BNI Ikut Replanting Dan Salurkan KUR Rp 7,68 M

 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS) bersama perbankan, membantu para petani sawit untuk meningkatkan ekspor. Mereka menggelar program peremajaan (replanting) pohon sawit dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 5 ribu petani sawit,yang mencakup 15 ribu hektare (ha) Perkebunan Rakyat di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk turut memperluas dukungan pembiayaan program peremajaan (Replanting) kebun kelapa sawit. Di kawasan Rokan Hilir, BNI menyalurkan kredit kepada 50 orang petani sawit yang tergabung dalam wadah Koperasi Unit Desa (KUD) Intan Makmur, untuk peremajaan kebun sawit seluas 100 ha.

Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto mengatakan, di tahap ini, pembiayaannya diberikan kepada 50 petani dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 7,68 miliar. Dengan adanya program Launching Peremajaan Kebun Kelapa Sawit, serta dukungan BPDP Sawit, pihaknya optimistis program serupa dapat diteruskan di daerah lain, untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan dan energi.

“BNI menjadi satu-satunya bank yang siap membiayai para petani kelapa sawit dengan skema KUR, dan kombinasi dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit atau BPDPKS,” terang Catur kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Bambang Setyatmojo menambahkan, selain mendukung kredit peremajaan kebun sawit, BNI juga mendukung sektor ekonomi lainnya pada segmen usaha kecil. Sejak 2007 sampai 30 April 2018, BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 4524 triliun kepada 376.753 pengusaha kecil yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Di mana 40 persen KUR yang disalurkan pada 2017 diberikan pada sektor produksi, seperti pertanian, perikanan, industri dan jasa. Khusus untuk 2018, penyaluran KUR BNI hingga akhir April 2018 telah mencapai Rp 6,4 triliun atau 48 persen dari target Rp 13,5 triliun,” rincinya.

Dengan realisasi dan potensi penyaluran ke sektor perkebunan kelapa sawit, tambah Bambang, maka penyaluran KUR BNI ke sektor produksi sebesar 50 persen optimistis tercapai.

Bambang mengatakan, pengelolaan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu fokus pembiayaan industri di BNI. Kepercayaan pemerintah kepada BNI ditunjukkan dengan terpilihnya BNI sebagai salah satu bank pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Menurut Bambang, pembiayaan khusus untuk peremajaan kebun kelapa sawit ini mulai disalurkan pertama kali kepada para petani di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada 13 Oktober 2017.

Selain itu, BNI juga aktif menyalurkan pembiayaan Replanting Perkebunan sawit di Kabupaten Serdang Bedagai. Sumatera Utara. “Pada tahap awal pembiayaan, BNI memberikan pembiayaan kepada 473 petani dengan total penyaluran kredit sebesar Rp 61,81 miliar,” tuturnya.

Direktur BPDPKS Herdrajat Natawidjaja menjelaskan, program peremajaan sawit rakyat ini,ditujukan bagi petani pemilik lahan di bawah 4 ha ini. Selain untuk meningkatkan jumlah produksi, secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

“Selama masa peremajaan tersebut, petani dirancang untuk tetap mendapatkan pendapatan dari berbagai alternatif sumber pendapatan selama masa tunggu tersebut,” katanya.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

Alexander Maha Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua GAPKI Sumut

Alexander Maha Terpilih menjadi Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara periode 2018-2023 dalam Musyawarah Cabang IV, di Tiara Convention Hall Rabu (9 Mei 2018).

Muscab GAPKI Sumut dihadiri 63 anggota perusahaan, dari total anggota berjumlah 82 anggota. “Alexander Maha terpilih aklamasi,”kata Timbas Prasad Ginting, Sekretaris GAPKI Sumut periode 2015-2018.

Alexander Maha menjabat Senior Executive Vice President (SEVP) Bidang Produksi Holding PTPN III semenjak tahun 2016. Dalam wawancaranya kepada sawitindonesia.com, dia menjelaskan ada beberapa rencana ke depan yang akan dilakukan antara lain memperhatikan peraturan daerah yang bermasalah, mengadakan kampanye positif. sawit, dan mendukung pengamanan di perkebunan.

