Produsen Minyak Goreng Akan Dipaksa Memenuhi Pasar Lokal

Konsumen memilih minyak gorang kemasan di Carrefour BSD Tangerang Selatan, Jumat (26/5). Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan ketiga bahan pokok yaitu gula pasir, minyak goreng tidak akan mengalami kenaikan harga di peritel modern saat ramadhan dan idul fitri tahun ini/pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/26/05/2017.

JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan menerapkan kewajiban memasok kebutuhan di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) bagi industri minyak goreng. Nantinya akan diatur prosentase besaran minyak goreng yang diperbolehkan di ekspor dan berapa persen yang harus dipasarkan di dalam negeri.

Langkah itu dilakukan pemerintah dengan alasan untuk menjaga pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri. Di samping itu, aturan ini sejalan dengan peta jalan industri minyak goreng domestik yang tidak memperbolehkan penjualan dalam bentuk curah pada tahun 2020 mendatang.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Tjahja Widayanti mengatakan, selama ini ekspor minyak goreng tidak ada aturannya. “Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, minyak goreng tidak diekspor. Dengan adanya DMO maka nanti dijadikan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri,” kata Tjahja, kemarin.

Beleid terkait dengan aturan DMO ini akan berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Selain besaran minyak goreng yang dapat di ekspor, produksi minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan premium juga akan diatur dalam beleid ini.

Pengaturan produksi minyak goreng kemasan premium dengan kemasan sederhana ini penting, supaya para produsen merata produksinya. “Jangan sampai nanti minyak goreng kemasan sederhana hanya sedikit produksinya, yang lain minyak goreng premium,” ujar Tjahja.

Produsen minyak goreng juga diwajibkan untuk menetapkan peta jalan atau road map produksi minyak gorengnya. Produsen wajib memiliki progres pencapaian produksi minyak goreng dalam kemasan hingga tidak ada produksi minyak curah lagi di tahun 2020. Permendag yang memayungi kebijakan ini masih terus dilakukan pembahasan dengan melibatkan asosiasi.

Terutama asosiasi produsen minyak goreng seperti Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI). “Bagi produsen minyak goreng yang memiliki Perkebunan sawit terintegrasi dari hulu hingga hilir akan ada prosentase kewajibannya Untuk perusahaan minyak goreng yang hanya mengolah saja dan tidak miliki CPO juga akan ditetapkan besaran prosentasenya,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Handoyo

Sumber: Harian Kontan

/by

Badai Belum Berlalu dari Harga CPO

JAKARTA. Dampak El Nino yang menekan produksi produsen minyak sawit mentah alias crude Palm Oil (CPO) mulai hilang. Tapi alih-alih berdampak positif, kondisi ini justru menekan harga CPO di semester satu lalu.

Di enam bulan pertama 2017, harga CPO terhitung melorot 14,38% lantaran pada Jumat (30/6), harganya ada di RM 2.459 per metrik ton. Memang, harga saat ini cenderung menguat. Kemarin (5/7), harga CPO kontrak pengiriman September 2017 di Malaysia Derivative Exchange naik 1,20% jadi RM 2.538 per ton.

Asal tahu saja, produksi CPO Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai kisaran 33 juta-35 juta ton. Tahun lalu, produksi CPO dalam negeri hanya 32,5 juta ton.

produksi CPO Malaysiajuga setali tiga uang. Pada periode Maret-Mei 2017, stok CPO Negeri Jiran ini terus naik.

Pelaku pasar menilai membaiknya tingkat produksi CPO akan membuat pasokan berlimpah. Padahal, permintaan masih rendah.

Research Analyst Asia Tradepoint Futures Deddy Yusuf Siregar menambahkan, CPO juga terbebani nilai tukar ringgit yang sempat melambung signifikan akibat pelemahan dollar AS, setelan pasar pesimistis memandang kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketika ringgit menguat, wajar harga CPO yang diperdagangkan dengan ringgit tertekan.

Belum lagi harga minyak mentah juga cenderung tertekan. Hal ini turut memberi efek negatif pada harga CPO. Tekanan terbesar datang ketika bulan Ramadan gagal mengangkat permintaan dan mengikis pasokan sebagaimana yang diharapkan pasar,” imbuh Deddy, kemarin.

