Perkebunan Sawit Bisa Jadi Objek Vital

 

Perkebunan kelapa sawit dapat ditetapkan menjadi objek vital nasional karena bersifat strategis bagi perekonomian nasional. Selain itu, sawit memenuhi aspek dapat memenuhi hajat hidup masyarakat.

“Sawit punya peranan strategis sebagai penyumbang devisa di atas sektor migas. Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi bahwa samt strategis. Itu syarat untuk bisa ditetapkan sebagai objek vital nasional seperti diatur dalam Keppres No 63/2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional,” kata Direktur Pengamanan Objek Vital Baharkam Mabes Polri Brigjen Ahmad Lumumba pada Seminar Borneo Forum II 2018 di Balikpapan, Jumat (27/4), seperti dikutip Antara.

Keppres No 63/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional menjelaskan objek vital nasional adalah kawasaan lokasi, bangunan/instalasi dan/ atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yahg bersifat strategis.

Sejumlah persyaratan perkebunan sawit sebagai objek vital nasional ialah menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, dan apabila terdapat ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana pada kemanusiaan dan pembangunan.

Merujuk aturan tadi, industri sawit dapat didorong menjadi objek vital nasional. “Dengan begitu. Polri bisa memaksimalkan keamanan dan bantuan bagi objek vital tadi,” ujarnya. . Dalam menyikapi kampanye negatif oleh LSM atas sawit terutama tindakan masuk kebun tanpa izin untuk mengambil dokumentasi dan data. Ahmad menegaskan hal itu bisa ditindak jika terbukti ada pelanggaran hukum. “Tidak ada yang kebal, termasuk LSM. Jika memenuhi unsur pelanggaran, bisa ditindak,” tegasnya.

Secara terpisah, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menyambut positif rencana itu karena sawit selama ini banyak mendapat kampanye negatif dari dalam dan luar negeri. “Padahal sawit sebagai penyerap tenaga kerja dan sumber devisa,” ujarnya.

Data Ditjen Perkebunan menyebutkan pada 2017 dari total ekspor komoditas perkebunan yang mencapai US$33 miliar, sekitar US$22.9 miliar berasal dari sawit. Bambang juga menegaskan sawit akan jadi kekuatan Indonesia di masa mendatang saat minyak dan gas bumi akan habis.

Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo sepakat menjadikan perkebunan sawit sebagai objek vital nasional karena sawit berkontribusi atas penerimaan negara yang signifikan.

 

Sumber: Media Indonesia

ISPO Memperkuat Posisi Sawit Di Pasar Global

 

untuk menjaga kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan pengelolaan ramah lingkungan. “ISPO memiliki kekuatan yang dapat dijadikan basis membangun perilaku bangsa sawit Indonesia. Membentuk perilaku memang memerlukan proses,” jelas Kacuk, saat menjadi pe“ISPO memiliki kekuatan yang dapat dijadikan basis membangun perilaku bangsa sawit Indonesia,” kata Kacuk Sumarto dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Setinggi-tinggi pohon maka akan semakin kencang angin menggoyangkan, peribahasa tersebut sangat relevan untuk menggambarkan kondisi industri kelapa sawit Indonesia. Saat ini industri kelapa sawit dapat dikatakan penghasil minyak mentah sawit atau Crude Palm Oil (CPO) nomor satu di dunia. Pada 2017, produksi CPO Indonesia sebanyak 38,17 juta ton dari jumlah tersebut dapat diekspor 31,05 juta ton.

Menurut Kacuk Sumarto, menanggapi isu-isu negatif yang ditujukan pada kelapa sawit tidak perlu berlebihan atau heboh. Isu tersebut muncul karena ada kepentingan dagang dari negara-negara maju supaya negara berkembang jatuh miskin maka industri kelapa sawit disesatkan, diskriminasi dan diberikan banyak hambatan.

“Jika sudah mengarah pada diskriminasi baru melakukan perlawanan-perlawanan,” tegas Kacuk Sumanto, Ketua Bidang Otonomi Daerah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) saat seminar ISPO, di Jakarta.

Kebijakan ISPO yang sudah ada sejak 2011 dan saat ini dalam proses penyempurnaan diharapkan dapat menjawab isu negatif dengan tujuh prinsip dan kriteria yang ada yaitu Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan, Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Tanggung Jawab Terhadap Pekerja, Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas, Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Lingkungan dan Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

“GAPKI mendukung penerapan ISPO karena dapat menjawab dan menangkal isu-isu negatif yang ditujukan pada kelapa sawit,” ujar Kacuk.

