Jurus Indonesia Tangkal Kampanye Negatif tentang Sawit

 

 

Kampanye maupun tudingan miring terkait komoditas sawit di Indonesia masih terus bergulir dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk membuktikan bahwa sawit Indonesia ditanam dan dikelola sesuai dengan kaidah alam dan kesejahteraan pekerjanya.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan tengah mendorong agar semua perusahaan sawit untuk mengikuti program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Bambang menegaskan, sertifikasi ISPO wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia dapat diterima dan memikili posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor, serta pengelolaan perkebunan sawit Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan.

“Dari 11,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia, baru 16,7 persen saja yang sudah bersertifikat ISPO. Jika sudah ISPO, saya kira tidak ada yang mengatakan bahwa sawit kita tidak baik. Pasar luar negeri pun bisa menghargai produk sawit kita,” kata Bambang di Kementan, Ragunan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Menurutnya, penerapan ISPO juga sebagai langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif yang dialamatkan kepada sawit Indonesia. Isu tersebut yakni dari pengrusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.

“Karena itu, saya mengimbau kepada para pelaku usaha dan sekretariat ISPO untuk terus melakukan percepatan sehingga sertifikasi ISPO dipercepat. Untuk percepatan kami terus membuka diri kepada perusahaan yang ingin memberikan pengabdian terhadap wacana sertifikasi,” tegasnnya.

Bambang menegaskan percepatan penerapan sertifikasi ISPO sangat penting. Hal ini mengingat hingga saat ini kelapa sawit masih menjadi komoditas emas perkebunan. Kelapa sawit sebagai sumber devisa juga memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan nasional.

“Faktanya, Kelapa sawit juga sebagai penyedia lapangan kerja cukup banyak dan penyedia bahan pangan. Kemudian sebagai bahan baku energi nabati, sebagai pendorong pengembangan wilayah dan menjamin keseimbangan pelestarian lingkungan,” tegasnya.

 

Sumber: Kompas.com

Dibebani Tarif Tinggi, Ekspor Biodiesel Ke Amerika Terancam Berhenti

 

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) menyebutkan kenaikan tarif impor biodiesel di Amerika Serikat berpotensi menekan ekspor . Pernyataan ini menyikapi keputusan Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang menerapkan pemberlakuan bea masuk anti-subsidi kepada biodiesel Indonesia dan Argentina.

“Penerapan bea masuk akan memberatkan produsen atau eksportir biodiesel Indonesia. Apabila pengenaan bea masuk tersebut pada gilirannya tidak memberi keuntungan maka akan mengurangi ekspor ke AS,” kata MP Tumanggor, Ketua Umum APROBI, melalui pesan singkat.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan bahwa bahwa pihaknya akan mengumpulkan pelaku usaha khususnya sawit untuk mendapatkan masukan.
“Kami akan menyampaikan keberatan dan membahas dengan pelaku usaha,” kata Enggartiasto.

MP Tumanggor mengeluhkan kalau tarif bea masuk di Amerika Serikat tetap berlaku dikhawatirkan produsen berhenti mengirimkan biodiesel ke negara tersebut.

Tarif bea masuk anti-subsidi biodiesel sementara untuk Wilmar International Ltd sebesar 41,06 persen, PT Musim Mas mencapai 68,28 persen dan perusahaan lain yang mengekspor ke Amerika Serikat sebesar 44,92 persen.

Sementara itu untuk perusahaan Argentina, bea masuk anti-subsidi dikenakan kepada LDC Argentina S.A. sebesar 50,29 persen, Vicentin S.A.I.C. mencapai 64,17 persen dan lainnya 57,01 persen.

