DPR Minta Hilirisasi Sawit Sejalan dengan Jaminan Pasokan Minyak Goreng Domestik

Jeriken minyak goreng tanpa merek di fasilitas pengolahan dan distribusi produk sawit

Komisi VII DPR RI mendorong industri pengolahan sawit menjaga keseimbangan antara penguatan ekspor produk hilir dan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Pesan itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke fasilitas PT Berkah Emas Sumber Terang di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, 18 September 2026.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan hilirisasi sawit telah menghasilkan produk bernilai tambah, termasuk minyak goreng, shortening, dan margarin yang dipasarkan ke mancanegara. Namun, orientasi ekspor dinilai perlu berjalan bersama jaminan ketersediaan produk bagi masyarakat.

Dalam keterangan DPR RI, Evita menyebut sekitar 70 persen produksi fasilitas yang dikunjungi dialokasikan untuk pasar ekspor dan 30 persen untuk pasar domestik. Ia juga menyampaikan kebutuhan minyak goreng Jawa Tengah mencapai 566 ton per hari. Angka tersebut dikemukakan dalam konteks perlunya penguatan stok serta kelancaran distribusi di pasar dalam negeri.

Kapasitas nasional dinilai memadai

ANTARA melaporkan Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Andi Rizaldi menyebut produksi minyak goreng sawit pada 2025 mencapai 24,45 juta kiloliter. Kebutuhan nasional disebut sebesar 5,9 juta kiloliter, atau sekitar 25 persen dari total produksi, sedangkan ekspor produk minyak kelapa sawit mencapai 14,24 juta kiloliter.

Data itu menunjukkan besarnya kapasitas pengolahan nasional, sementara perhatian kebijakan tetap tertuju pada alokasi, distribusi, dan keterjangkauan produk di pasar domestik. Pergerakan harga dapat dipantau melalui tracker harga minyak goreng nasional GIMNI.

Pantauan PIHPS yang diberitakan Bloomberg Technoz pada 18 September menunjukkan harga pangan bergerak beragam. Salah satu jenis minyak goreng tercatat turun, sementara data yang dikutip Beritajatim untuk Surabaya menunjukkan minyak goreng sekitar Rp22.500 per kilogram berdasarkan pembaruan PIHPS 16 September. Harga eceran dapat berbeda antarpasar karena lokasi, pasokan, dan saluran distribusi.

Hilirisasi dan pasar domestik

Komisi VII meminta sinergi Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk mempercepat hilirisasi secara berkelanjutan. Kepastian bahan baku juga disebut penting agar kapasitas industri dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan kebutuhan domestik.

Dari sisi ekspor, Kementerian Pertanian dalam publikasi pada September 2026 menyebut ekspor CPO dan produk turunannya tumbuh 5,49 persen. Kementerian mendorong peningkatan produksi disertai pengolahan lanjutan agar ekspor tidak hanya bertumpu pada bahan mentah dan nilai tambah dapat diperbesar di dalam negeri.

GAPKI secara terpisah menyoroti tata kelola dan daya saing ekspor sawit menjelang rencana implementasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Organisasi tersebut mendukung pembentukan harga acuan mandiri, seraya menekankan transparansi, ketertelusuran, interoperabilitas data, dan efisiensi biaya. Perkembangan aturan yang berkaitan dengan perdagangan, ekspor, dan tata kelola minyak goreng dapat ditelusuri melalui register regulasi GIMNI.

Rangkaian perkembangan tersebut menempatkan industri hilir sawit pada dua sasaran yang perlu berjalan bersamaan: memperluas pasar produk bernilai tambah dan memastikan pasokan pangan berbasis minyak sawit tetap tersedia bagi konsumen domestik.