Lebih lanjut, Kacuk menjelaskan poin pertama dari tujuh prinsip dan kriteria ISPO yaitu sistem perizinan (legalitas) yang sebagian besar tidak menggunakan Permenhut no P.14/II/tahun 2004 mengenai disfungsi hutan yaitu ada tiga hal, pertama luas lahan 25 lebih besar 0,25 hektar tutupan di atas 30% tingginya 5 meter, bagi pelaku sawit masuk lahan yang ada masuk pada kategori hutan.

“Jika sawit dimasukan dalam definisi hutan, sebagian besar persoalan pada aspek legalitas yang yang harus dituntut karena persoalannya ada pada aspek ini. Kemudian terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU), anggota GAPKI yang ada di SUmatera Utara, lahannya sudah HGU tapi masuk pada Kawasan HUtan. Ini contoh persoalan yang ada pada legalitas yang ada,” tambah Kacuk.

pihaknya mendukung penuh penguatan ISPO. Oleh karena itu, perlu dibangun kolaborasi dengan semua pihak.

Dia berharap, sertifikasi ISPO digunakan untuk membentuk perilaku pelaku industri sawit. “Untuk itu, sekarang tinggal proses mendapatkan sertifikasi ISPO dapat dipercepat,” ujarnya.

Diakuinya, negara konsumen meminta banyak standar, utamanya dari aspek lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia. Namun adanya unsur kepentingan dagang dan hegemoni negara maju, mengakibatkan sawit diperlakukan tidak adil, seperti tindakan diskriminasi dan hambatan perdagangan. “Oleh karena itu ISPO harus mampu menjawab tantangan itu,” ujarnya.

Kemudian, yang berikutnya ISPO tidak sekedar sertifikasi. Saat ini sudah 346 sertifikasi yang sudah diterbitkan. Kebijakan ISPO yang ada untuk membangun perilaku bangsa. Tidak hanya mengikuti proses-proses namun yang terpenting dapat membangun dan membentuk perilaku bangsa mbicara Seminar ISPO.

Tidak hanya itu, Kacuk juga menyampaikan agar kebijakan ISPO dapat dijalankan maka perlu kesungguhan dari pembuat regulasi, sebenarnya pemerintah mau menyelesaikan persoalan ini atau tidak? Kalau pemerintah tidak punya keseriusan untuk menyelesaikan, keseriusan harus diikuti dengan tindakan-tindakan penyelesaian.

Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/ot.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan ISPO diharapkan dapat mengakomodir pelaku usaha di sektor industri kelapa sawit baik pengusaha maupun petani sawit (plasma dan swadaya).

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Jokowi Lobi Paus Soal Sawit

 

VATIKAN – Presiden Joko Widodo meminta dukungan Paus Fransiskus. kepala negara Takhta Suci Vatikan, dalam menghadapi ancaman pelarangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan biofuel di Uni Eropa pada 2021. Lewat surat yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu lalu, Jokowi juga mengundang Paus Fransiskus ke Indonesia.

Menurut Luhut, Presiden meminta Paus melihat lebih jelas mengenai industri kelapa sawit Indonesia dari aspek perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia. “Bagaimanapun Vatikan punya suara yang sangat didengarkan. Beliau (Paus) selalu mengedepankan masalah kemanusiaan,” kata Luhut kepada Tempo.

Rencana pelarangan impor sawit ini diputuskan Parlemen Eropa, Januari lalu. Sejumlah politikus di benua biru itu menuding industri ini tidak mendukung program pembangunan berkelanjutan lantaran tak ramah lingkungan.

Menurut pakar hubungan internasional Universitas Airlangga, Iman Prihandono, pemerintah tak perlu grasa-grusu menanggapi wacana ini. Dia mengingatkan, keputusan Januari lalu baru di tingkat parlemen, sehingga masih membutuhkan pembahasan panjang di Dewan Uni Eropa-perwakilan pemerintah negara anggota-sebelum diratifikasi. “Sebaiknya pemerintah juga memperbaiki tata kelola industri minyak kelapasawitdalam negeri,” ujar Iman.

 

Sumber: Koran Tempo

Berkembangnya Bahan Bakar Nabati Indonesia Didukung Kebijakan Nasional

 

Hingga Mei 2007, Indonesia telah memiliki empat industri besar yang memproduksi biodiesel dengan kapasitas 620.000 ton per tahun. Industri-industri tersebut adalah PT. Eterindo Wahanatama (120.000 ton/tahun), PT. Sumi Asih (100.000 ton/tahun), PT. Indo BBN (50.000 ton/ tahun), PT. Wilmar Bioenergy (350.000 ton/ tahun), dan PT. Musi Mas (100.000 ton/tahun). Selain itu juga terdapat industri-industri Energi Alternatif Indonesia, dan beberapa BUMN.