“Kami juga membangun kerjasama dengan stakeholder sebagai bagian sustainability sawit. Selain itu, membangun industri kelapa sawit yang berdaya saing tinggi dan sustainable,” kata Alexander dalam pembicaraan via telepon.

Dalam kata sambutannya, Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI, meminta kekompakan pengurus GAPKI Sumut selama tiga tahun ini akan terus terjaga dan dilanjutkan pengurus baru. Kekompakan ini menjadi modal penting untuk menghadapi kampanye negatif dan tekanan asing kepada industri sawit.

Sumber: Sawitindonesia.com

Temui Parlemen Eropa, Luhut Sebut 17,5 Juta Orang Bergantung ke Ekspor Sawit

 

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menuntut keadilan terkait larangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) ke parlemen Uni Eropa.

Luhut mengatakan sebanyak 17,5 juta masyarakat Indonesia menggantungkan pekerjaannya pada ekspor minyak kelapa sawit. Lahan sawit Indonesia sendiri mencapai 12 juta hektare (ha) yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

“Ada 17,5 juta orang yang kerja. Kalau kalian enggak akomodasi ekspor kami. Dan bagi kami, ini akan berdampak pada kemiskinan,” ungkap Luhut dalam Coffee Afternoon di Gedung Kementerian Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat, 11 Mei 2018.

Bila Eropa resmi melarang impor sawit maka akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Luhut bilang angka gini rasio telah turun dari 0,41 menjadi 0,39 pada 2017 karena peran komoditi sawit dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

“Padahal kemiskinan kita sudah turun. Gini ratio kita itu membaik karena kelapa sawit,” tutur dia.

Ia menilai tak masuk akal jika penghapusan biofuel berbasis kelapa sawit dikaitkan dengan potensi pemberantasan hutan. Pasalnya, Indonesia selama ini tidak menanam sawit di lahan baru melainkan bekas lahan yang telah terpakai.

“Satu kelapa sawit artinya 10 soya bean, kami menanam sawit di tempat bekas bukan tempat baru,” tambah Luhut.

Meski demikian, Luhut menegaskan Indonesia tak bakal mengemis ke parlemen Uni Eropa. Pemerintah, katanya cukup membeberkan fakta bahwa ke depan ekonomi RI menjadi salah satu terkuat di dunia pada 2045. Dengan begitu, Eropa bisa kalang kabut jika Indonesia menghentikan impor Airbus dan beralih ke Boeing untuk menunjang transportasi penerbangan.

“2045 kami sudah bisa lebih baik loh ekonomi kami. Jadi, EU silahkan buat kebijakan, tapi kalian datang dong ke Indonesia, kalian lihat kita. Kita punya power kok untuk bisa bikin mereka repot. We are not begging you,” tegas mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia terus melakukan protes keras sejak Uni Eropa menggaungkan penghapusan biofuel berbasis kelapa sawit (phase out palm oil based biofuel) pada 2021. Parlemen Eropa  menilai penggunaan minyak sawit sebagai salah satu biofuel berpotensi memberantas hutan.

Uni Eropa tak hanya melarang peredaran minyak sawit mentah dan biodiesel tapi juga seluruh produk turunan yang menggunakan minyak sawit mentah. Hal ini bisa berdampak ke negara pengekspor CPO terbesar di dunia seperti Indonesia dan Malaysia.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Riset Tulang Punggung Industrialisasi

 

Sejarah kemajuan abad modern membuktikan bahwa riset merupakan bagian penting bahkan menadi driver bagi kemajuan teknologi yang membawa berbagai kemajuan pada aspek kehidupan. Revolusi industri terjadi dalam priode 1760-1814 yang membawa revolusi kemajuan kehidupan dunia, dipicu oleh inovasi-novasi yang dihasilkan riset. Demikian juga revolusi hijau (green revolution) dalam priode 1950-1980 yang membeskan masyarakat dunia dari ancaman kelaparan, juga terjadi melalui inovasi-inovasi teknologi dan kelembagaan pertanian yang dihasilkan oleh kegiatan riset. Riset inovasi menjadi tulang punggung pembangunan dan menentukan keberhasilan industrialisasi.

