JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Industri sawit menghadapi diskriminasi kebijakan label Bebas Minyak Sawit (Palm Oil Free) di sejumlah Lproduk makanan dan obat-obatan, yang berada di Eropa. Kampanye label Palm Oil Free dinilai sebagai bagian kampanye hitam dan diskriminasi yang mengancam keberlangsungan produk sawit Indonesia di pasar global.
“Label palm oil free yang dicantumkan dalam produk baik makanan maupun obat-obatan, sudah banyak beredar, termasuk di Indonesia khususnya untuk produk impor. Memang label POF itu impor terutama dari Eropa. Kita belum tahu secara detail pencantuman label apakah inisiatif Eropa atau dari pihak lain. Dampaknya, pencantuman POF ini bisa mengganggu keberlangsungan pasar sawit Indonesia, di pasar global dan domestik. Pelabelan ini juga termasuk kampanye hitam untuk melawan produk kelapa sawit,” kata Mahendra Siregar Wakil Menteri Luar Negeri RI dalam seminar daring #INAPalmOil Talkshow berte. Akan Misleading Food Labeling Threaten Palm Oil Market di Jakarta, Rabu (16 September 2020).
Mahendra Siregar Mahendra menuturkan pencantuman label POF ini akan berdampak negatif pada masa depan sawit Indonesia sebagai produsen sawit terbesar di dunia. Untuk itu, pelabelan POF tidak boleh dibiarkan. Terkait pencantuman label POF pada produk makanan dan obat-obatan itu, Kementerian Luar Negeri pun berupaya terus memantau perkembangannya dan berkoordinasi dengan Malaysia. Jika dinilai sudah membahayakan maka Indonesia akan mengambil sikap dan menuliskan surat protes ke WTO.
“Pemerintah memantau perkembangan tentang sawit Indonesia dan segala bentuk kampanye hitam yang dibuat, termasuk dengan label POF. Ingat, banyak pihak yang iri dengan sawit Indonesia sehingga terus mencari cara agar sawit ditolak karena sawit Indonesia memang kualitasnya baik dan banyak manfaatnya,” jelas dia.
Pencantuman POF ini bukan sesuatu yang baru, sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga pernah menerbitkan artikel tentang Nutrition Advice for Adults pada Mei 2020 yang mana isi artikel tersebut mengajak orang dewasa tidak mengkonsumsi sawit. Artikel yang diterbitkan WHO tersebut mendapatkan kritikan terutama dari negara produsen sawit, Indonesia sudah melakukan protes ke WHO dan sampai sekarang sikap WHO masih santai, mereka berniat untuk merevisi tetapi lambat.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung upaya melawan berbagai macam bentuk kampanye hitam terhadap kelapa sawit Indonesia. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Reri Indriani mengatakan, pihaknya sudah melarang produk makanan atau obat obatan yang memiliki label POF beredar di Indonesia. Larangan yang dikeluarkan BPOM merupakan bentuk dukungan terhadap sawit Indonesia dan tidak melanggar ketentuan internasional. Reri Indriani mengatakan, BPOM akan melakukan pengawasan yang super intensif terkait pencantuman POF ini, baik untuk produk yang beredar di pasar ibukota maupun daerah.
“BPOM juga hadir dan siap membela sawit Indonesia karena pencantuman POF sama saja menurunkan daya saing produk sawit Indonesia,” ujar dia.
Bagi produk yang mencantumkan POF maka akan diberikan sanksi pembinaan dan bagi perusahaan besar akan diberikan sanksi administratif.
Wakil Direktur Eksekutif CPOPC Dupito D Simamora menuturkan labelisasi digunakan sebagai strategi pemasaran untuk menunjukkan seakan produk minyak nabati selain sawit lebih sehat dan lebih ramah lingkungan. Keberadaan labelisasi bebas minyak sawit itu sebenarnya tidak berdasarkan regulasi, namun dikampanyekan murni oleh swasta. Bahkan labelisasi tersebut bertentangan dengan ketentuan di Uni Eropa, di mana kampanye negatif sawit kerap berasal.
“Paling tidak ada tiga ketentuan di Uni Eropa yang melarang soal food information, tidak boleh misleading (menyesatkan). Itu memberi batasan yang jelas soal apa yang tidak boleh dicantumkan dalam produk yang dijual di Uni Eropa,” katanya.
Dupito menegaskan label palm oil free yang ada di Uni Eropa seharusnya ilegal. Namun, menurut dia, ada pembiaran yang terjadi. Terlebih sudah terdapat lebih dari dua ribu produk dengan labelisasi tersebut.
Sumber: Sawitindonesia.com
