Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Program Peremajaan Sawit Rakyat di Riau yang ditargetkan seluas 25.423 hektare tersebar di 8 Kabupaten. Replanting akan memperbaiki rendahnya produktivitas rakyat melalui penggunaan bahan tanaman berkualitas dan praktik manajemen terbaik.

Terbang dari Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru,  Presiden Jokowi menuju Desa Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi lokasi peresmian program PSR pada 9 Mei 2018.  Selama 30 menit lamanya, Jokowi dan rombongan menggunakan Helikopter  Super Puma TNI AU lalu  tiba sekitar pukul 09.10 WIB.

Dari helipad di Lapangan Sepakbola Kelurahan Bagan Batu, Kecambatan Bagan Sinembah, Jokowi ditemani Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Plt Gubenur Riau Wan Thamrin -Hasyim, langsung menuju lokasi peresmian. Sesampainya di Desa Pelita , Jokowi turun dari mobil kepresidenan RI-1 dan mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat.

Peresmian PSR di Riau sangat berbeda  sebelumnya di Musi Banyuasin dan Serdang Bedagai. Panitia tidak menyediakan tenda dan kursi lipat seperti kegiatan seremoni pada umumnya. Tetapi menggunakan ruang terbuka seluas 1.000 meter. Tempat duduk menggunakan batang sawit yang dibentuk kursi panjang untuk 6-8 orang. Setibanya di lokasi, Jokowi ikut duduk di atas pohon sawit yang sudah ditebang ini.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyatakan peremajaan sawit rakyat agak terlambat dibandingkan perusahaan swasta. Akibatnya, hasil produksi sawit rakyat tertinggal dua kali lipat.

“Saya lihat pohon-pohon di sini telah berumur 30 tahun lebih. Padahal, seharusnya harus kita remajakan sejak dulu. Tapi kita ini terlambat meremajakan. Jika kita bandingkan produksi sawit perusahaan swasta dengan  rakyat berbeda jauh, dua kali lipat,” ujar Jokowi di hadapan ratusan petani sawit.

Sebelumnya, peremajaan tahap pertama berlangsung di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada September 2017 pada lahan seluas 4.446 hektare. Tahap kedua berjalan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada November 2017, di lahan seluas 9.109 hektare.

Khusus di Kabupaten Rokan Hilir, lahan sawit yang diremajakan seluas 15.000 hektare yang melibatkan kurang lebih 5 ribu petani swadaya setempat. “Untuk meremajakan seperti ini, tahun ini target kita di seluruh Tanah Air itu ada 185 ribu hektare. Di Provinsi Riau sendiri akan dikerjakan 25 ribu hektare,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Sebanyak delapan kabupaten di Provinsi Riau menjadi sasaran program peremajaan ini. Kedelapan kabupaten tersebut ialah Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis.

Program Peremajaan Sawit Rakyat merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit. Saat ini, di Indonesia terdapat 14,03 juta hektare lahan sawit diantaranya  5,61 juta hektare milik rakyat. Tanpa direplanting, produktivitas sawit  rakyat terbilang rata-rata 5 ton per hektare. Setelah berjalan penggantian tanaman tua diharapkan produktivitas bisa naik sampai 10 ton per hektare.

“Inilah mengapa pemerintah melakukan peremajaan, dimulai dari pemilihan bibit yang baik. Tahun ini target peremajaan kelapa sawit di seluruh tanah air ada 185 ribu hektar,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga meminta sertifikasi tanah secepatnya dikerjakan untuk membantu petani. Tanpa sertifikasi, petani sulit mendapatkan pendanaan replanting dari BPDP-KS. Syarat utama mendapatkan dana yaitu lahan sudah bersertifikat.

“Saya titip ke pak lurah pak camat untuk membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan ini mumpung ada program ini. Tahun lalu ,kita targetkan 5 juta sertifikat harus keluar,  tahun ini 7 juta sertifikat di seluruh tanah air harus keluar,”  ujar Presiden.

Dengan mempunyai sertifikat, petani juga terhindar dari permasalahan sengketa lahan. Menurut Presiden, “Kalau sudah pegang sertifikat menjadi bukti hak hukum atas tanah. Nanti, nggak akan ramai dan nanti menjadi sengketa dengan tetangganya, sengketa dengan perusahaan swasta.”

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menegaskan kepemilikan sertifikat akan sangat menguntungkan bagi petani kelapa sawit. Sebab, sertifikat itu juga bisa diagunkan ke bank untuk mendapatkan kredit. “Seandainya ada sertifikat, barang kali sudah dari kemarin-kemarin bapak melakukan replanting karena sertifikat itu berharga, bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman bank,” papar Sofyan.

 

Sumber: Sawitindonesia.com