Peluang untuk mengembangkan potensi pengembangan biodiesel di Indonesia cukup besar, mengingat saat ini penggunaan minyak solar mencapai 40 persen pengunaan BBM untuk transportasi. Sedang pengunaan solar pada industri dan PLTD adalah sebesar 74 persen dari total penggunaan BBM pada kedua sektor tersebut. Bukan hanya karena untuk mengantikan solar, peluang besar biodiesel juga disebabkan kondisi alam Indonesia. Indonesia memeiliki beraneka ragam tanaman yang dapat dijadikan sumber bahan bakar biodiesel seperti kelapa sawit dan jarak pagar. Pada saat ini, Biodiesel (B-5) sudah dipasarkan di 201 pom bensin di jakarta dan 12 pom bensin di surabaya.

Sumber: Sawitindonesia.com

 

Sawit Penyumbang Devisa Terbesar, Perkebunan jadi Objek Vital Nasional

 

BALIKPAPAN – Industri kelapa sawit saat ini menjadi satu di antara penopang perekonomian di Indonesia.

Sekretaris Jendral Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat Kanya Lakshmi Sidarta menuturkan jika industri sawit menjadi penyumbang devisa non migas terbesar di Indonesia.

Nilai ekspor sawit di tahun 2017 mencapai 22,96 miliar dollar Amerika.

Penyerapan tenaga kerja pada industri sawit sebanyak 5,4 juta jiwa. Sedangkan pada industri pendukung sebanyak 6 juta jiwa.

“Ini menggambarkan industri sawit sebagai tempat bergantungnya 22 juta jiwa di Indonesia,” katanya saat menghadiri Borneo Forum II 2018 yang digelar Gapki Kaltim di Hotel Novotel, Balikpapan Kalimantan Timur, Kamis (26/4/2018). Kegiatan ini berlangsung selama dua hari.

Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar dengan penguasaan 30 persen minyak nabati.

Sehingga industri sawit juga berkontribusi dalam pengurangan impor bahan bakar solar.

Dengan begitu defisit neraca perdagangan karena tingginya impor minyak fosil dapat ditekan.

 

“Jadi sawit menjadi penggerak ekonomi di daerah. Bahkan ada pemekaran kabupaten dimana sawit menjadi roda penggerak perekonomian,” kata Lakshmi.

Hal senada diungkapkan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pam Obvit) Kabarharkam Ahmad Lumumba.

Ia memaparkan jika perkebunan saat ini menjadi sektor paling besar penghasil devisa negara.

Bahkan dari segi perolehan devisa, sektor perkebunan saat ini sudah mengalahkan sektor Migas.

Karena itu Polri wajib memberikan pengamanan yang baik namun tanpa mengabaikan sektor-sektor yang lain.

Berkaca dari itu, perkebunan sawit dapat ditetapkan menjadi obyek vital nasional (Obvitnas) karena bersifat strategis bagi perekonomian nasional dan memenuhi hajat hidup masyarakat.

Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004. Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional

“Perkebunan menjadi sektor yang memberi devisa negara paling besar dibandingkan dengan sektor migas dan lainnya, maka Polri Berkewajiban melakukan pengamanan yang lebih baik lagi tanpa meninggalkan sektor yang lain,” katanya.

Direktur Eksekutif Paspi Tumkot Sipayung meyakini bahwa kebun sawit mampu jadi paru-paru dalam suatu ekosistem.

 

Selain hutan, kebun sawit juga mampu menyerap karbondioksida dan mengeluarkan oksigen.

Ia meyakini, Borneo akan menjadi sentra hilir industri sawit setelah Dumai. “Kalau tidak ada kebun sawit, saya yakin hutan lindung sudah habis,” ujarnya.

Topang Ekonomi Dunia
Anggota DPR RI Firman Soebagyo, menegaskan saat ini perkembangan industri sawit sudah di atas migas.

Sawit juga mendapat dampak positif dari sosial, karena menyerap hampir 6 juta tenaga kerja.

“Pelestarian budaya masyarakat yang mulai cerdas, sawit ini juga merupakan kebutuhan bahan baku, hampir di semua sektor industri. Sawit juga menjadi substitusi industri plywood,” ujarnya saat menjadi pemateri di Borneo Forum II 2018 di Balikpapan, Jumat (27/4/2018).