Departemen Perdagangan Amerika Serikat akan menerbitkan keputusan final pada 7 November 2017 dan kemungkinan dapat diperpanjang, dimana besaran bea masuk anti-subsidi bisa berubah kembali.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

EKSPOR MINYAK SAWIT KE UNI EROPA TUMBUH 42%

 

JAKARTA  Kendati mendapat penolakan, ekspor minyak sawit ke negara-negara Uni Eropa (UE) pada paruh pertama tahun ini malah mencatatkan kenaikan yang signifikan. Kinerja ekspor minyak sawit yang terdiri dari crude palm oil (CPO), palm kernel oil (PKO) dan turunannya ke Benua Biru selama semester I/2017 mencapai 2,7 juta ton naik sekitar 42% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar 1,9 juta ton. “Kenaikan itu cukup signifikan, mengingat Eropa melancarkan hambatan dagang dengan menerbitkan resolusi Parlemen Eropa Maret lalu,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan dalam keterangan tertulis.

Tak hanya Eropa, Gapki mencatat kinerja ekspor pada semester I/2017 secara umum tumbuh positif. Volume ekspor minyak sawit nasional pada semester I/2017 mencapai 16,6 juta ton atau naik 25% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar 12,5 juta ton. Ekspor ke negara-negara tujuan utama juga tumbuh positif kecuali Pakistan. Ekspor semester I ke Pakistan tercatat turun 5% dibandingkan periode yang sama tahun 2016 dari 1,1 juta ton pada 2016 menjadi 1,05 juta ton tahun ini.

Namun, volume ekspor minyak sawit Indonesia ke India pada semester I/2017 tumbuh cukup signifikan, yaitu naik 43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dari 2,6 juta ton menjadi 3,8 juta ton. Kenaikan ekspor juga terjadi di pasar negara-negara Afrika sebesar 36,5%, Bangladesh 29%, Amerika Serikat 27%, dan China 18%.

Sementara dikatakan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Indonesia dan Malaysia siap bersinergi memenuhi kebutuhan minyak sawit untuk mendukung kebijakan Pemerintah China menerapkan program biodiesel campuran 5% dengan solar atau B5. “Kami sepakat bersama-sama mendorong agar China bisa menggunakan B5 sehingga mengurangi trade deficit dengan Indonesia dan Malaysia sekaligus sebagai energi yang ramah lingkungan,” ujar Airlangga, pekan lalu. (T3)

 

Sumber: Infosawit.com

GIMNI: Kenaikan BM CPO akan Rugikan India

 

Pangkalan Bun – Di tengah upaya negoasisi yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia terkait penaikan bea masuk (BM) minyak sawit oleh Pemerintah India, berbagai pihak juga sedang menyiapkan beragam langkah antisipasi.

Namun demikian, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, mengatakan India akan rugi sendiri jika tetap menaikkan tarif impor CPO hingga 100%.

“Kalau Indonesia tidak mengekspor, bagaimana India akan mendapatkan CPO. Kondisi ini akan menekan India,” ujar Sahat di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Meskipun begitu, lanjut Sahat, pemerintah Indonesia harus mencari cara agar India menganulir kebijakan tersebut. Pemerintah bisa mendorong pengusaha sawit Indonesia mengekspor Refined, Bleached, Deodorized Palm Oil (RBDPO).

“Kebijakan India menaikkan tarif impor untuk menekan impor RBDPO Indonesia sehingga pengolahan CPO dilakukan di India,” tutur Sahat.

Sahat menambahkan, pemerintah juga bisa melobi India mengingat mesin produksi sawit di Indonesia saat ini didatangkan dari India.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan India mengumumkan kenaikan tarif bea masuk CPO menjadi 15%. Pajak impor minyak kelapa sawit olahan juga meningkat menjadi 17,5% dan 25% dari sebelumnya 12,5% serta 15%.

Komoditas sejenis lain yang terkena peningkatan pajak impor, yakni minyak kedelai. Sementara bea masuk minyak nabati lainnya masih tetap di level 12,5% untuk minyak mentah dan 20% untuk minyak nabati olahan. (NEDELYA RAMADHANI/m)

 

Sumber: Borneonews.com

Dukung Program B5, RI-Malaysia Siap Pasok CPO ke Tiongkok

 

Jakarta – Indonesia dan Malaysia siap bersinergi memenuhi kebutuhan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk Negeri Tirai Bambu. Kedua negara yang merupakan produsen CPO terbesar dunia ini mendukung kebijakan Pemerintah Tiongkok dalam menerapkan program biodiesel campuran lima persen dengan solar atau B5 sebagai komitmen dalam mengurangi emisi karbon.

