Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Di lapangan, banyak tantangan yang harus diselesaikan dari persoalan birokrasi sampai kelembagaan petani.
“Pemerintah menargetkan 500 ribu hektare peremajaan sawit rakyat dari 2020 sampai 2022. Walaupun seperti poco-poco, maju mundur begini. Saya ingin Bapak Eddy (Dirut) BPDP-KS selesaikan ini,” ujar Jend. TNI (Purn) Dr Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden RI, dalam penutupan Diskusi Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat 500 Ribu Ha yang digagas DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) pada awal Juni 2020.
Saat ini, KSP RI terus mengawasi kegiatan PSR di lapangan. Pasalnya, program ini ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu menjangkau 500 ribu hektare perkebunan sawit petani. Presiden meminta PSR dapat dirasakan manfaatnya bagi petani untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Kebijakan pemerintah yang menunda pemberian izin baru perkebunan sawit juga dibarengi dengan upaya meningkatkan produktivitasnya. Itu sebabnya, program PSR diluncurkan semenjak empat tahun lalu.
Merujuk data KSP RI bahwa terdapat sejumlah catatan kritis yang menjadi hambatan percepatan program PSR di lapangan antara lain debirokratisasi yang akuntabel dan transparan, peningkatan kapasitas pekebun & kapabilitas penyuluh, penguatan basis data pekebun, legalitas dan lemahnya kelembagaan pekebun, perlu keterhubungan sawit rakyat industri, dan perlunya peningkatan komunikasi informasi edukasi.
“Pemerintah tidak ingin petani terpinggirkan dari kebijakan sawit. Kami ingin kebijakan pro petani rakyat. Petani sawit harus menikmati berbagai kebijakan tadi. Masalah peremajaan di lapangan seperti persoalan legalitas kebun di kawasan hutan harus terselesaikan,” tegas Moeldoko.
Moeldoko menuturkan keberadaan dirinya di pemerintahan ingin memberikan manfaat kepada petani sawit. “Apa lagi saya ini Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO berada dalam pemerintahan. Saya ingin petani sejahtera dan punya kehidupan lebih baik. Jangan khawatir, kami berada di situ untuk memikirkan petani bisa sejahtera dan kehidupan semakin baik termasuk kemudahan dari bank,” ujar mantan Panglima TNI ini.
Eddy Abdurrachman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung program PSR untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh petani. Dana peremajaan sawit rakyat telah ditingkatkan menjadi Rp 30 juta per hektare untuk kebun petani maksimum seluas 4 hektare, dari sebelumnya Rp 25 juta per hektare.
Merujuk catatan BPDP-KS, dana peremajaan yang telah disalurkan mencapai Rp 3,425 triliun dari periode 2016 hingga tahun ini. Dana sebesar ini menjangkau 137 ribu hektare dengan jumlah 60.066 petani. Akan tetapi dari jumlah dana penyaluran baru diserap petani sekitar Rp 726 miliar atau 21 persen.
“(Penyerapan) ini menurut saya perlu menjadi fokus dan perhatian bersama sehingga petani dapat lebih kencang menyerap dana. Selanjutnya, kebun dapat segera diremajakan di lapangan,” ujar Eddy.
Dikatakan Eddy bahwa Ditjen Perkebunan telah menyederhan akan aspek persyaratan dari empat belas syarat, terus disederhanakan jadi delapan syarat dan terakhir menjadi dua yaitu legalitas dan kelembagaan. Apa bila petani memenuhi dua persyaratan tadi, langsung mengikuti program peremajaan sawit rakyat tadi.
Selain legalitas, BPDP-KS telah berkoordinasi dengan Himpunan Bank Pemerintah (HIMBARA) untuk memberikan fasilitas kredit terjangkau kepada petani. Melalui koordinasi tadi, bank penyalur dana peremajaan dapat memberikan kemudahan kepada petani supaya dari kegiatan P0 sampai P3 dapat dilanjutkan. Definisi P0 sampai P3 ini merujuk kegiatan setelah penanaman sampai tanaman menghasilkan (panen).
Sampai 8 Mei 2020, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI telah memberikan rekomendasi teknis terhadap 20.459 hektare lahan sawit rakyat untuk bisa mengikuti program peremajaan sawit rakyat (PSR). Capaian ini baru 11,37% dari target replanting tahun ini yang sebesar 180.000 ha.
Kasdi Subagyono, Dirjen Perkebunan mengakui lambatnya realisasi PSR di tahun ini. “Pada 2020, peremajaan kami kejar terus. Relatif cukup lambat, tetapi ada realisasinya. Jadi dari 180.000 Sampai 8 Mei kemarin baru 20.000,” katanya. Meski begitu, dia menyebut, pihaknya masih terus mengevaluasi berkas yang ada. Menurut Kasdi, Kementan bahkan melakukan rapat setiap hari untuk mempercepat proses peremajaan sawit rakyat ini.
Sumber: Sawitindonesia.com
