Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan siap memperkuat kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk tata kelola dan penyaluran dana pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
Wakil Ketua Umum Apkasi Joncik Muhammad mengatakan pemerintah daerah perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Menurutnya, program perkebunan akan lebih efektif apabila disusun sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP Zaid Burhan Ibrahim menyebut sektor sawit menjadi penggerak ekonomi bagi lebih dari 200 kabupaten di 26 provinsi. Ia meminta pemerintah kabupaten membantu pengusulan calon penerima program sawit rakyat, penyelesaian legalitas lahan, serta penguatan kelembagaan pekebun.
BPDP melaporkan hibah Peremajaan Sawit Rakyat sebesar Rp60 juta per hektare dengan batas maksimal empat hektare per pekebun. Sejak 2016 hingga Agustus 2026, program tersebut disebut telah menjangkau 187.762 pekebun di 21 provinsi, mencakup 428.745 hektare, dengan penyaluran kumulatif Rp12,86 triliun.
BPDP juga memfasilitasi persiapan dan pengurusan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun swadaya. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten diarahkan agar pelaksanaan program, peningkatan produktivitas, legalitas, infrastruktur, dan kelembagaan pekebun dapat ditangani sesuai kondisi lapangan.