Ia menyebut, pada 2050 mendatang, dunia dihadapkan dua masalah besar.

Yaitu peningkatan jumlah penduduk yang diperkirakan 9,6 miliar jiwa. Diketahui jumlah penduduk dunia saat ini sekitar 7 miliar.

“Dengan banayak pertumbuhan penduduk tentu ada konsekuensi terhadap kebutuhan, energi dan pangan,” tuturnya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, industri sawit diyakini mampu menopang perkonomian dunia.

“Teman-taman pengusaha kelapa sawit ini pahlawan karena bisa menyelematkan perut rakyat,” tanyanya.

 

Menurutnya, kerusakan hutan terbesar bukan dari perkebunan tapi dari tambang. “Penegakan hukum dan regulasi menjadi perhatian kita,” ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap ada aturan yang memperkuat industri sawit yang dituangkan dalam regulasi.

“Kalau tidak ada regulasi yang jelas, teman-teman ini hanya akan jadi sejarah saja, pernah jadi pengekspor sawit terbesar,” tuturnya.

 

Ia mencontohkan beberapa penyumbang APBN yang saat ini lesu.

“Jangan seperti cengkeh yang tinggal sejarah, tembakau dan juga karet. Sementara sawit ini pejuang penopang APBN kita snilai Rp 300 triliun,” pungkasnya.

Sumber: Tribunnews.com

 

Belanda Tawarkan Bantuan Bagi Petani Sawit

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu petani sawit dan sejumlah masalah lingkungan lainnya.

Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan tawaran itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda Sigrid Kaag di Den Haag, Kamis (26/4) dalam pertemuan dengannya.

“Menteri Kaag menanyakan apa yang bisa dibantu negaranya untuk membantu petani, khususnya petani sawit agar bisa melakukan praktik bertani yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Karena yang diminta oleh banyak orang adalah kelapa sawit berkelanjutan, ” ujarnya.

Luhut mengaku kedua pihak telah sepakat untuk melanjutkan pertemuan membahas hal tersebut.

Dalam pertemuan itu, Luhut juga menyampaikan seminar yang difasilitasi oleh Vatikan pada bulan Mei mendatang di Roma yang akan membahas kelapa sawit dan dampaknya terhadap perdamaian dan kemanusiaan.

Menurut mantan Menko Polhukam itu, Kaag menyatakan niatnya untuk hadir dalam seminar yang akan menghadirkan, bukan saja petani rakyat, tetapi juga unsur-unsur dari Parlemen Eropa, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan-perusahaan multi-nasional pengguna produk kelapa sawit, dan negara-negara produsen sawit.

Luhut mengatakan Kaag juga mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan Indonesia dalam melakukan pertemuan-pertemuan dan menjelaskan situasi Indonesia secara umum dan kelapa sawit Indonesia.

Selain sawit, hal lain yang dibicarakan adalah upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi beberapa masalah lingkungan, salah satunya Sungai Citarum yang diklaim sebagai sungai terkotor dunia.

 

Sumber: Analisa

Perkebunan Sawit Bisa Jadi Objek Vital Nasional

 

|Jakarta| Perkebunan kelapa sawit dapat ditetapkan menjadi objek vital nasional karena bersifat strategis bagi perekonomian nasional. Selain itu sawit memenuhi aspek dapat memenuhi hajat hidup masyarakat.

Ini merupakan syarat untuk bisa ditetapkan sebagai objek vital nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional. Hal ini diungkapkan oleh Brigjen Pol Ahmad Lumumba, Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pam Obvit) Baharkam Mabes Polri, dalam Seminar Borneo Forum II 2018 di Balikpapan, Jumat (27/4).

“Sawit punya peranan strategis sebagai penyumbang devisa, di atas sektor migas. Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi bahwa saw it strategis,” kata Brigjen Ahmad Lumumba.

Menurut Ahmad Lumumba, sawit adalah penyumbang devisa besar bagi negara. Jadi bukan objek biasa karena kontribusinya besar sekali. Dan dapat dijadikan objek vital nasional.

Sebagaimana dijelaskan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, pengertian objek vital nasional adalah kawasan/lokasi. bangunan/instalasi dan/ atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Salah satu persyaratan yang dimiliki perkebunan sawit sebagai objek vital nasional adalah menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; dan apabila terdapat ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.