Laporan ekspor Malaysia periode 1-10 Juni 2017 hanya tumbuh 5,8% atau jauh turun dibanding periode yang sama bulan sebelumnya yang mencapai 13,6%. Ini dipandang pasar sebagai sinyal masa depan permintaan CPO yang buruk, mengingat bahkan selama Ramadan pun permintaan CPO di masyarakat juga tidak menguat.

Tekanan minyak kedelai

Sentimen negatif dari harga komoditas energi masih akan menyulitkan CPO di semester 11-2017. Belum lagi, OCBC memperkirakan produksi CPO Malaysia akan naik sekitar 15% tahun ini. Artinya banjir pasokan tidak akan diimbangi dengan permintaan yang tumbuh positif.

Ke depan, tekanan bagi harga CPO juga datang dari melimpahnya pasokan minyak kedelai di pasar global saat ini. Padahal minyak kedelai adalah substitusi utama CPO.

Diperkirakan stok minyak kedelai global naik 3,1 juta menjadi sekitar 93,2 juta ton, atau jauh lebih tinggi dibanding 2016 lalu. “Secara garis besar tren bearish CPO masih akan berlanjut, namun Tentangnya lebih terbatas karena di paruh- pertama penurunan harga sudah signifikan,” ujar Analis Central Capital Futures Wahyu Tribowo Laksono.

Sementara itu, katalis positif bagi CPO bisa datang jika program biodiesel yang digelar pemerintah Indonesia dan Malaysia berjalan sesuai harapan. Apalagi, China juga memiliki aturan yang sama. Jika di Indonesia bahan bakar harus dicampur CPO hingga 20%, di China campuran CPO sebesar 5%. “Selama program tersebut berjalan, maka harga CPO bisa ikut terdongrak, walau terbatas mengingat masih banyak katalis negatif yang mempengaruhi,” imbuh Deddy.

Berkaca pada hal itu, Deddy memprediksi harga CPO hingga akhir 2017 bakal bergerak di kisaran RM 2.400-RM 2.605 per ton. Menurut hitungan Wahyu, harga CPO akan bergerak antara RM 2.300-RM 2.800 per ton.

Namira Daufina Nainggolan

SUmber: Harian Kontan

/by

Produsen minyak goreng wajib prioritaskan domestik

SNI Minyak Goreng Kemasan
Pekerja menuang minyak goreng curah kedalam kemasan plastik di Jakarta, Minggu (25/10). Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia meminta pemerintah untuk menunda pengesahan peraturan kewajiban pencantuman Standar Nasional Indonesia pada minyak goreng kemasan hingga 2016 dengan alasan belum siapnya kondisi di lapangan. KNTAN/Cheppy A. Muchlis/25/10/2015

JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) akan menerapkan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) bagi industri minyak goreng. Nantinya, akan diatur persentase besaran minyak goreng yang diperbolehkan di ekspor dan dipasarkan di dalam negeri.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan dan harga minyak goreng dalam negeri. Di samping itu, aturan ini sejalan dengan peta jalan industri minyak goreng domestik yang tidak memperbolehkan penjualan dalam bentuk curah pada tahun 2020 mendatang.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Tjahja Widayanti mengatakan, selama ini ekspor minyak goreng tidak ada aturannya. “Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, minyak goreng tidak diekspor, Dengan adanya DMO itu nanti dijadikan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri,” kata Tjahja, kemarin.

Beleid terkait dengan aturan DMO ini akan berbentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Selain besaran minyak goreng yang dapat di ekspor, produksi minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan premium juga akan diatur dalam ketentuan ini.

Pengaturan produksi minyak goreng kemasan premium dengan kemasan sederhana ini penting, supaya para produsen rata jenis produksinya. “Jangan sampai nanti miyak goreng kemasan sederhana hanya sedikit produksinya, yang lain premium,” ujar Tjahja.

Produsen minyak goreng juga diwajibkan menetapkan peta jalan atau road map dari industrinya. Setiap tahun harus memiliki progres pencapaian produksi minyak goreng dalam kemasan hingga tidak ada produksi minyak curah lagi di tahun 2020.

Permendag yang memayungi kebijakan ini masih terus dilakukan pembahasan. Utamanya dengan para pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi produsen minyak goreng seperti Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni).

