JAKARTA - Dua Bank BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BNl pada pekan lalu membiayai peremajaan tanaman kelapa
sawit di Desa Panca Tunggal, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pembiayaan replanting (penanaman kembali) itu dimaksudkan agar produktivitas kelapa
sawit tetap stabil dalam jangka panjang.
Corporate Secretary Bank BRI, Hari Siaga Amijarso dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/10), menyatakan bank dalam menyalurkan pembiayaan bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
sawit (BPDP
sawit).
Menurut Hari, komitmen pembiayaan replanting kebun plasma mitra salah satu perusahaan
sawit itu, plafonnya mencapai 635 miliar rupiah guna peremajaan kebun kelapa
sawit plasma seluas 8.600 hektar di bawah 13 koperasi binaan.
"Fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BRI dalam rangka melengkapi biaya replanting perkebunan, dimana sebagian dana yang diberikan bersumber dari dana BPDP
sawit. Pemberian kredit dilakukan dengan mekanisme bantuan dana dari BPDP Kelapa
sawit sebesar 25 juta rupiah per hektar," kata Hari.
Ketahanan Pangan
Direktur Bank BNI, Catur Budi Harto mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan BPDP
sawit membantu dan memfasilitasi replanting kepada para petani kelapa
sawit.
Sebagai langkah awal, perseroan menyalurkan kredit kepada petani
sawit Musi Banyuasin yang tergabung dalam wadah Koperasi Unit Desa (KUD) Mukti Jaya.
Pembiayaan ke petani anggota KUD Mukti Jaya yang terdiri atas 88 Kelompok Tani (Poktan) dengan anggota sebanyak 1.924 petani.
Kredit tersebut akan digunakan untuk peremajaan kebun
sawit yang dikelola oleh para petard anggota KUD Mukti Jaya seluas 3.848 hektar yang tersebar di enam desa di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin.
"Pada tahap awal, pembiayaannya akan kami berikan kepada 473 petani dengan total penyaluran kredit sebesar 61,81 miliar rupiah. Dengan program ini, kami optimistis, program serupa dapat diteruskan di daerah lain untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan dan energi," kata Catur.
Sumber: Koran Jakarta
