Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
sawit (BPDP-KS) sebagai salah satu badan pemerintah mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa
sawit rakyat, melalui dukungan pendanaan replanting perkebunan kelapa
sawit milik petani.
"Petani kelapa sawit, memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa
sawit nasional, dimana luas lahan perkebunan kelapa
sawit nasional sebesar lebih dari 42 persen merupakan milik petani," kata Direktur BPDP-KS, Herdrajat Natawijaya di Jakarta, disalin dari Antara.
Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman
sawit rakyat yakni melalui Program Peremajaan
sawit Rakyat (PSR) yang digagas pemerintah semenjak 2017 lalu. Program itu telah mendorong banyak petani untuk bisa mendapatkan bantuan pendanaan tersebut, apalagi ada bantuan pendanaan yang ditetapkan sebanyak Rp25 juta/ha.
Bantuan tersebut dinilai mampu meringankan modal yang harus dikeluarkan petani karena biaya peremajaan
sawit rakyat sesuai hitungan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mencapai Rp68 juta/ha. Sementara sisa kekurangan pendanaan bisa ditutupi petani lewat pengajuan kredit ke perbankan lewat skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya ditetapkan sekitar 7 persen.
Senada dengan itu, Senior Advisor Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan, menegaskan keberpihakan pemerintah kepada perkebunan kelapa
sawit milik rakyat, apalagi sebagian besar rakyat Indonesia berperan besar sebagai petani kelapa
sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.
Melalui pengelolaan perkebunan kelapa
sawit yang berkelanjutan, maka praktek budidaya menanam kelapa
sawit di perkebunan kelapa
sawit milik petani, akan menghasilkan panen Tandan,Buah Segar (TBS) yang lebih baik.
"Produktivitas hasil panen perkebunan kelapa
sawit milik petani akan menjadi lebih baik dan masa depannya akan lebih sejahtera," kata Abetnego dalam diskusi bertema "Membedah Peremajaan
sawit Rakyat".
Praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan, menurut Direktur Mutu Certification, Irham Budiman, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkebunan kelapa
sawit rakyat. Untuk itu, petani kelapa
sawit membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, supaya kebun sawitnya berhasil.
"Praktek budidaya terbaik dan berkelanjutan harus dilakukan petani kelapa sawit, supaya hasil panen petani dapat menyejahterakan kehidupannya. Apalagi, masa depan sertifikasi ISPO, RSPO dan ISCC dapat membantu meningkatkan hasil jual TBS milik petani," ujarnya.
Menurut dia, dukungan pendanaan dari BPDP-KS bagi petani kelapa sawit, juga menjadi dorongan yang penting bagi perkebunan kelapa
sawit nasional. Namun, Irham mengingatkan akan adanya bahaya laten korupsi yang dapat terjadi. Guna mengantisipasi persoalan tersebut. Mutu Certification menyarankan pentingnya menerapkan ISO 37001 Anti Penyuapan, pada manajemen yang terlibat
Sementara itu Serikat Petani Kelapa
sawit (SPKS) mengharapkan adanya perbaikan kesejahteraan petani kelapa sawit, sehingga kemampuan praktek budidaya dan akses pasar petani kelapa
sawit dapat lebih meningkat.
Menurut Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, keberadaan petani kelapa
sawit harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.-"Petani kelapa sawit, sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dan perusahaan perkebunan. Peningkatan kapasitas petani dan akses pasar hasil panen, juga harus terus ditingkatkan," katanya.
Pemerintah Indonesia menggandeng sejumlah organisasi dan negara lain menyelenggarakan pelatihan pengelolaan
sawit lestari kepada petani dan komunitas lokal di berbagai kawasan.
"Sudah waktunya bagi Indonesia, sebagai produsen terbesar kelapa sawit, untuk bekerja sama dengan negara dan organisasi terkait dan membumikan manfaat
sawit lestari kepada para petani dan komunitas lokal di berbagai kawasan," kata Kepala Dadan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Siswo Pramono dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, disalin dari Antara.
Kepala BPPK Kemlu Siswo Pramono membuka Lokakarya Minyak
sawit untuk Perdamaian (Oil Palm Workshop for Peace/ OPWP) 2018 di Hotel Bandara Internasional (sebelumnya Sheraton), Kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin (10/12).
Kegiatan OPWP tersebut merupakan hasil kerja sama BPPK) Kemlu dengan Universitas Jambi (Unja) yang berlangsung 10-14 Desember 2018 di Jambi.
Sumber: Harian Ekonomi Neraca