Sumber: Kontan.co.id

/by

Pemerintah Wajibkan Produsen Minyak Produksi Minyak Goreng Murah

JAKARTA, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mewajibkan produsen minyak dalam negeri untuk memproduksi minyak goreng murah Rp 11.000 per liter.

“Seluruh produsen minyak goreng wajib memproduksi sekian persen dari total produksinya untuk minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Menteri Perdagangan ( Mendag) Enggartiasto Lukita di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).

Mendag Enggartiasto menjelaskan, cara tersebut ditempuh pemerintah guna mengendalikan harga pangan dan juga menahan laju inflasi.

Dengan itu, pihaknya akan melakukan pertemuan dengan asosiasi pengusaha minyak goreng guna membahas berapa persentase yang ideal terkait kewjiban produsen dalam memproduksi minyak goreng murah tersebut.

Mendag menjelaskan, nantinya akan ada dua bagian terintegrasi yang akan menjadi pembahasan yakni sektor hulu dan hilir industri minyak goreng dengan menghitung berapa presentase harga antara hulu dan hilir dalam industri minyak goreng.

Karena saat ini ada beberapa produsen minyak goreng yang tidak memiliki sendiri pasokan bahan baku minyak goreng atau crude palm oil (CPO).

“Bagi produsen minyak goreng yang memiliki perkebunan sawit atau terintegrasi dari hulu hingga hilir nantinya akan ada prosentase kewajibannya,” kata dia.

Tapi untuk perusahaan minyak goreng yang hanya mengolah saja dan tidak miliki CPO juga akan ditetapkan besaran prosentasenya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kemendag sendiri telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk gula pasir pada harga Rp 12.500 per kilogram, daging beku Rp 80.000 per kilogram, dan minyak goreng curah kemasan Rp 11.000 per liter.

Sumber: Kompas.com

/by

Pemerintah Siaga Pasokan Bahan Pokok

JAKARTA – Pemerintah dan pelaku usaha akan turun ke pasar untuk mengalirkan pasokan kebutuhan pokok hingga 2 hari menjelang Lebaran di tengah adanya potensi kenaikan harga sejumlah komoditas.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengungkapkan pihaknya telah meminta kepada sejumlah pelaku usaha untuk terjun langsung ke pasar memberikan pasokannya. Tujuannya, untuk menjaga kestabilan harga.

“Pelaku usaha diminta untuk turun ke pasar hingga H-2 terutama untuk komoditas mimak

goreng dan daging,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (20/6).

Tjahya menjelaskan harga beberapa komoditas memang masih tinggi meski berangsur turun. Salah satunya adalah bawang putih jenis kating.

“Bawang putih jenis itu memang masih langka tetapi jika bawang putih jenis honan bisa di bawah Rp30.000,” jelasnya.

Pihaknya menyebut akan melakukan operasi pasar ke salah satu pasar di Jakarta pada Rabu (21/6). Hal tersebut dilakukan untuk menekan harga bawang putih.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indo-

nesia (Ikappi) Abdullah Man-suri menilai fase sepekan jelang Idulfitri menjadi momen paling rumit. Pasalnya, setiap tahunnya selalu terjadi kenaikan harga.

Kendati demikian, dia menilai kenaikan pada tahun ini relatif kecil dibandingkan dengan S tahun sebelumnya. Namurf, beberapa komoditas, menurutnya, masih mengalami kenaikan harga dikup tinggi.

“Permintaan akan tinggi di hari-hari ini, karena THR [tunjangan hari raya] baru keluar dan budaya masyarakat konsumtif jelang Lebaran.”

Dia mengatakan solusi dari permasalahan tersebut adalah

dengan mencukupi pasokan komoditas di pasar.

Hal itu menurutnya telah dilakukan melalui antisipasi yang cukup oleh pemerintah.

Sementara itu asosiasi pedagang pasar dan produsen minyak goreng menyepakati harga dari pabrik sampai dengan ke pedagang senilai Rp9.135 per liter.

Penetapan itu kelanjutan dari penandatangan nota kesepahaman antara asosiasi pedagang pasar dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia untuk mendistribusikan langsung dari pabrik ke pasar.

Sumber: Bisnis Indonesia

/by

Produsen Biodiesel RI Bidik Ekspor B5 ke China

Pekerja memeriksa instalasi pabrik oleokimia milik PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumut, Jumat (27/4). Pabrik oleokimia bisa menghasilkan bahan bakar biodiesel. KONTAN/Daniel Prabowo

JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor mengatakan pihaknya tengah membidik ekspor biodiesel ke China. Pasalnya, potensi ekspor biodiesel ke negeri Tirai Bambu itu sangat besar.

