Kalangan produsen menuntut janji penyerapan minyak sawit berkelanjutan atau Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) di pasar global. Setiap tahun, penjualan CSPO di bawah 50% yang berakibat oversuplai CSPO dan tidak adanya premium price bagi konsumen. Walaupun, produsen sudah mampu memenuhi prinsip dan kriteria sertifikat berkelanjutan sesuai permintaan negara maju terutama Eropa.
Diskusi ini menghadirkan pembicara Maruli Gultom dan Prof. Bungaran Saragih, yang diadakan oleh Majalah Sawit Indonesia di Gedung PIA, Kementerian Pertanian RI, pada akhir November 2019.
Maruli Gultom membuat presentasi berjudul “RSPO Organisasi yang Ingin Membunuh Anggotanya”, menengarai sertifikasi RSPO lebih banyak memuat kepentingan business to business. Buktinya, anggota RSPO harus membayar iuran setiap tahun. Mahalnya biaya sertifikasi dan surveillance menjadi bukti RSPO lebih banyak bersifat bisnis. “Produsen mau saja bayar untuk dipermalukan oleh NGO dalam forum tahunan. Kalaupun ingin menerapkan prinsip sustainable tidak perlu menjadi anggota RSPO,” ujar Maruli.
Minyak sawit telah menjadi ancaman bagi minyak kedelai sebagai minyak nabati nomor satu dunia. Tak heran bila negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sebagai produsen utama minyak kedelai, merasa terusik dan mulai menggalang non-governmental organization (NGO) untuk berkampanye menolak minyak sawit. “Pada 2004 produksi minyak sawit (CPO) melampaui minyak kedelai sebagai minyak nabati nomor satu dunia. Usaha membendung pertumbuhan CPO semakin ditingkatkan dan all-out, menghalalkan segala cara. Tema yang dipilih adalah tema lingkungan dan deforestasi,” jelasnya.
Menurutnya, minyak sawit telah menggantikan posisi minyak kedelai sebagai minyak nomor satu dunia. Pada 2004, Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) berdiri . Dan meski semula ada kesepakatan bersama untuk tidak masuk menjadi anggota RSPO karena tidak ingin diatur oleh orang lain, pada akhirnya ternyata banyak perusahaan perkebunan sawit Indonesia yang terkecoh, serta mendaftar sebagai anggota dan membayar iuran anggota.
Yang menarik, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) keluar dari RSPO pada 2012. Dan ternyata, semakin nyata bahwa RSPO merupakan organisasi yang dibentuk untuk “membunuh” anggotanya sendiri, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, karena menerapkan praktik dan kriteria yang merugikan anggotanya.
Ia pun mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab ketika premium price tidak terwujud. Harusnya sertifikasi ini memberikan nilai tambah bagi pesertanya. Tetapi faktanya sangatlah berbeda. Penolakan sawit di Eropa bukanlah persoalan merusak lingkungan tetapi persaingan energi dengan produk minyak nabati yang diproduksi Eropa seperti kedelai, rapeseed, dan sun flower.
Yang harus dipahami bahwa tidak semua konsumen di Eropa mau membayar premium price bagi produk minyak sawit berkelanjutan. “Siapa yang bertanggungjawab ketika premium price tidak ada (bagi produsen dan petani sawit),” ungkapnya.
Ia menjelaskan RSPO dinilai telah menguasai persepsi pasar Eropa dan AS bahwa CPO yang sustainable adalah CPO yg diproduksi oleh anggota RSPO. “Pangsa pasar Eropa dan AS untuk CPO tidak mencapai 30 persen tetapi suara mereka dan NGO-nya paling ribut,”keluhnya.
Ia menghimbau supaya anggota RSPO keluar dari organisasi ini. “Cara membubarkan sebaiknya anggota RSPO keluar karena tanpa anggota dengan sendirinya bubar. Mayoritas anggota berasal dari Indonesia dan Malaysia,” tegasnya.
Prof. Bungaran Saragih, Menteri Pertanian Periode 2000-2004 menjelaskan konsumen minyak sawit dunia yang selama ini menuntut sustainability ternyata inkonsisten. Penyerapan pasar CPO bersertifikat sustainablity baru sekitar 60 persen dari produksi CPO bersertifikat sustainability.
Sumber: Sawitindonesia.com