“Kami sepakat bersama-sama mendorong agar Tiongkok bisa menggunakan B5 sehingga mengurangi trade deficit dengan Indonesia dan Malaysia sekaligus sebagai energi yang ramah lingkungan,” kata Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Perusahaan Peradangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Mah Sievv Keong di Putrajaya. Malaysia, disalin dari siaran resmi, pekan lalu.

Menperin berharap, penggunaan biodiesel di Tiongkok menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia. Bahkan juga bisa menjadi peluang bagi pelaku industri nasional untuk berinvestasi membangun

pabrik biodiesel. “Sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia dan Malaysia. Artinya, sukses atau gagalnya komoditas ini ada di tangan kedua negara sebagai pemasok 90 persen CPO ke pasar dunia,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian RI fokus mendorong pengembangan industri CPO di dalam negeri melalui hili-risasi agar mampu meningkatkan nilai tambah tinggi. “Indonesia menghasilkan CPO mencapai 35 juta ton pada tahun 2016. Pengem-bangkan industri hilir pengolahan minyak sawit, antara lain untuk produk mi-nyakgorengsawit.oleofood, oleochemical, hingga biofu-el,” tutur Airlangga.

Pada tahun 2016, kapasitas produksi minyak goreng nasional mencapai 45 juta ton per tahun, oleofood 2,5 juta ton per tahun, oleochemical 3,5 juta ton per tahun, dan biodiesel 10,75 juta ton per tahun. Sedangkan, ekspor CPO dan produk turunannya pada bulan Januari-Februari 2017 sebesar USD 4,1 juta atau mengalami peningkatan 63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, lanjut Airlangga, kedua belah pihak juga menyepakati penguatan kelembagaan Persatuan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC). “Kami mendorong agar lembaga ini bermanfaat untuk pengembangan nilai tambah atau hilirisasi di sektor industri CPO,” ujarnya.

CPOPC akan mengajak tujuh negara lain untuk bergabung selaku produsen CPO, yaitu Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Pantai Gading, Honduras dan Guatemala. “Kami juga mengundang mereka untuk hadir pada FGD yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Bali,” imbuh Airlangga. Dengan masuknya negara-negara tersebut, diharapkan berdampak positif bagi komoditi CPO di dunia.

Sementara itu, Menteri Mah menyatakan, sebagai negara penghasil minyak sawit perlu untuk saling se-visi memperkuat aliansi dalam upaya melawan kampanye negatif dan hambatan perdagangan yang mengancam komoditas tersebut. “Kedua negara memproduksi 85 persen dari total CPO dan telah mengisi 91,2 persen pasar ekspor di dunia sehingga kita merupakan pemain global utama di industri minyak sawit,” jelasnya.

Menurut Mah, Indonesia dan Malaysia akan menekankan pentingnya CPOPC untuk pengembangan, promosi dan penguatan kerja sama di sektor industri minyak sawit “Maka sekre-tariatCPOPCditugaskan untuk mempromosikan dan mengundang lebih banyak negara penghasil sawit aar masuk menjadi anggota. Pasalnya, kami setujubahwa minyaksawit merupakan ko -moditas penting yang menyediakan lapangan pekerjaan, pendapatan devisa, dan pembangunan sosial ekonomi,” paparnya.

Dalam agenda pertemuan kedua menteri ini, juga dibahas mengenai langkah-langkah strategis untuk menghadapi kampanye negatif penggunaan minyak sawit di Uni Eropa dan Amerika Serikat, termasuk terhadap resolusi parlemen Eropa dan Norwegia.

Selain itu, berkoordinasi menghadapi penetapan tarif dan nontarif yang diterapkan oleh beberapa negara, seperti India yang menaikan Bea Masuk dua kali lipat menjadi 15 persen dan Amerika Serikat yang tengah mewacanakan pengenaan anti dumping untuk biodiesel. Kemudian, Indonesia dan Malaysia akan menjajaki kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan untuk me-mitigasi upaya pembatasan senyawa karsinogenik.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Mah mewakili Pemerintah Malaysia menyampaikan permohonan maaf terkait kesalahan Bendera Indonesia yang dimuat dalam buku panduan Sea Games 2017. Dalam kunjungan kerjanya ke Negeri Jiran, Menperin Airlangga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) sempat menyaksikan langsung laga para atlet binaannya yang berhasil maraih target tiga medali emas yang ditetapkan oleh Satlak Prima.