Setiap tahun, China membutuhkan 180 juta kilo liter solar per tahun. Bila solar tersebut dicampur 5% biodiesel, maka ada kebutuhan 9 juta ton biodiesel per tahun yang harus dipenuhi.

Terkait pemenuhan kebutuhan biodiesel tersebut, Presiden China Xi Jinping bahkan telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo untuk mengekspor bahan bakar nabati (BBN) biodiesel 5% (B5).

Saat ini total kapasitas terpasang industri biodiesel dalam negeri mencapai 11 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 4 juta ton. Sehingga masih ada sisa 7 juta ton yang bisa diekspor ke China.

“Pada 16 Juni ini, nanti tim yang dipimpin Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan akan ke China membahas peluang ekspor B5 ini,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menambahkan, selain China, Indonesia juga bisa meningkatkan ekspor biodiesel ke Rusia dan Pakistan. Kedua negara itu berpotensi besar bagi Indonesia, apalagi bila Jalur Sutra dari Tiongkok ke Eropa terealisasi.

“Bila hal ini terealisasi, maka kita tidak peduli lagi dengan AS dan Eropa,” tuturnya.

Seperti diketahui, bahwa Amerika dan Eropa kerap menyulitkan ekspor biodiesel dari Indonesia ke negara mereka.

Sumber: Kontan.co.id

/by

Pakistan Rusia Bisa Dioptimalkan

merika Serikat.

sri.massahbisnis.com

Wakil Ketua Dewan minyak sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan langkah itu untuk mensiasati hambatan perdagangan ke sejumlah pasar tradisional CPO dan turunannya, seperti Eropa dan AS yang se-

lama ini meniupkan kampanye hitam maupun mengenakan hambatan tarif.

Adapun, upaya menggarap pasar nontradisional yang daya belinya tidak cukup tinggi dapat dilakukan dengan melayani pembelian secara ritel. Langkah itu dapat ditempuh dengan membuka pelabuhan dan mendirikan tangki di negara tujuan.

Selama ini, eksportir mengirimkan CPO dan turunannya dalam volume besar hingga di atas 1.000 ton. Jika mendirikan tangki di negara tujuan, eksportir dapat melayani pembelian dalam volume puluhan atau ratusan tori.

“Kami harapkan yang bikin perusahaan pemerintah (BUMN). Bukan swasta, enggak bisa. Kalau pemerintah yang punya, aman, tidak memihak,” kata Sahat, Jumat (9/6).

Dengan melayani pembelian secara ritel pula, lanjut dia, eksportir tidak perlu mengurus letter of credit (L/C) karena menerima pembayaran secara tunai dari importir.

Sahat yakin cara itu akan mampu menggandakan ekspor CPO dan turunannya ke Pakistan dan Rusia. Data DMSI menyebutkan volume pengapalan ke kedua negara itu masing-masing 1,2 juta ton dan 350.000 ton.

Dia memberi gambaran, di Pakistan setidaknya perlu didirikan tangki berkapasitas 300.000 ton dengan nilai investasi USS25 juta. “Daripada kita pusing terus sama AS dan Eropa,” ujarnya.

LANGKAH TEPAT

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nunvan me lihat adanya peluang yang baik bagi ekspor CPO jika Indonesia dapat berinvestasi pelabuhan di

Pakistan.Terutama untuk menyiapkan Pakistan sebagai hub untuk Eropa Timur,” katanya.

Kendati demikian, dia mengakui sejauh ini belum ada upaya pemerintah yang mengarah pada realisasi gagasan itu.

Ekonom Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar berpendapat usulan membangun pelabuhan dan tangki CPO sendiri di negara tujuan ekspor, terutama pasar nontradisional, merupakan langkah tepat.

Menurutnya, Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara 111 (PTPN IU) dapat bekerja sama dengan BUMN lain dan perusahaan di Pakistan dan Rusia untuk membangun fasilitas itu. Menggandeng perusahaan setempat diperlukan untuk mengatasi ganjalan peraturan di negara tujuan.