Keberhasilan pengembangan 4 berondol kelapa sawit yang ditanam di Kebun Raya Bogor (1848), menjdi usaha kebun sawit komersial (1911), menjadi 11 juta hektar kebun sawit Indonesia bahkan menjadi megasektor sawit saat ini, adalah hasil dari riset yang berkesinambungan. Para riset sawit mulai dari AVROS (1916-1957) kemudian menjadi Research Institute The Sumatera Planters Association/RISPA (1957-1968), lalu menjadi Balai Penelitian Perkebunan Medan/BPPM (1968-1987) Kemudian menjadi Pusat Penelitian Perkebunan (1987-1993) dan sejak tahun 1993-sampai saat ini menjadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah banyak menghasilkan inovasi-inovasi yang membawa revolusi sawit Indonesia seperti saat ini.

Dukungan riset dan periset sawit belum selesai dan tidak pernah berakhir. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tahap industrialisasi sawit Indonesia masih pada fase permulaan yakni memanfaatkan kelimpahanan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang belum terampil (fase factor-driven). Tugas riset dan periset sawit kedepan adalah membawa industri sawit yang sudah menjadi Megasektor sawit itu, ke fase industrialisasi yang lebih maju yakni memanfaatkan barang modal-teknologi (embodied tecnolgy) dan SDM yang trampil (fase capital-driven) dan selanjutnya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan SDM kreatif (fase innovation-driven).

Sumber : GAPKI

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Replanting Kepada KUD Subur Makmur

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo menyerahkan secara simbolis paket Perkebunan Sawit Rakyat kepada petani plasma binaan Asian Agri yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Subur Rabu, (9 Mei 2018), sekaligus menandai dimulainya program peremajaan kebun kelapa sawit milik petani di Rokan Hilir, Provinsi Riau.

 

KUD Sawit Subur binaan Asian Agri diwakili oleh Ketua KUD, Bambang H. Sutjipto menerima secara langsung penyerahan simbolis paket Perkebunan Sawit Rakyat yang terdiri dari dana peremajaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per hektar untuk meremajakan kebun kelapa sawit seluas 492 hektar serta bibit kelapa sawit.

Direktur Sustainability & Stakeholder Relations Asian Agri, Bernard Riedo mengatakan bahwa bantuan pembiayaan peremajaan kebun kelapa sawit akan mendukung keberlanjutan industri sawit sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

“Kami mengapresiasi dukungan pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk menyukseskan program peremajaan kelapa sawit ini,” ujar Bernard dalam keterangan resmi.

Ketua KUD Sawit Subur, Bambang H.S. menuturkan bantuan pendanaan yang diterima memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan program peremajaan kebun petani.

“Saya mewakili anggota KUD Sawit Subur mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan dana yang diberikan kepada kami. Bantuan ini membuat kami semakin yakin dengan keputusan untuk meremajakan kebun kelapa sawit kami yang kini sudah memasuki usia tua dan tidak lagi produktif,” ujar Bambang.

KUD Sawit Subur bermitra dengan Asian Agri sejak tahun 1991. Berlokasi di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, KUD Sawit Subur saat ini beranggotakan 454 KK yang mengelola 908 hektar kebun kelapa sawit. Selain bermitra dalam mengelola kebun kelapa sawit, para petani juga turut dibekali mata pencaharian alternatif salah satunya melalui beternak.

“Kekhawatiran berkurangnya pendapatan yang umumnya dialami rekan-rekan petani saat meremajakan kebun dapat kami antisipasi salah satunya berkat hasil dari ekonomi alternatif melalui peternakan sapi dan kambing yang turut dibina oleh Asian Agri dengan kami,” ujar Bambang.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

ISPO Wujud Kedaulatan Bangsa

 

Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) diharapkan menjadi jawaban atas isu negatif sawit. Pemangku kepentingan  berupaya memperkuat prinsip dan kriteria di dalam ISPO.

 

“Penerapan ISPO sudah menjadi komitmen pemangku kepentingan industri sawit. ISPO diharapkan dapat memberikan solusi dan meng-counter  isu negatif sawit di Eropa dan AS,” kata Azis Hidayat Kepala Sekretariat  Komisi  ISPO.

