Jakarta - Direktur lenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang menyatakan, bahwa pihaknya akan terus menambah luasan perkebunan kelapa
sawit milik rakyat untuk di-replanting atau peremajaan. "Sebab dengan melakukan replanting itu sama dengan menambah pendapatan negara," ujarnya di Jakarta, disalin dari Antara.
Berdasarkan catatannya, dari total 11,9 juta hektar kebun kelapa
sawit Indonesia terdapat 4,7 hektar perkebunan rakyat atau 48 Dersen. Dari 4,7 juta hektar tersebut seluas 2,4 juta hektar kebun
sawit saat ini masih dikembangkan dengan cara tradisional oleh petani dan tidak sedikit yang menggunakan benih asalan atau tidak bersertifikat
Bahkan kebun kelapa
sawit yang menggunakan sumber benih tidak baik itu sekarang berkembang jutaan hektar, akibatnya produktivitasnya rendah, hanya 1 -2 ton CPO/hektat Menurut dia jika program replanting kelapa sawit itu bisa dengan cepat dilakukan dengan serentak maka akan menghasilkan nilai tambah produktivitas sebesar Rp 125 triliun per tahun.
"Itu semua jika seluruh perkebunan
sawit rakyat mampu memproduksi minimal 8 ton minyak
sawit mentah (CPO), sehingga setiap tahun kita bisa mendapatkan nilai tambah produktivitas sebesar Rp 125 triliun," ujarnya.
Sementara itu Pemerintah Daerah Bengkulu Utara siap mereplanting perkebunan milik masyarakat yang telah melewati umur produktif atau yang menggunakan benih palsu dalam upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa
sawit rakyat.
Program peremajaan tanaman kelapa
sawit milik rakyat tersebut dilakukan melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
sawit (BPDP-KS). "Kita telah menetapkan target peremajaan seluas 8000 hektar untuk kebun swadaya ataupun plasma untuk tahun 2018 ini. Bahkan saat ini seluruh jajaran di Bengkulu Utara tengah bergegas menyiapkan calon petani dan calon lokasi (CPCL) sehingga target tersebut dapat segera direalisasi," ujar Bupati Bengkulu Utara, Mian.
Menurut Mian, pihaknya sangat serius untuk mempersiapkan replanting kelapa
sawit karena tanaman tersebut sebagai salah satu komoditas unggulan di Bengkulu Utara, yang mana saat ini luas areal perkebunan
sawit rakyat telah mencapai 36.861 hektar.
Namun dia mengakui produktivitas tandan buah segar (TBS)
sawit rakyat masih rendah yakni 1,18 ton/-hektar/bulan, idealnya bisa mencapai 2-2,5 ton/hektar/bulan. Salah satu penyebabnya, tambahnya, adalah penggunaan benih palsu. Bahkan, 40 persen dari areal perkebunan rakyat atau sekitar 14.475 hektar menggunakan benih palsu.
"Atas dasar itulah kita berharap tanaman kelapa
sawityang telah tua atau memiliki produksi rendah karena berasal dari benih ilegal dapat digantikan dengan varietas unggul kelapa sawit," ujar Mian.
Adapun untuk penyediaan benihnya, Mian mengakui akan mengandalkan peran penangkar pewaralaba kelapa
sawit Artinya melalui penetapan target peremajaan tahun 2018 ini akan memberikan gambaran bagi penangkar dalam memperkirakan kebutuhan bibit di tahun mendatang. "Dimana untuk memenuhi kebutuhan 8000 hektar di Bengkulu Utara penangkar harus menyiapkan bibit salur 1.040.000 batang," katanya.
Disisi lain, Mian menghimbau agar bisa melakukan tumpang sari dengan tanaman lainya selama melakukan replanting, agar selama tanaman kelapa
sawit belum menghasilkan, petani tetap mendapatkan hasil dari tanaman yang ditumpang-sarikan, seperti jagung, ataupun tanaman lainnya.
"Sehingga melalui kegiatan replanting tidak saja berkontribusi pada perbaikan produksi tanaman kelapa
sawit rakyat namun juga turut mendukung upaya mewujudkan swasembada jagung," ujar bupati.
Sambut baik Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia, Rusbanrti menyambut baik atas kesiapan Bengkulu Utara untuk meremajakan kelapa
sawit rakyat.
Dengan melakukan replanting, menurut dia, akan memperbaiki produktivitas tanaman rakyat, sehingga meningkatkan produksi minyak
sawit mentah atau crude
palm oil (CPO) nasional. Seperti diketahui permintaan akan CPO setiap tahunnya terus meningkat sering meningkatnya permintaan biofuel.
"Melalui kegiatan replanting kami harapkan dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat melalui penggunaan bahan tanam unggul bermutu yang memiliki daya hasil dan mutu lebih baik," kata Rusbandi.
Pihaknya menegaskan, pada prinsipnya penangkar bibit kelapa
sawit di sentra pengembangan kelapa
sawit maupun di Provinsi Bengkulu siap melakukan investasi penyediaan benih selama pasarnya jelas serta, proses pembayarannya juga tidak berbelit-belit. "Karena bisnis penangkaran bibit kelapa
sawit adalah usaha yang sangat beresiko maka diharapkan para pengambil kebijakan memahami hal tercabut," tuturnya.
Sumber: Harian Ekonomi Neraca
