Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2018 di Nusa Dua Bali, merupakan kesan tersendiri bagi Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE), karena baru kali ini mengikuti event Internasional diusianya yang baru 2 tahun. Keikutsertaan SAMADE di IPOC tersebut merupakan pengahargaan dan kepercayaan dari GAPKI.
Pada event IPOC tersebut Samade menarik perhatian panitia sekaligus membuat khawatir dikarenakan Samade ingin menarik dukungan internasional atas petisi untuk menolak kampanye hitam kelapa sawit yang dilakukan Green Peace, wall tandatangan pun diurungkan dihari pertama dan diperbolehkan pada hari kedua berjalannya IPOC, Petisi tersebut ditandatangani beberapa Pejabat Pemerintah, Mantan Pejabat, Ketua GAPKI, Delegasi Internassional dan Jajaran Pengurus GAPKI.
Kami sangat terkejut sebelum acara IPOC dimulai booth SAMADE dikunjungi oleh Duta Besar Indonesia untuk Prancis (bp. Dr. Hotmangaradja Panjaitan), beliau menceritakan tentang sosialisasi sawit terhadap masyarakat Prancis.
Selain itu menceritakan gencarnya pertentangan terhadap produk sawit di Eropa yang dimulai dari Prancis, dimana pemerintah Prancis melindungi petani minyak nabati mereka. Bp. Hotmangaradja Panjaitan juga akan mengusahakan untuk memfasilitasi pertemuan petani Prancis dengan petani sawit Indonesia agar bisa berkomunikasi hati ke hati.
Selain itu Senior Policy Advisor Duta Besar Belanda (ibu Arita Soenarjono) mengunjungi booth Samade, untuk mengetahui tentang sawit dan aktivitas petani sawit juga menawarkan kerjasama dan bantuan yang bisa dilakukan dengan petani sawit mandiri di Indonesia.
Dari wacana yang berkembang setelah mengikuti materi-materi IPOC, bagi Samade IPOC ini telah membuka cakrawala pemikiran persoalan kelapa sawit, perlunya kebersamaan semua stake holder berjuang dan bercommitment membenahi tata kelola persawitan Indonesia, tidak terlepas juga seluruh instansi terkait dipemerintahan mau duduk bersama menyelesikan persoalan sawit Indonesia sehingga tercapainya tata kelola sawit yang berkelanjutan.
Kebijakan regulasi tentang sawit pun telag dibuat oleh pemerintah untuk menjadikan sawit berkelanjutan seperti moratorium kelapa sawit, sengketa kawasan hutan, penguatan ISPO, penyesuaian bea keluar, pemanfaatan B20 (Biodiesel), kebutuhan hilirisasi dalam negeri, program peremajaan sawit rakyat (PSR) hingga penetapan harga ditingkat petani.
Sejumlah persoalan global juga membayangi industri sawit Indonesia seperti perang dagang Amerika dengan Cina, hambatan tarif perdagangan yang diberlakukan negara pengimpor dan kampanye hitam terhadap produk turunan sawit, selain itu persoalan stegnannya permintaan CPO yang mengakibatkan menumpuknya stock CPO dalam negeri yang diperkirakan bulan oktober mencapai sekitar 5 juta ton.
Unjung sejumlah persoalan itu mengakibatkan turunnya harga CPO di pasaran dunia dan cendrung menurun, dalam persepektif bisnis hal ini lumrah namun pada tingkat petani hal ini merupakan krisis yang merupakan pukulan sangat telak dikarenakan masih terjadinya perbedaan dengan selisih yang jauh terhadap produksi perkebunan rakyat dengan perkebunan Suasta/ Negara demikian juga harga di lapangan.
Krisis di tingkat petani ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, di tahun 2008 dengan puncak krisis bulan Agustus -Oktober dimana harga ditingkat petani Rp.400,- sd Rp.500,- per Kg, di tahun 2014 bulan Nopember sampai berlanjut Februari 2015 harga ditingkat petani Rp.500,- dan kini tahun 2018 Nopember harga di tingkat petani Rp.400,-. Kalau melihat kejadian ini apa yang salah terhadap tata kelola sawit Indonesia, dimana Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia dan sekaligus pengguna produk sawit nomor 2 di dunia.
Over supply dan biofuel sangat menarik dibahas dalam memecahkan krisis harga minyak sawit, mari kita tinjau data negara penghasil minyak dunia, dari sumber BPDP-KS dan llmugeografi.com pada tahun 2016 yaitu Guatemala = 515.000 ton, Honduras 545.000 ton, Ghana 520.000 ton, Ekuador 560.000 ton, Papua Nugini 522.000 ton, Nigeria 970.000 ton, Kolombia 1.280.000 ton,Thailand 2.300.000 ton, Malaysia 17.320.000 ton, Indonesia 34.420.000 ton, pada tahun 2017 Malaysia mencapai 25.juta ton dan Indonesia 41,98 juta ton. Dari 10 negara penghasil minyak sawit dunia sudah mencapai lebih kurang 58,952 juta ton, diperkirakan tahun 2017 lebih dari 74,192 juta ton. Sudah selayaknya Indonesia memperbesar program biofuel agar terjadinya keseimbangan harga.
Cukupkah hanya program B20 untuk mengkatrol harga petani dan bagaimana konsep program biofuel yang tepat sasaran, karena isu tidak enak yang selama ini program B20 dinikmati oleh pengusaha besar yang telah memiliki pabrik – pabrik biofuel dan disubsidi dari dana pungutan ekspor levy. Bagaimana konsep program B20, B30 dan seterusnya bisa berjalan dan tepat sasaran sehingga bisa dinikmati petani ?
Ada pemikiran yang perlu pembahasan yang intesif bila tata kelola bisnis minyaksawitini di bagi 2 (dua) mandatory yaitu, pertama khusus program Biofuel diserahkan kepada petani yang artinya TBS yang mensupport untuk Biofuel berasal dari perkebunan rakyat (petani swadaya) dan yang kedua, semua permintaan CPO untuk ekspor dan kebutuhan CPO untuk produk turunan selain biofuel diserahkan kepada Perkebunan Besar Negara dan Perkebunan Besar Swasta. Disinilah pemanfaatan pungutan ekspor levy tepat sasaran untuk petani, namun ini perlu pembahasan yang intesif untuk pelaksanaannya.
Mari kita belajar dari masalah perkebunan yang ada di Indonesia seperti perkebunan tebu rakyat, perkebunan karet rakyat dan perkebunan tembakau rakyat. Kita jadikan sawit Indonesia yang berdaulat.
Sumber: Mediaperkebunan