Dia menceritakan, pembentukan ISPO sejalan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perkebunan. “Jika dilihat dari tujuan ISPO sudah banyak yang tercapai. Terbukti dalam kurun dua tahun devisa sawit paling unggul dibanding komoditas lain,” ujar Azis dalam Seminar bertemakan ISPO dan Keberterimaan Pasar Global yang diselenggarakan Majalah SAWIT INDONESIA pada 29 Maret di Jakarta.

Namun, diakui Azis, industri sawit Indonesia belum berdaulat karena sertifikasi masih diatur sejumlah  pihak yang sebenarnya bukan produsen  sawit. “Kita sedang upayakan agar kedaulatan itu dapat terwujud,” tambahnya.

Azis menerangkan, saat ini ISPO sudah mengikuti Deklarasi Amsterdam, guna mengintegrasikan sektor industri swasta dalam produksi minyak kelapa sawit yang sustainable. Indonesia sebagai produsen CPO dunia harus melihat ini sebagai tuntutan yang serius terhadap sawit sustainable ke depan.

“Kita tidak usah membalas black campaign dengan hal yang sama, namun harus berbenah diri serta memperbaiki diri,” ujar Azis.

Menurut Azis, dengan adanya ISPO supaya industri kelapa sawit Indonesia patuh aturan.  “Dengan ISPO, industri kelapa sawit kita dapat tunjukkan sadar akan lingkungan supaya sawit sustainable dan berdaya saing,” ujar Azis.

Dia menuturkan, ISPO tidak ragu untuk melakukan perbaikan jika ada peraturan baru, prinsipnya ISPO mengikuti perkembangan zaman. “Untuk menjawab tuntutan rantai pasok, pada tahun ini Komisi ISPO akan usulkan melakukan sertifikasi suplai chain seperti RSPO. Kalau ada yang baik dari RSPO kita ambil, karena yang penting prinsipnya untuk keberlanjutan dan pada prinsipnya kita terbuka,” katanya.

Saat ini ISPO sudah memberikan pengakuan kepada 12 lembaga sertifikasi diantarnya : PT. Mutuagung Lestari, PT. Tuv Nord Indonesia, PT. Sucofindo (Persero), PT.Tuv Rheinland Indonesia, SAI Global, PT.Mutu Hijau Indonesia, PT. SGS Indonesia, PT. BSI Indonesia, PT. AJA Indonesia, Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan, Agri Mandiri Lestari dan PT. Bureau Verietas.

Sampai April 2018,  perkembangan jumlah auditor dan lembaga konsultan tercatat sudah ada 1.340 auditor, 8 lembaga konsultan dan 1 lembaga penyelenggaraan pelatihan auditor ISPO.

Aziz mengatakan standar ISPO dapat menjawab isu kerusakan hutan (deforestasi) yang dialamatkan sejumlah LSM dan negara maju. Sebab, bagi perusahaan yang lolos ISPO sudah dikatakan lahan sawitnya sudah  clear and clean dari kawasan hutan.

Mengenai  isu ketenagakerjaan juga dapat terjawab dengan ISPO, sebagai contoh ada perusahaan yang  masih yang membayar upah buruh di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP), maka tidak dinyatakan lolos untuk menerima sertifikat ISPO. “Jika perusahaan sawit menerapkan ISPO, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sustainable,” ujar Azis.

Hingga kini tercatat sebanyak 613 perusahaan sawit yang telah mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. “Sementara total jumlah perusahaan sawit di Indonesia sekitar 1.200,  maka sudah 50% perusahaan yang ikut ISPO,” bebernya.

Dia menyebutkan, dari 613 laporan hasil audit yang diterima Komisi ISPO, ada 346 perusahaan sudah tersertifikasi ISPO. Dari jumlah  itu, luas perkebunan sawit 2.041.548 hektare dengan produksi  CPO sebesar 8.757.839 ton bersertifikat ISPO.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

GIMNI Memperkirakan Konsumsi Minyak Sawit Nasional Naik 15,38%

FILE PHOTO: A worker collects palm oil fruit inside a palm oil factory in Sepang, outside Kuala Lumpur in this June 18, 2014 file photo. REUTERS/Samsul Said/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

JAKARTA. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan tahun ini konsumsi minyak sawit nasional sebesar 12,75 juta ton. Konsumsi ini meningkat 15,38% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 11,05 juta ton

Konsumsi minyak sawit tersebut digunakan untuk produk makanan dan specialty fats sebanyak 8,4 juta ton, oleokimia sebanyak 845.000 ton, serta biodiesel sebanyak 3,5 juta ton.

