Kampanye hitam yang dilakukan Greenpeace tidak bisa dibiarkan karena mengganggu kepentingan ekonomi Indonesia. Sejumlah pihak meminta pemerintah mengambil sikap tegas dengan membekukan kegiatan NGO lingkungan ini di Indonesia.
Komoditas sawit berkontribusi besar bagi devisa negara sebesar sumber devisa utama dengan capaian sebesar US$ 22,97 miliar atau Rp 318 triliun pada 2017. Dampak positifnya adalah neraca dagang nonmigas surplus sebesar US$ 11,83 miliar.
“Jika kampanye Greenpeace dibiarkan maka ekonomi terancam. Artinya pemerintah harus turun tangan karena selama ini menerima manfaat dari sawit,”ujarnya.
Benny menyebutkan kemampuan sawit untuk menutup defisit neraca perdagangan sangatlah penting bagi pemerintah. Disinilah perlu keberpihakan pemerintahan Joko Widodo untuk memberikan tindakan tegas kepada Greenpeace.
“Aksi Greenpeace terlalu lama dibiarkan. Akibatnya seperti sekarang, ekspor sawit dihambat masuk Eropa. Untuk itu, Indonesia bisa mengikuti kebijakan India yang membekukan Greenpeace,”ujarnya.
Sebelumnya, Greenpeace melakukan kampanye dengan menaiki Kapal kargo Stolt Tenacity di Teluk Cardiz, Spanyol. Di atas kapal, aktivis membentangkan spanduk bertuliskan “selamatkan hutan hujan kami” dan “hentikan produksi minyak kelapa sawit kotor”.
Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengatakan Indonesia tidak boleh tunduk dengan tuntutan Greenpeace karena kampanye mereka bersifat barbar dan provokatif. Tuduhan minyak sawit kotor sangatlah tidak berdasar karena Indonesia sedang membenahi tata kelola sawit. Berbagai upaya telah dilakukan melalui sertifikasi ISPO dan moratorium sawit.
Sahat menegaskan tindakan Greenpeace menunjukka bahwa mereka tidak menghargai upaya pemerintah Indonesia dalam memperbaiki tata kelola sawit Indonesia. “Apakah ada titipan dari komoditas pesaing sawit atau ada upaya-upaya negara tertentu untuk membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih terpuruk?,”tanya Sahat.
“Kami minta pemerintah bertindak tegas dengan membekukan Greenpeace seperti di India. NGO ini tidak memberikan manfaat apapun bagi Indonesia. Mereka tidak menambah perbaikan ekonomi Indonesia malahan merecoki kepentingan ekonomi kita,”ujarnya.
Sumber: Sawitindonesia.com