MUNIB

 

Sumber: Harian Ekonomi Neraca

Ekspor Minyak Kelapa Sawit Tumbuh

 

Kinerja ekspor produk minyak kelapa sawit dan turunannya ke sejumlah negara tumbuh pada semester 1-2017. Namun, pelaku usaha minyak kelapa sawit perlu mengantisipasi kebijakan kenaikan tarif bea masuk di India.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia ( Gapki ) Fadhil Hasan di Jakarta, Sabtu (26/8); “Ekspor produk minyak kelapa sawit mencapai 16,6 juta ton,”meningkat 25 persen,” kata Fadhil.

Produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) pada semester 1-2017 mencapai 18,15 juta ton. Produksi itu tumbuh 18,6 persen dibandingkan produksi pada periode yang sama tahun 2016 sebanyak 15,30 juta ton. Produksi pada semester 1-2017 masih dipengaruhi El Nino tahun lalu sehingga kurang maksimal.

Selama semester 1-2017, ekspor produk CPO dan turunannya ke sejumlah negara tumbuh positif, kecuali ke Pakistan yang turun 5 persen menjadi 1,05 juta ton. Volume ekspor produk CPO ke India tumbuh 43 persen menjadi 3,8 juta ton.

Menurut Fadhil, ekspor ke negara-negara Uni Eropa (UE) meskipun juga tumbuh dan ada resolusi Parlemen Eropa. Ekspor ke Eropa mencapai 2,7 juta ton atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,9 juta ton. Kenaikan kinerja ekspor diikuti juga ke negara-negara Afrika (36,5 persen), Banglades (29 persen), Amerika Serikat (27 persen), dan China (18 persen).

Dibutuhkan Eropa

Peningkatan ekspor CPO ke negara-negara UE pada semester 1-2017 dapat menunjukkan minyak kelapa sawit mentah tetap dibutuhkan oleh konsumen di UE, termasuk industri pengguna meskipun Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi terkait perkebunan dan industri minyak kelapa sawit.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, pemerintah juga perlu mengantisipasi kebijakan kenaikan tarif bea masuk dari India tersebut, misalnya, pemerintah mengirim tim untuk melobi Pemerintah India terkait penerapan kebijakan tersebut.

Joko mengatakan, pelaku usaha minyak kelapa sawit mentah dan pemerintah terus berupaya memperbaiki sektor perkebunan dan industri minyak kelapa sawit mentah sesuai dengan standar yang mendukung pembangunan industri CPO yang berkelanjutan.

Awal September, ujar Joko, Gapki juga akan menyampaikan pandangan terkait pembangunan industri minyak kelapa sawit mentah yang berkelanjutan dalam forum internasional yang diselenggarakan Program Pembangunan PBB (UNDP) di New York, Amerika Serikat.

Sumber: Kompas

Pengusaha Sawit Resah

 

 

Pengusaha sawit mengaku resah dengan keluarnya kebijakan pemerintah India yang menaikkan tarif impor crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya hingga 100 persen. Pemerintah pun didesak untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar ekspor ke negeri Bollywood Itu normal kembali.

SEKJEN Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang mengatakan, India merupakan negara tujuan ekspor utama CPO Indonesia. “Pengusaha pasti resah sekarang,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pemerintah diminta memperkuat hubungan diplomatik dengan India agar masalah ini dapat selesai secepatnya. “Bisa segera diselesaikan dengan cara diplomatik. Atur agar menguntungkan kedua negara,” katanya.

Togar mengatakan, pengusaha masih akan tetap mengekspor minyak sawit ke India meski tarif naik 100 persen. Paling banyak akan ekspor CPO, sedangkan ekspor produk turunannya dikurangi.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNISahat Sinaga mengatakan, India akan rugi sendiri jika tetap menaikkan tarif impor CPO hingga 100 persen. “Kalau Indonesia tidak mengekspor bagaimana India akan mendapatkan CPO. Kondisi ini akan menekan India,” ujarnya.