 

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga mengatakan, peningkatan konsumsi di dalam negeri ini bukan disebabkan oleh berbagai hambatan yang dialami sawit Indonesia di luar negeri. “Di dalam negeri, di luar biodiesel, pertumbuhan pemakaian sawit untuk bahan pangan dan olekimia ini kira 3% per tahun, ini sesuai dengan pertumbuah penduduk dan ekonomi per tahunnya,” jelas Sahat, Selasa (8/5).

Sementara itu, menurutnya penggunaan biodiesel di dalam negeri pun akan terus meningkat karena adanya regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dia bilang, biodiesel juga tidak hanya digunakan untuk kendaraan otomotif tetapi juga untuk kereta pun dan alat-alat berar industri. Inilah yang menurutnya akan mendorong pertumbuhan konsumsi minyak sawit yang besar.

Sementara itu, Sahat pun mengatakan bila konsumsi minyak sawit di dalam negeri terus ditingkatkan, maka Indonesia akan lebih kuat posisinya di pasar global. Meski begitu, Sahat mengatakan supaya penggunaan minyak sawit dalam negeri terus tumbuh, maka harga CPO harus lebih rendah dari saat ini.

Meski begitu, Sahat bilang terdapat beberapa strategi yang bisa mendorong turunnya harga minyak sawit meski harga tandan buah segar di tingkat petani tetap tinggi. Dia bilang, strateginya adalah meningkatkan produktivitas kebun sawit, terutama kebun petani rakyat.

Selanjutnya, meringankan peraturan perbankan untuk petani. Lalu, memanfaatkan semaksimal mungkin pemakaian bio massa. “Selama ini cangkang, tandan kosong, pelepah, dan batang sawit itu belum diikutkan dalam perhitungan harga TBS,” ujar Sahat.

 

Sumber: Kontan.co.id

Jokowi: Dolar Menguat Untungkan Ekspor Sawit

 

Rokan Hilir: Presiden Joko Widodo sempat berkomentar nilai tukar rupiah yang melemah. Jokowi menyebut kondisi ini menguntungkan industri kelapa sawit.

“Ya untuk kelapa sawit pasti senang lah, kan kita ekspor,” kata Jokowi saat meresmikan peremajaan sawit di Rokan Hilir, Riau, Rabu, 9 Mei 2018.

Menurutnya, industri kelapa sawit yang fokus mengekspor produk, memberi devisa yang cukup besar bagi Indonesia. Sebab dengan nilai mata uang rupiah yang saat ini, minyak sawit mentah yang dijual ke negara lain akan menghasilkan banyak pundi rupiah.

Pun demikian, Jokowi tak menutup mata pada dampak penguatan dolar terhadap rupiah. Menurutnya, hal tersebut terjadi pada semua negara, tak hanya di Indonesia. Sebab kenaikan suku bunga di Amerika Serikat didongkrak tiga hingga empat kali dalam beberapa waktu ke depan.

Sudah ada koordinasi dan komunikasi intens dengan Bank Indonesia (BI) terkait hal ini. “Semua negara ini mengalami hal yang sama. Kita terus (komunikasi dengan Bank Indonesia) bahkan sebelum saya berangkat ke sini (Riau) pun komunikasi,” kata Jokowi.

Terpisah, Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut harus ada kebijakan dari BI terkait hal ini. Salah satu opsi dengan menaikan suku bunga. Sebab selama tujuh bulan terakhir 7 day repo rate stagnan 4,25%.

“Nah karena naik kebutuhannya tekanan itu membuat kita sebenarnya tinggal memilih biarkan kurs melemah atau suku bunganya dinaikan,” kata Darmin.

Untuk diketahui, nilai tukar rupiah berada di level Rp 14 ribu per dolar AS pada Selasa, 8 Mei 2018. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot dolar Rate (JISDOR) di Bank Indonesia, nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.036 per dolar AS pada hari itu sedikit melemah dibandingkan Senin, 7 Mei 2018, di level Rp 13.956 per dolar AS.

