Bisnis, PEKANBARU – Aktivitas ekonomi petanikelapa sawit di Provinsi Riau masih normal meskipun harga tandan buah segar cenderung turun sejak pandemi Covid-19. Kondisi ini akan berlanjut sepanjang pemerintah tidak menerapkan lockdown.
Harga tandan buah segar (TBS) dan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) saat ini terbilang baik. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Riau, harga TBS periode awal Mei 2020 naik sekitar 13%-14% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Untuk harga sawit kelompok umur 10-20 tahun kini dihargai Rpl .660,62 per kilogram atau naik 14,09% dibandingkan dengan awal Mei 2019 senilai Rpl.455,54 per kg. [lihat tabel)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani kelapa sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyampaikan bahwa harga sawit masih berfluktuasi dan cenderung turun sejak pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal tahun ini.
Kendati demikian, posisi harga saat ini yang masih lebih baik ketimbang tahun lalu patut diapresiasi. “Kami masih sangat bersyukur. Memang [harga TBS cenderung] turun, tapi selama masih dapat menjual buah ke pabrik, kami masih hidup,” kata Gulat kepada Bisnis pekan lalu.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga sawit bergerak turun. Pertama, anjloknya harga minyak mentah yang membuat kelapa sawit kurang menarik karena CPO dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel yang merupakan produk substitusi minyak.
Kedua, pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown untuk menahan penyebaran virus Covid-19 di China dan India telah memukul ekspor kelapa sawitIndonesia. Kedua negara tersebut merupakan pembeli terbesar minyak sawit dari Tanah Air.
Di sisi lain, Gulat menambahkan, lockdown yang dilakukan Malaysia justru menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melebarkan pangsa pasar sawit di luar negeri. “Kita diuntungkan oleh lockdown Malaysia, dunia sekarang sangat tergantung dengan CPO Indonesia,” tuturnya.
Adapun pandemi Covid-19 telah mendorong semua orang untuk hidup bersih dan rajin mencuci tangan. Hal itu, kata Gulat, turut menggenjot permintaan CPO karena minyak sawit merupakan bahan dasar deterjen dan sabun.
Selanjutnya, program biodiel-sel 30% (B30) yang kini mulai dikembangkan untuk B40 juga menjadi angin segar bagi industri sawit dalam negeri. Implementasi B30 telah dimulai pada Desember 2019 dan pemerintah menargetkan implementasi B40 diterapkan pada tahun ini.
Gulat menunjukkan ketika implementasi B30, telah banyak CPO dalam negeri yang terserap dan berhasil mengurangi ketergantungan ekspor di bawah 70%.
“Ketergantungan ekspor kita kan mencapai 78 %, ketika masuk B30 itu ketergantungan ekspor kita menjadi sekitar 67 %,” jelas Gulat.
Melihat masih ada beberapa sentimen positif untuk industri sawit di tengah Covid-19 ini, Gulat mengatakan bahwa aktivitas petani perkebunan sawit di Riau pun sejauh ini masih normal dan tidak terdampak efek negatif pandemi.
Diketahui bahwa sektor perkebunan telah lama menjadi salah satu penopang utama perekonomian Riau. Sebanyak 52% perkebunan sawit di Riau dikelola oleh petani yang terdiri dari petani plasma dan petani mandiri. Petani plasma berjumlah 7% dari total seluruh petani di Riau dan sisanya merupakan petani swadaya.
“Kami diskusi dengan pemerintah, akhirnya Gubernur Riau Syamsuar mengeluarkan SE kepada semua stakeholder dan korporasi sawit jangan sampai terganggu proses pengolahan pabrik kelapa sawit dan proses pengiriman buah dari kebun petani ke pabrik,” jelas Gulat.
Maria Sidabutar, Head Corporate Communications Asian Agri, menyampaikan perseroan hingga saat ini masih membeli TBS dari petani mitra, baik petani plasma maupun petani swadaya.
Untuk menjaga aktivitas tetap produktif dan optimal di tengah masa pandemi ini, perseroan juga telah mengambil langkah preventif yang diberlakukan di lingkungan kerja maupun di kebun.
“Kami berharap dan berupaya agar dengan peningkatan produktivitas tanaman dan kondisi pekerja yang prima, maka kami dapat bertahan di tengah pelemahan ekonomi saat ini,” kata Maria.
