Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) mendukung langkah pemerintah memprotes Uni Eropa (UE) yang berencana mengenakan bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia sebesar 8-18%, Juli 2019.

Bahkan, Gapmmi mendorong pemerintah untuk melaporkan UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), jika tetap menolak dan tidak mau menerima lobi pemerintah. Alasannya, kebijakan tarif itu tidak adil dan memberatkan pengusaha Indonesia.

Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan, masalah ekspor minyak sawit mentah (crudepalm oil/CPO) dan produk turunannya, seperti biodiesel Indonesia ke UE memang tidak pernah menemukan titik terang.

Sebab, UE selalu menganggap sawit indonesia tidak ramah lingkungan.

Menurut Adi, UE selalu mencari cara agar sawit Indonesia tidak beredar di pasar Eropa. Masalah ini semakin memanas hingga muncul rencana pengenaan bea masuk imbalan sementara biodiesel.

“Kami mendukung 100% upaya Kemdag memprotes keras kebijakan itu, karena kalau dibiarkan, tindakan mereka akan semakin menjadi-jadi ke sawit kita,” ujar dia, di Jakarta, Senin (29/7).

Adhi mengatakan, sawit tidak ada kaitannya dengan ramah lingkungan yang selalu menjadi topik pembicaraan UE. Sebab,sawit tidak mencemari lingkungan, jika dikelola dan diatur dengan sebaik mungkin. Pengaturan dan pengelolaan sawit harus berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (goodgovernance). Namun, UE selalu mempermasalahkan sawit indonesia, sedangkan produk serupa dari negara lain baik-baik saja.

Komoditas Unggulan

Dia menambahkan, pengusaha makanan dan minuman (mamin) olahan masih membutuhkan Eropa, terutama untuk pengadaan impor susu dan daging.

Dua produk itu bahan baku industri mamin. Itu sebabnya, Gapmmi berharap Indonesia dan UE mempunyai hubungan baik dan jangan lagi mempermasalahkan sawit.

Dia menilai, kualitas sawit indonesia sangat baik, karena jernih. sawit juga menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. sawit merupakan salah satu subsektor industri agro, selain mamin.

 

Sumber: Suara Pembaruan