Presiden Joko Widodo meresmikan program mandatori biodiesel campuran 30% (B30) yang akan diimplementasikan mulai awal tahun 202. Peresmian program B30 berlangsung di SPBU milik Pertamina di Jalan MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019.
Menurut Presiden, ada tiga alasan mengapa pemerintah harus mempercepat impplementasi program biodiesel. Pertama, pemerintah berusaha untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan, energi terbarukan, dan kita harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang tak sadar suatu saat pasti akan habis.
“Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih, dengan menurunkan emisi gas karbon dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, ini adalah energi bersih,” tutur Presiden.
Kedua, ketergantungan kita pada impor BBM, termasuk di dalamnya solar ini cukup tinggi, sementara di sisi lain kita juga merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Dengan potensi sawit sebesar itu kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional kita.
“Usaha-usaha untuk mengurangi impor, khususnya solar, harus terus dilakukan dengan serius. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini akan hemat devisa kurang lebih Rp63 triliun, jumlah yang sangat besar sekali,” kata Presiden.
Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya penerapan, menurut Presiden Jokowi, B30 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, selanjutnya menimbulkan multiplier effect terhadap 16,5 juta petani pekebun kelapa sawit kita.
“Ini artinya program B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit, serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit,” tegas Presiden
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohor, Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama.
Sumber: Sawitindonesia.com