Berdasarkan Surat Gubernur Riau No. 526/DISBUN/972, Gubernur Riau Syamsuar meminta agar perusahaan perkebunan tetap beroperasi selama pandemi Covid-19 dan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Adapun, industri perkebunan di Riau merupakan salah satu industri strategis yang menopang perekonomian daerah dan paling banyak menyerap tenaga kerja hingga sekitar 33% dari tenaga kerja yang ada.
“Operasional perusahaan perkebunan ini harus tetap memperhatikan kebijakan pemerintah dan protokol pelaksanaan operasional masa PSBB,” tulis Syamsuar.
Sekjen Gabungan Pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan meski industri sawit terimbas cukup besar akibat wabah Covid-19, tapi pihaknya memastikan belum ada penutupan pabrik sampai saat ini.
Menurut Kanya, meski dalam masa sulit, industri sawit belum memiliki rencana untuk melakukan PHK karyawan.
Di sisi lain, Gapki sedang memperjuangkan agar para pekerja atau karyawan baik yang di kebun ataupun yang di pabrik mendapatkan tunjangan tambahan untuk kelompok yang dipandang lemah dan rentan terhadap krisis.
“Industri ini jangan sampai mati atau berhenti, lebih dari 70% produksi sawit Indonesia selama ini adalah untuk diekspor. Untuk itu, perlu diberikan kemudahan-kemudahan pelaksanaan penyerapan lebih besar di dalam negeri selain untuk biodiesel, tapi juga untuk Energi Terbarukan yang lain misalnya pembangkit listrik yang saat ini belum dapat dijalankan, antara lain adanya birokrasi yang belum tuntas,” papar Kanya.
KARET SUMSEL
Sementara itu, petani karet di Provinsi Sumatra Selatan sangat terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 lantaran harga yang kian menurun.
Berdasarkan catatan Dinas Perkebunan Sumsel, harga rata-rata karet kadar kering (KKK) 100% senilai Rp 12.924 pada minggu ke-5 April 2020.
Sementara untuk harga karet dengan kadar 60%-50%, yang biasa dijual petani, hanya berkisar Rp7.754 per kg-Rp6.462 per kg.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian, mengatakan bahkan harga di tingkat pengepul saat ini sudah ada yang menyentuh Rp3.000 per kg.
“Petani pasrah yang penting masih ada yang beli, mereka terpaksa melepas karetnya dengan harga rendah untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” katanya, Minggu (3/5).
Rendahnya harga karet itu, membuat daya beli petani melemah. Asumsinya, untuk membeli beras 1 kilogram maka petani harus membayarnya dengan karet sebanyak 2 kg hingga 3 kg.
Dia menjelaskan rendahnya harga karet di tingkat petani tak terlepas dari kondisi di pabrik karet [crumb rubber) di provinsi itu yang mengurangi pembelian lantaran pengurangan produksi.
“Dengan adanya penundaan ekspor maka pabrik crumb rubber tidak bisa mendapatkan uang pembayaran, kondisi ini mengakibatkan adanya pengurangan produksi,” katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, produksi pabrik-pabrik karet di Sumsel telah berkurang signifikan hingga 35% seiring dengan lemahnya permintaan dari pasar ekspor.
Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex K. Eddy menjelaskan permintaan karet di pasar global makin melemah setelah Eropa dan Amerika Serikat situasi darurat terkait Covid-19 tersebut. Bahkan beberapa kota besar di negara itu memutuskan untuk mengarantina penduduknya.
“Keputusan itu memukul kegiatan ekonomi negara tujuan yang juga akan berdampak pada industri ban mereka. Bulan-bulan ke depan akan sangat sulit,” katanya.
Sementara itu, Ketua Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) Sugeng Hartadi mengatakan saat ini petani karet membutuhkan bantuan sarana produksi untuk agar usaha kebunnya bertahan.
“Bantuan sembako sudah ditangani Pemda, kami berharap bantuan dari pusat dan kementerian terkait untuk penyediaan zat pembeku dan pupuk. Karena ini sangat diperlukan petani,” katanya.
Adapun sektor perkebunan sawit Sumsel juga turut merasakan dampak dari pandemi Covid-19.
Ketua Gabungan Pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto mengatakan ekspor minyak sawit mentah [crude palm oil/CPO) telah turun 20% sepanjang Januari-Februari 2020. “Penurunannya cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu. Kondisi ini merata terjadi di seluruh daerah produsen sawit nasional,” katanya.
Namun demikian, dia memastikan, kegiatan di kebun maupun pabrik masih berlangsung normal. Meskipun, Alex tak menampik adanya efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan industri sawit di Sumsel.
Sumber: Bisnis Indonesia