Positif

Di tempat terpisah. Dirjen Perkebunan Bambang menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, ditetapkannya perkebunan sawit sebagai objek vital nasional sangat penting. Karena sawit selama ini banyak mendapat kampanye negatif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

“Ini kan aneh, dari dalam negeri yang tidak memahami arti penting sawit juga ikut menyerang. Padahal sawit sebagai penyerap tenaga kerja dan sumber devisa,” ujar Bambang.

Perlu diketahui, nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya paling tinggi di antara komoditas yang ada di Indonesia, termasuk di antaranya minyak dan gas bumi (migas). Data Ditjen Perkebunan menyebutkan pada 2017 dari total ekspor komoditas perkebunan yang mencapai USS 33 miliar, USS 22,9 miliar di antaranya berasal dari sawit.

 

Sumber: Suara Pembaruan

Strategis Bagi Ekonomi RI, Sawit Bisa Jadi Objek Vital Nasional

 

Perkebunan kelapa sawit dinilai dapat ditetapkan sebagai obyek vital nasional karena komoditas perkebunan ini bersifat strategis bagi perekonomian nasional. Selain itu sawit memenuhi aspek dapat memenuhi hajat hidup masyarakat.

Ini merupakan syarat untuk bisa ditetapkan sebagai objek vital nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

Hal ini diungkapkan Brigjen Pol Ahmad Lumumba, Direktur Pengamanan ObjekVital (Dir Pam Obvit) Baharkam Mabes Polri, seperti dikutip Sabtu,(28/4/2018).

“Sawit punya peranan strategis sebagai penyumbang devisa, di atas sektor migas. Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi bahwa sawit strategis,” kata Brigjen Ahmad Lumumba.

Menurut dia, sawit adalah penyumbang devisa besar bagi negara. Jadi bukan objek biasa karena kontribusinya besar sekali. Dan dapatdijadikan objek vital nasional. “Tinggal diatur oleh kementerian terkait,” jelas dia.

Adapun Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, menyebutkan jika pengertian objek vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atausumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Salah satu persyaratan yang dimiliki perkebunan sawit sebagai objekvital nasional adalah menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, dan apabila terdapat ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.

Merujuk kepada aturan tadi, kata Ahmad Lumumba, maka industri sawit dapat didorong menjadi objek vital nasional.

Menyikapi kampanye negatif yang dilakukan LSM terhadap sawit terutamatindakan masuk kebun tanpa izin untuk mengambil dokumentasi dan datakampanye, dia mengatakan penindakan dapat dilakukanapabila terbukti terjadi pelanggaran hukum.

Perlu diketahui, nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya paling tinggi di antara komoditas lain di Indonesia, termasuk diantaranya minyak dan gas bumi (migas). Data Ditjen Perkebunan menyebutkan dari total ekspor komoditas perkebunan yang mencapai USD 33 miliar pada 2017, sebesar USD22,9 miliar di antaranya berasal dari sawit.

 

Sumber: Liputan6.com

Bersama Menko Luhut Panjaitan, APKASINDO Dukung Kampanye Positif Sawit Di Eropa

 

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) bergabung dalam Tim Negosiasi RI yang dipimpin Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam perundingan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit di Uni Eropa (EU). Kunjungan ke Uni Eropa dimulai dari 22-27 April 2018 ke lima negara yaitu Belgia, Vatikan, Belanda, Jerman.

“Kami apresiasi Presiden Jokowi yang mengutus Pak Luhut Panjaitan untuk datang ke Eropa, terutama terkait kampanye positif sawit ini,” kata Rino Afrino, Wasekjen APKASINDO, dalam wawancara via whatsapp, Kamis (26 April 2018).

Rino menjelaskan bahwa komitmen yang tegas dari pemerintah indonesia sangat diperlukan di tengah derasnya tudingan dan isu negatif tentang sawit yang dilancarkan oleh pihak Uni Eropa.

Komitmen dan kerja keras Menko Luhut Panjaitan sangat diapresiasi karena aktif menggalang lobi dan diplomasi ke negara Uni Eropa termasuk Vatikan. “Pak Luhut bilang ke saya sampai serak suara ini bela kalian,” kata Rino.

Rino Afrino menuturkan penguatan diplomasi yang sudah bagus ini, harus diiringi dengan kebijakan dalam negeri terhadap petani sawit seperti produktivitas, peremajan, peningkatan SDM perkebunan, dan legalitas lahan.

