PRESIDEN Joko Widodo kemarin memulai program peremajaan kebun kelapa sawit di Tanah Air. Targetnya ialah produksi minyak sawit mentah {crude palm oif/CPO) Indonesia melonjak menjadi 8 ton.
Berdasarkan pemantauan, kata Presiden, produksi CPO hanya sekitar 2 ton per hektare selama 25 tahun terakhir.
“Biasanya petani, yang sekarang pohonnya sudah 20-25 tahun, hanya 2 ton, benar? Berarti nanti 4 kali lipat, tapi tanaman harus dirawat,” ungkap Jokowi saat meresmikan program peremajaan kebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.
Presiden mengatakan bantuan peremajaan itu disebabkan kondisi perkebunan sudah tua dan tidak mampu memproduksi CPO dengan maksimal.
Selain itu, sebagian petani belum menggunakan benih unggul besertifikat.
“Seluas 4.400 hektare kebun sawit sudah tua. Biayanya ditanggung pemerintah, bibitnya juga diberi. Kurang apa?” tanya Jokowi.
Sumatra Selatan menjadi tempat pertama pelaksanaan program ini. Bulan depan direncanakan hal serupa di Sumatra Utara, Jambi, dan Riau. “Masuk ke Kalimantan tahun depan. Setelah ditanam, awal 2019 nanti akan saya cek lagi,” kata Presiden.
Program berikutnya ialah peremajaan komoditas seperti karet, kopi, kakao, dan tembakau. “Ini sama, sudah lama tidak pernah diremajakan. Masak kita kalah dengan Vietnam urusan pala? Kopi kalah dengan Brasil dan Kolombia? Tanah kita subur makmur, kok,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta kesiapan dan menagih janji-janji perusahaan untuk membangun pabrik kelapa sawit apabila petani sudah melakukan peremajaan seluas 6.000 hektare.
“Dengan adanya pembangunan pabrik, para petani tidak susah menjual hasilnya,” terang Darmin.
Menteri Pertanian Andi Amran mengatakan produksi CPO dan tandan buah segar akan meningkat dengan adanya peremajaan kebun. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kelapa sawitdapat berkontribusi sebesar Rp249 triliun per tahun.
Pengusaha perkebunan juga menyambut baik program itu. Franky O Widjaja sebagai Chairman Sinar Mas Agribusiness and Foods, misalnya, berharap ada penyesuaian regulasi skema pembiayaan sehingga perbankan tidak ragu menyediakan dukungan pendanaan program.
Sertifikat lahan
Kendala program peremajaan ialah sertifikat lahan. Diketahui ada sebagian lahan perkebunan yang dikelola petani, tetapi status lahan berada di kawasan hutan produksi.
Jokowi lalu meminta Kementerian Kehutanan untuk dapat segera melepasnya. “(Perkebunan) yang masuk kawasan hutan sudah saya perintahkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan untuk nantinya diberikan sertifikat. Namun, ini khusus kelapa sawit milik rakyat,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan itu Presiden menyerahkan 1.300 sertifikat lahan untuk petani di Sumatra Selatan. Itu juga terkait dengan upaya memenuhi target 5 juta sertifikat dalam satu tahun. (Pol/Ant/X-11)
Dwi Apriani
Sumber: Media Indonesia
