Kalangan petani swadaya berencana membangun pabrik kelapa sawit skala kecil untuk mengantisipasi rendahnya harga tandan buah segar (TBS) di pasaran.
Ketua Harian DPP Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) Amin Nugroho mengatakan akan membangun PKS mini dalam lingkup 50 hektare, jadi tiap satu kelompok tani swadaya memiliki satu pabrik.
“Kita coba buat standar mini package tiap 50 hektare. Satu poktan [kelompok tani) satu pabrik. Ini semoga bisa tersebar ke petani sawit seIndonesia. Dananya dari kami sendiri, 300 juta per unit. Jadi nanti tidak jual buah sawit tapi CPO,” katanya, Kamis (28/2).
Amin mengatakan, hasil produksi dapat diolah menjadi minyak goreng, biodiesel dan lain-lain. Adapun, dana pembangunan berasal dari hasil urunan para anggota. Namun, dia juga tidak menutup tangan apabila BPDPKS ikut memberikan bantuan.
“Selama ini petani koperasi mau dirikan pabrik tapi masih banyak kendala. Kami pernah bangun pabrik, dimodali koperasi tapi di tengah jalan kami hancur,” katanya.
Pabrik kelapa sawit skala korporasi biasanya dibangun setelah kebun yang diolah minimal 250 hektare hingga 2.000 hektare dengan kapasitas sekitar 30 ton per jam.
Amin mengatakan, petani sangat tergantung dengan harga jual CPO pabrik karena memengaruhi harga TBS. Narnun, dalam penentuan harga TBS pun ada diskriminasi bagi petani swadaya dan petani mitra.
Selain itu, petani, lanjutnya, itu diperlakukan berbeda dalam penentuan harga, misalnya petani mitra itu dikasih harga Rpl600/ kg, sedangkan petani swadaya bisa hanya Rp400/kg.
Intinya, kata Amin, memang agar petani swadaya digiring menjadi mitra. Di beberapa wilayah Indonesia itu sudah dilakukan tapi perusahaan ada juga yang masih belum mau terima.
“Total [kebun petani) swadaya 4 juta hektare. Mitra itu hanya 1 juta hektare,” pungkasnya.
KESEIMBANGAN
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menginstruksikan agar ada keseimbangan antara kesejahteraan kebun swasta dan kebun rakyat.
Menko Maritim Luhut Panjaitan mengatakan perusahaan harus melindungi petani untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian dan mencegah kecemburuan sosial “Presiden Jokowi meminta supaya ada keseimbangan,” katanya, Kamis (28/2).
Luhut pun menambahkan pemerintah akan mendorong agar kelompok tani dapat mengelola pabriksawitmandiri yang bertujuan untuk memasok kebutuhan biofuel di daerah.
Kemandirian, lanjutnya, itu harus terbangun karena pemerintah punya target 30% dari produksi sawit menjadi green fuel.
Di sisi lain. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono menegaskan, produktivitas kebun rakyat musti ditingkatkan agar berimbas pada kesejahteraan para petaninya.
Oleh sebab itu, pihaknya akan fokus memperbaiki sektor benih perkebunan. Kasdi pun mengatakan sedang mengupayakan program perbenihan unggul jangka panjang. “Kami sedang membuat program baru namanya Bun500 atau benih unggul 500 juta batang periode 2019-2024,”Ungkapnya.
Sumber: Bisnis Indonesia
