Kementerian Pertanian meminta universitas yang ada di daerah potensi kelapa sawit untuk dapat mendukung perkembangan komoditas itu dengan membuka fakultas atau jurusan sawit.
Dirjen Perkebunan Kementan Bambang mengatakan sawit saat ini menjadi salah satu kekuatan dan fundamental ekonomi Indonesia, karena sumbangannya untuk devisa yang cukup signifikan.
“Karena kontribusinya itu kami mengajak perguruan tinggi untuk persiapkan sumber daya manusia bidang perkebunan kelapa sawit, sehingga komoditas ini dikawal oleh anak bangsa secara profesional,” katanya saat di Pekanbaru usai seminar nasional kelapa sawit oleh Universitas Riau dan Gapki, Rabu (24/10).
Bambang menjelaskan, bentuk dukungan nyata dari perguruan tinggi bisa diwujudkan dengan membuka fakultas atau jurusan kelapa sawit, tentu dengan harapan positif agar komoditas ini dapat semakin maju dan kompetitif di tengah persaingan global.
Untuk dapat merealisasikan hal itu menurut Bambang, universitas jangan hanya bergantung dari pemerintah, tetapi bisa lewat dukungan berbagai perusahaan sawit yang ada di Tanah Air.
Salah satu prioritas utama yang perlu dicarikan solusi dari akademisi dan perguruan tinggi, yaitu soal produktivitas kelapa sawit lokal yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain.
“Di Indonesia saat ini angka rerata produktivitas sawitnya sekitar 2 ton sampai 3 ton per hektare, padahal ini masih bisa ditingkatkan sampai di atas 12 ton per hektare, itu daya saing yang harus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu, Gapki Riau menyambut positif adanya harapan dari Kementan tentang adanya jurusan kelapa sawit di perguruan tinggi. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa sawit (Gapki) Riau Saut Sihombing mengatakan pihaknya sangat mendukung kerja sama antara pemerintah dengan universitas untuk mewujudkan jurusan sawit.
“Tentu sangat kami dukung untuk menciptakan SDM sawit yang berkeahlian di budidaya sawit serta industri sawit, sudah mulai kami wujudkan dengan Universitas Riau,” katanya.
Dukungan Gapki ke Unri misalnya membuka kebun kelapa sawit, sebagai lahan percontohan sekaligus tempat penelitian mahasiswa pertanian.
WADAH PENELITIAN
Pihaknya berharap kebun tersebut bermanfaat sebagai wadah penelitian mahasiswa, dalam menimba ilmu kelapa sawit.
Untuk jurusan kelapa sawit, memang pihaknya mengaku belum berani menjanjikan secara terbuka kapan bisa mendukung langsung, tetapi arah dukungan Gapki tetap dipastikan berkomitmen mewujudkan hal tersebut.
“Kami yakini upaya tetap ada ke sana, nanti kami akan menggandeng pemerintah supaya minimal ada pendidikan khusus kelapa sawit, dan laboratorium khusus sawit,” katanya.
Adapun komoditas kelapa sawit di Riau menjadi sektor unggulan bagi ekonomi setempat, dengan kontribusi produksi dari lahan perkebunan seluas 2,4 juta hektare atau yang terbesar dari total luas lahan sawit nasional yang mencapai 14 juta hektare.
Dari Medan, dilaporkan, realisasi program peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat di Sumatra Utara pada 2018 masih sangat rendah dibandingkan dengan target seluas 10.500 hektare.
Guna mendorong percepatan pelaksanaan program tersebut, pemerintah daerah dan pihak terkait didorong bersinergi dan berkolaborasi.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah ketika memimpin rapat Percepatan Program Peremajaan Tanaman Kelapa sawit Perkebunan Provinsi Sumut, di Hotel Aryaduta Medan, Selasa (23/10).
“Pemerintah pusat sudah berikan dana hibah untuk penanaman kembali sawit di perkebunan rakyat. Kita harapkan program ini betul-betul bisa sampai kepada masyarakat. Hari ini, bersama-sama kita diskusikan di sini kendala dan langkah-langkah yang harus kita ambil untuk melaksanakan program percepatan ini,” ujarnya.
Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck menyampaikan anggaran untuk peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat telah dialokasikan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Dana tersebut dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai upaya mengatasi rendahnya produksi tandan buah segar (TBS) perkebunan.
Sumber: Bisnis Indonesia
