Setelah dipanggil ke istana untuk berjumpa dengan Presiden Joko Widodo, Mahendra Siregar diamanahkan menjadi Wakil Menteri Kementerian Luar Negeri.
Kata Mahendra usai berjumpa Presiden, dirinya diberikan tugas untuk meningkatkan promosi, orientasi dan prestasi perdagangan termasuk cara melihat kondisi global yang tidak mudah dengan tidak hanya menggunakan kacamata business as usual.
Lantas Presiden juga memberikan mandat untuk bisa berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan BKPM supaya bisa bergerak dengan cepat, sehingga tidak terjebak dalam birokrasi.
Secara khusus dirinya juga membahas tiga hal diantaranya, pertama, dalam konteks perdagangan global kondisi perang dagang antara China dan AS, Indonesia diminta berkoordinasi untuk tidak melihat kondisi tersebut sebagai tantangan dan masalah tetapi justru sebagai peluang.
Kata Mehendara, Presiden setuju untuk segera merampungkan kerjasama perdagangan dengan AS dalam satu bulan. Karena ini bisa berdampak langsung terhadap nilai perdagangan Indonesia-AS dua kali lipat. “Termasuk didalamnya dalam meningkatkan nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 10-20 miliar dalam setahun” kata Mahendra kepada wartawan, Jumat (25/10/2019) di Istana Merdeka .
Lantas kedua, menjaga dan mengamankan keberlangsungan industri kelapa sawit Indonesia, karena sawit sangat penting dan harus dikawal dengan baik. “Taruhannya besar karena ekspor kita harus bisa mencapai dan melampaui US$ 25 miliar, maupun penghematan yang bisa dilakukan samapai US$ 10 miliar bila kita melakukan pengembangan turunan minyak sawit dan peningkatan konsumsi domestik yang baik,” katanya.
Ketiga, diminta untuk melihat bagaiaman memposisikan Indonesia yang memiliki pasar besar untuk menarik keuntungan yang baik tidak begitu saja melakukan hubungan dengan pihak lain, karena pasar besar itu harus menjadi bagian dari politik luar negeri Indonesia. “Untuk secara spesifik Pak Presiden yang akan mengkoordinir langsung,” kata Mahendra.
Tentu saja, kata Mahendra, untuk koordinasi Kementerian tertentu akan dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidnag Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. “untuk melakukan semua itu diberikan waktu satu tahun kalau tidak akan di copot,” tandas Mahendra.
Sumber: Infosawit.com
