Perkebunan Sawit Rakyat Tumbuh Berkelanjutan

 

JAKARTA – Asosiasi Petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) menyatakan, daya saing perkebunan sawit rakyat sepanjang 2021 tetap tumbuh berkelanjutan meski masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Untuk terus tumbuh berkelanjutan, para petani sawit berharap terealisasinya kemitraan strategis yang setara pada 2022.

Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan, beberapa aspek terkait kebun sawit rakyat berkelanjutan, di antaranya terkait bagaimana menjaga harga tandan buah segar (TBS), mengoptimalkan produktivitas dan menekan biaya pokok produksi, mengelola kepastian dan perlindungan aset petani, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) petani, dan membangun komunikasi lintas sektoral dalam regulasi sawit. “Salah satu strategi dalam pemenuhan hal tersebut adalah konsep kemitraan strategis dan setara, tanpa kemitraan mustahil tujuan berkelanjutan bisa dicapai dan sawit rakyat akan turun daya saingnya,” kata Gulat.

Gulat mengatakan itu saat Refleksi 2021 dan Resolusi Apkasindo 2022, Kamis (30/12). Kemitraan yang diinginkan Apkasindo mempunyai dimensi ganda, yaitu kemitraan rantai pasok yang meliputi pelaku sektor hulu sampai hilir sawit dan kemitraan antarlembaga baik kementerian/lem-baga maupun sektor swasta. Apkasindo sebagai jembatan antara petani sawit Indonesia dengan program pemerintah terus melakukan/ocMS group discussion (FGD) lintas sektor, program UMKM berbasis kelapa sawit, pelatihan jurnalis sawit Indonesia di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, panen program peremajaan sawit rakyat (PSR), hingga peresmian pembibitan kelapa sawit program santripreneur.

Melalui program kerja Apkasindo selama 2021 itu telah terjadi peningkatan kesejahteraan petani sawit, ini bisa dilihat dari peningkatan harga TBS yang memecahkan rekor tertinggi Rp 3.500 per kilogram (kg) di Provinsi Riau. Juga, terjadinya pemerataan harga TBS di seluruh provinsi berkat pengawalan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Apkasindo di setiap penetapan harga oleh Dinas Perkebunan/Kehutanan tiap provinsi. Pendataan lahan petani sawit yang terklaim dalam kawasan hutan secara proaktif juga telah diinisiasi tim Satgas DPP Apkasindo dan pendampingan peremajaan sawit rakyat. “Program kerja Apkasindo telah membawa petani sawit sejahtera dalam kemitraan dan juara dalam pergerakan hulu-hilir kelapa sawit,” ujar dia.

Gulat menjelaskan, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta turunannya telah memberi jalan penyelesaian lahan petani sawit dalam kawasan hutan. Pada 2021 Apkasindo telah proaktif menggiatkan inventarisasi lahan petani sawit total 42.775 hektare (ha) yang tersebar di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. KLHK menyampaikan apresiasi atas langkah Apkasindo dalam membantu pemerintah menyelesaikan legalitas kebun sawit rakyat itu. Ke depan, Apkasindo akan terus mengawal petani mendapatkan kejelasan terkait keikutsertaan dalam PSR dan Indonesian Sustainable palm oil (ISPO).

Menghadapi 2022, Apkasindo menyadari adanya tantangan lebih besar bagi petani sawit, antara lain masih kurang penyerapan dana PSR dan tenggat waktu sertifikasi wajib ISPO yang semakin dekat yakni pada 2025. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan harga TBS pada level seimbang. Harga TBS sepanjang 2021 menunjukkan peningkatan 42,47% dari 2020 dan hal ini sangat berdampak pada pendapatan petani dan kegiatan ekonomi di sentra sawit.

 

Sumber: Investor Daily Indonesia