Pelabuhan hendaknya dapat digunakan pula untuk kegiatan komersial lain atau bongkar muat komoditas lain di luar CPO untuk memenuhi aspek kelayakan [feasibility). “Kalau CPO saja, investasinya terlalu besar,” katanya.

Sumber: Bisnis Indonesia

/by

Ekspor CPO: Pengusaha Usul BUMN Buka Tangki di Pakistan dan Rusia

JAKARTA – Pelaku usaha mengusulkan agar BUMN membuka pelabuhan khusus dan mendirikan tangki CPO dan turunannya di Pakistan dan Rusia agar Indonesia tak bergantung lagi pada pasar Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan langkah itu untuk menyiasati hambatan perdagangan ke sejumlah pasar tradisional CPO dan turunannya, seperti Eropa dan AS yang selama ini meniupkan kampanye hitam maupun mengenakan hambatan tarif.

Adapun menggarap pasar nontradisional yang daya belinya tidak cukup tinggi dapat dilakukan dengan melayani pembelian secara ritel. Langkah itu dapat ditempuh dengan membuka pelabuhan dan mendirikan tangki di negara tujuan.

Selama ini, eksportir mengapalkan CPO dan turunannya dalam volume besar hingga di atas 1.000 ton. Jika mendirikan tangki di negara tujuan, eksportir dapat melayani pembelian dalam volume puluhan atau ratusan ton.

“Kami harapkan yang bikin perusahaan pemerintah (BUMN). Bukan swasta enggak bisa. Kalau pemerintah yang punya, aman, tidak memihak,” kata Sahat, Jumat (9/6/2017).

Dengan melayani pembelian secara ritel pula, lanjut dia, eksportir tidak perlu mengurus letter of credit (L/C) karena menerima pembayaran secara tunai dari importir.

Sahat yakin cara itu akan mampu menggandakan ekspor CPO dan turunannya ke Pakistan dan Rusia. Data DMSI menyebutkan volume pengapalan ke kedua negara itu masing-masing 1,2 juta ton dan 350.000 ton.

Dia memberi gambaran, di Pakistan setidaknya perlu didirikan tangki berkapasitas 300.000 ton dengan nilai investasi US$25 juta.

“Daripada kita pusing terus sama AS dan Eropa,” ujarnya.

National Biodiesel Board Fair Trade Coalition yang terdiri atas Dewan Biodiesel AS ditambah produsen biodiesel setempat mengajukan petisi antidumping dan antisubsidi kepada Departemen Perdagangan AS. Biodiesel asal Indonesia terancam bea masuk antidumping (BMAD) dan antisubsidi jika petisi itu disetujui pemerintah AS.

Sebelumnya pada 2012, Environmental Protection Agency (EPA) AS menuding industri kelapa sawit di Indonesia tidak berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca karena pabrik-pabrik pengolahan CPO yang ada tidak dilengkapi dengan alat penangkap gas metana.

Uni Eropa juga sejak 2013 mengutip BMAD terhadap biodiesel Indonesia. Baru-baru ini, parlemen UE meloloskan resolusi yang menyebutkan industri kelapa sawit sebagai penyebab utama deforestasi.

Sumber: Bisnis.com

/by

Kebijakan Biodiesel China Bakal Picu Ekspor CPO Indonesia

DUNIA, – Kebijakan Pemerintah China yang akan menerapkan program biodiesel campuran 5% dengan solar atau B5 menjadikan pasar potensial bagi produk sawit Indonesia terutama biodiesel.

“Pemakaian B5 di China akan menciptakan kebutuhan minyak sawit (CPO) 9 juta ton. Kalau China sudah terapkan B5, enggak peduli lagi kita (ekspor) dengan Eropa dan Amerika Serikat,” kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) M.P. Tumanggor dalam siaran pers, Jumat (9/6/2017).

Angka permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar China 180 juta kiloliter. Apabila dikalikan 5%, sama dengan 9 juta kiloliter atau setara 9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke China mencapai 3,8 juta ton.

Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga menyebutkan delegasi Indonesia akan berkunjung ke China sebagai tindak lanjut pembicaraan Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Rakyat China, Xi Jinping.