Untuk itu, APKASINDO berencana mengadakan audiensi bertemu Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Jakarta. Menurut Rino, audiensi dengan pengurus apkasindo bertujuan membangun penguatan kebijakan terhadap petani. “Berulang kali Pak Luhut sampaikan, Presiden Jokowi sangat peduli terhadap petani sawit,” ujarnya.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

Polri: Sawit Bisa Jadi Objek Vital Nasional

 

Perkebunan kelapa sawit dapat ditetapkan menjadi obyek vital nasional karena bersifat strategis bagi perekonomian nasional, selain itu sawit memenuhi aspek dapat memenuhi hajat hidup masyarakat.

Direktur Pengamanan Objek Vital (Dir Pam Obvit) Baharkam Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Lumumba dalam Seminar Borneo Forum II 2018 di Balikpapan, Jumat mengatakan, ha itu merupakan syarat untuk bisa ditetapkan sebagai objek vital nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.

“Sawit punya peranan strategis sebagai penyumbang devisa, di atas sektor migas. Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi bahwa sawit strategis,” katanya.

Menurut dia, sawit adalah penyumbang devisa besar bagi negara, jadi bukan objek biasa karena kontribusinya besar sekali dan dapat dijadikan objek vital nasional, hal itu tinggal diatur oleh kementerian terkait.

Sebagaimana dijelaskan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, pengertian objek vital nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Salah satu persyaratan yang dimiliki perkebunan sawit sebagai objek vital nasional adalah menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; dan apabila terdapat ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.

Merujuk kepada aturan tadi, kata Ahmad Lumumba, maka industri sawit dapat didorong menjadi objek vital nasional.

“Dengan begitu, Polri bisa memaksimalkan keamanan dan bantuan bagi objek vital tadi,” ujarnya.

Menyikapi kampanye negatif yang dilakukan LSM terhadap sawit terutama tindakan masuk kebun tanpa izin untuk mengambil dokumentasi dan data kampanye, Ahmad Lumumba menegaskan dapat dilakukan penindakan apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum.

“Tidak ada yang kebal, termasuk LSM. Apabila memenuhi unsur pelanggaran bisa ditindak,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Dirjen Perkebunan Bambang menyambut positif rencana tersebut, karena ditetapkannya perkebunan sawit sebagai objek vital nasional sangat penting, sebab sawit selama ini banyak mendapat kampanye negatif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

“Ini kan aneh, dari dalam negeri yang tidak memahami arti penting sawit juga ikut menyerang. Padahal sawit sebagai penyerap tenaga kerja dan sumber devisa. Dengan penetapan sawit sebagai obyek vital nasional itu saya pikir sangat tepat,” kata Bambang.

Nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya paling tinggi di antara komoditas yang ada di Indonesia, termasuk di antaranya minyak dan gas bumi (migas). Data Ditjen Perkebunan menyebutkan pada 2017 dari total ekspor komoditas perkebunan yang mencapai 33 miliar dolar AS, sekitar 22,9 miliar dolar di antaranya berasal dari sawit.

“Jadi kami sangat senang (penetapan sawit sebagai objek vital nasional), dan itu sangat penting. Bagaimana mungkin negara tidak memberikan perhatian terhadap sawit yang memberikan sumbangan sangat besar,” katanya.

Bambang juga menegaskan bahwa sawit akan menjadi kekuatan Indonesia di masa yang akan datang. “Saat migas akan habis, tanaman yang sangat produktif menghasilkan energi adalah sawit. Sawit ini menjawab tantangan dunia akan energi dalam jangka panjang,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo juga sepakat untuk menjadikan perkebunan sawit ditetapkan sebagai objek vital nasional, karena sawit telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara yang sangat signifikan.

Firman menjelaskan sawit dari aspek ekonomi memberikan penerimaan negara yang sangat besar. Sementara dari aspek sosial bisa menyejahterakan masyarakat dan dari aspek ketenagakerjaan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yakni mencapai 6 juta tenaga kerja yang terlibat langsung dari industri kelapa sawit.

“Oleh karena itu jika sawit tidak dimasukkan dalam kategori objek vital nasional, kalau terjadi pemogokan massal huru-hara dan sebagainya bisa menimbulkan multikrisis ekonomi, sosial dan sebagainya, kata mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR ini.

Karena, lanjut Firman, kelapa sawit juga terbukti bisa menjawab kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.

“Karena pembangunan itu kan selama ini di Jawa, di luar Jawa nyaris tidak tersentuh. Dengan adanya sawit, kesejahteraan masyarakat di Jawa dengan luar Jawa sudah nyaris berimbang,” ujarnya.

 

Sumber: Antaranews.com