Adapun data Bloomberg USDIDR Spot Exchange Rate, perdagangan rupiah pada Selasa, dibuka di level Rp 14.004 per dolar AS dan ditutup di level Rp 14.052 per dolar AS. Rupiah diperdagangkan di kisaran Rp 14.004 sampai Rp 14.053 per dolar AS pada Selasa.

 

Sumber: Metrotvnews.com

Jokowi Minta Peremajaan Sawit di Riau Segera Diselesaikan

 

PEKANBARU – Presiden Joko Widodo meresmikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 25.423 hektare di Provinsi Riau. Acara ini berlangsung di Kabupaten Rokan Hilir, Rabu (9/5).

Khusus di Kabupaten Rokan Hilir, lahan sawit yang diremajakan seluas 15.000 hektare yang melibatkan kurang lebih 5 ribu petani swadaya setempat.

“Untuk meremajakan seperti ini, tahun ini target kita di seluruh tanah air itu ada 185 ribu hektare. Di Provinsi Riau sendiri akan dikerjakan 25 ribu hektare,” ujar Presiden yang beken disapa Jokowi, dalam sambutannya.

Peremajaan kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas tersebut dilakukan di delapan kabupaten di Riau, yakni Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis. Sebagian besar dari perkebunan yang ada sudah berusia tua.

Padahal, kata Jokowi, bila dibandingkan dengan perkebunan milik perusahaan, produksi kelapa sawit milik masyarakat dua kali lipat lebih banyak. Inilah alasan mengapa pemerintah segera melakukan replanting.

Melalui program PSR, untuk setiap hektare lahan sawit akan dibantu pendanaan oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp 25 juta yang disalurkan melalui perbankan yang ditunjuk.

Dana tersebut bisa digunakan oleh para petani sawit sebagai modal awal untuk melakukan penebangan tanaman kelapa sawit tua, penyiapan bibit, dan penanamannya.

Pemerintah juga mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah yang digunakan para petani sebagai lahan-lahan kelapa sawit mereka. Sebab selama ini petani belum mengantongi sertifikat kebunnya.

“Kalau sudah memiliki sertifikat, ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki. Sudah, tidak akan ramai-ramai nanti menjadi sengketa dengan tetangganya dan perusahaan swasta,” jelas mantan wali kota Surakarta itu.

Pada kesempatan itu Jokowi menyerahkan 100 sertifikat hak atas tanah kepada para petani sawit di Rokan Hilir.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan sebanyak 15 ribu sertifikat untuk para pemilik lahan yang belum bersertifikat khusus di Rokan Hilir.

“Jadi saya harapkan program ini betul-betul segera dimulai, segera diselesaikan. Jangan lupa Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, ini saya cek nanti, jalan atau tidak,” tegasnya.

Pada acara itu hadir mendampingi presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Plt. Gubenur Riau Wan Thamrin Hasyim.(fat/jpnn)

 

Sumber: Jpnn.com

,

Minyak Goreng di Atas HET

 

Harga minyak goreng curah masih tergolong tinggi di pasar tradisional menjelang Ramadan tahun ini. Berdasarkan pantauan Kontan harga minyak goreng curah di Pasar Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan Palmerah Jakarta Selatan, rata-rata harga minyak goreng curah adalah Rp 12.000-Rp 13.000 per liter. Harga itu di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah yang ditetapkan Kementerian Perdagangan Rp 10.500 per liter dan kemasan sederhana Rp 11.000 per liter.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menuding mahalnya harga minyak goreng saat ini disebabkan rendahnya sistem pengawasan. “Bukan hanya pemerintah, tapi kami juga sulit mengawasi, misalnya dari pabrik harganya Rp 8.900 per liter, tapi di pasar bisa mencapai Rp 12.500 per liter karena tak diawasi,” ujarnya, Selasa (8/5).

Menurut Sahat, penetapan HET memang tak bisa menekan harga. Sebab HET hanyalah imbauan dan bukan bersifat memaksa di pasar tradisional. Namun, menurutnya HET minyak goreng sudah diterapkan di ritel modern. “Ini menjadi instrumen supaya pedagang tidak menjual tinggi. Orang bisa beralih ke pasar modern, harapannya pasar tradisional akan mengikuti harga minyak goreng di pasar ritel,” tambahnya.

 

Sumber: Harian Kontan