“Delegasi diperkirakan berangkat 16 Juni yang dipimpin Menko Maritim Luhut Panjaitan,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan Belt and Road Forum for International Cooperation di Beijing, China pada pertengahan Mei 2017, Presiden Joko Widodo menyebutkan Pemerintah Indonesia menyambut baik program mandatori biodiesel 5% yang dikembangkan China. Untuk itu, program ini akan membutuhkan pasokan minyak kelapa sawit yang akan meningkat sepanjang tahun.

“Indonesia siap memasok kebutuhan CPO (crude palm oil) ke China lebih banyak,” kata Jokowi.

Tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari China dapat menutupi lesunya penjualan ke AS dan Uni Eropa. Sahat menjelaskan sejak 2016, ekspor biodiesel ke AS tidak lagi kompetitif karena pemberlakuan tarif bea masuk. Apalagi pasca keluarnya AS dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.

“Ekspor biodiesel terus menurun ke AS dan Eropa. Penyebabnya sama-sama ada bea masuk tambahan,” ujar Sahat.

Faktor lainnya adalah kebijakan antidumping Negari Paman Sam yang dialamatkan kepada produk biodiesel Indonesia. Tumanggor mengakui ekspor biodiesel ke AS terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi. Tak hanya itu, harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.

“Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi,” jelas Tumanggor.

Itu sebabnya, menurut Sahat, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di China. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerjasama, misalkan pengusaha China mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia. Produsen biodiesel Indonesia yang membangun pabrik di China selanjutnya bahan baku dari Indonesia.

“Nanti bea masuk CPO bagaimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama, tergantung kerja samanya,” katanya. (BIS/roc).

Sumber: Riauone.com

/by

Produsen CPO RI Incar Pasar Biodiesel China

Jakarta – Pelaku industri biodiesel di dalam negeri mengapresiasi kebijakan pemerintah China yang menerapkan program biodiesel campuran 5 persen dengan solar atau yang dikenal dengan B5. Penggunaan biodiesel di China menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia terutama biodiesel.

“Pemakaian B5 di China akan menciptakan kebutuhan minyak sawit (CPO) sebesar 9 juta ton. Kalau China sudah terapkan B5, nggak peduli lagi kita dengan Eropa dan Amerika Serikat,” ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI)‎, MP Tumanggor dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Dia menjelaskan angka permintaan 9 juta ton ini berasal dari perhitungan kebutuhan bahan bakar solar China yang sebesar 180 juta kiloliter (KL). Apabila dikalikan 5 persen, sama dengan 9 juta KL atau setara 9 juta ton. Tahun lalu, ekspor produk sawit Indonesia ke China tercatat mencapai 3,8 juta ton.

Terbukanya pasar China ini diharapkan bisa meningkatkan ekspor CPO Indonesia. Sebab selama ini ekspor komoditas tersebut ke Amerika Serikat terbebani oleh kebijakan antidumping.

Menurut Tumanggor, ekspor biodiesel ke Amerika Serikat terus tertekan akibat tuduhan dumping dan subsidi. Tak hanya itu, harga jual semakin tidak kompetitif lantaran pengenaan bea masuk.

“Kalau tetap menjual ke Amerika Serikat, harganya tidak akan masuk. Akibat bea masuknya cukup tinggi,” lanjut dia.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga. Menurut dia, tingginya permintaan CPO maupun biodiesel dari China dapat menutupi lesunya penjualan ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Sahat menjelaskan sejak 2016, ekspor biodiesel ke Amerika Serikat tidak lagi kompetitif karena pemberlakukan tarif bea masuk. Apalagi pasca keluarnya Amerika dari kesepakatan COP21, ini berarti pemerintahan Donald Trump tidak punya kewajiban mencampur biodiesel.

“Ekspor biodiesel terus menurun ke USA dan Eropa. Penyebabnya sama-sama ada bea masuk tambahan,” kata dia.‎

Itu sebabnya, lanjut Sahat, pelaku industri mendorong penerapan program B5 di China. Pelaku industri ingin menawarkan skema kerjasama misalkan pengusaha asal Negeri Tirai Bambu tersebut mendirikan pabrik biodiesel di Indonesia.

Demikian juga dengan produsen biodiesel Indonesia yang bangun pabrik di China, untuk nantinya mengambil bahan baku dari Indonesia. “Nanti bea masuk CPO bagaimana, tergantung juga. Misalkan harga mau dipatok sama tergantung kerja samanya,” tandas dia.

Sumber: Liputan6.com

/by