.
Selain itu, industri kelapa sawit juga harus mengikuti landasan Sustainment Development Goal yang diamanatkan PBB pada 2015.
Dengan landasan SDG tersebut, industri kelapa sawit tidak bisa berjalan sendiri dan harus bekerja sama dengan pemerintah, akademisi, hingga lembaga non-profit.
“Pemerintah sudah coba menyelamatkan melalui G20, dipromosikan produk biofuel dari sawit, pungutan ekspor juga ditunda. Nah, sekarang landasan global ke situ (SDG), kelapa sawit juga harus ke situ,” katanya.
Sumber: Koran Jakarta