Meskipun begitu. Sahat mengatakan, pemerintah Indonesia mesti tetap mencari cara agar India menganulir kebijakan tersebut. “Indonesia harus berbuat cepat merespons kebijakan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah bisa mendorong pengusaha sawit Indonesia mengekspor Refined, Bleached, Deodorized Palm Oil (RBDPO). “Kebijakan India menaikkan tarif impor untuk menekan impor RBDPO Indonesia sehingga pengolahan CPO dilakukan di India,” tuturnya.

Sahat mengatakan, pemerintah juga bisa melobi India mengingat mesin produksi sawit di Indonesia saat ini didatangkan dari India. “Kalau begini ngapain lagi harus impor mesin dari India,” terang Sahat.

Sahat juga menyarankan pemerintah membuat Preferential Trade Agreement (PTA) sehingga terdapat kejelasan harga. “Kalau tidak dilakukan membuat harga sawit turun karena bersaing dengan soy bean oil,” ungkapnya.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) Paulus Tjakrawan berpendapat, penetapan kebijakan ini mungkin akan mempengaruhi pasar ekspor CPO Indonesia.

“Kalau India menerapkan impor CPO, mungkin berpengaruh, tetapi kan itu diterapkan untuk semuanya. Malaysia juga. Belum tentu mereka mengurangi impor CPO karena mereka membutuhkan ekspor CPO kita,” ujar Paulus.

Menurutnya, Indonesia harus mampu mempertahankan harga CPO. Misalnya, harga CPO tidak boleh hampir sama dengan harga minyak kedelai. “Kita kan bersaing dengan negara lain. harga CPO kita tidak boleh mendekati minyak kedelai, karena tentunya mereka akan memilih minyak kedelai,” kata Paulus.

Direktur Keuangan Austin-do Nusantara Jaya Lucas Kurniawan mengatakan, bila aturan tersebut diterapkan maka akan berdampak pada pelaku industri. Dampak yang ditimbulkan adalah harga CPOdari Indonesia dan negara lainnya akan lebih mahal dibandingkan minyak nabati lainnya.

“Sebagai salah satu negara tujuan ekspor produk CPO dari Indonesia, kebijakan pemerintah India tersebut tentu dapat mempengaruhi permintaan dan pasokan yang akhirnya akan berdampak pada hargajual CPO di Indonesia,” tutur Lucas.

Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholder Engagement, Golden Agri Resources Ltd (GAR) Agus Pumomo mengungkapkan, saat ini GAR masih menunggu perkembangan keputusan pemerintah India tersebut. “Saya belum bisa bilang ini berdampak atau tidak, karena masih dibahas, belum ada keputusannya. Sampai sekarang kami masih mau menunggu perkembangannya,” tutup Agus.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengaku, telah menyampaikan perhatian pemerintah Indonesia terkait kenaikan tarif bea masuk CPO dengan Menteri Industri Pengolahan Makanan India Sad-hvi Niranjan Jyoti. Namun belum membuahkan hasil.

 

Sumber: Rakyat Merdeka

RI-Malaysia Ajak Tujuh Negara Masuk Kartel Sawit

 

JAKARTA- Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat kelembagaan Persatuan Negara-Negara Penghasil Minyak kelapa sawit atau Council palm oil Producing Countries (CPOPC). Lembaga ini didorong untuk mengembangkan nilai tambah atau hilirisasi industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Selanjutnya, CPOPC akan mengajak tujuh negara lain untuk bergabung, yaitu Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Pantai Gading, Honduras dan Guatemala. Masuknya negara-negara tersebut diharapkan berdampak positif bagi komoditas CPO di dunia.

“Kami juga mengundang mereka untuk hadir pada FGD yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Bali,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto, Kamis (24/8).

Pada Rabu (23/8), Menperin bertemu Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong di Putrajaya, Malaysia. Menperin melanjutkan, kedua negara akan berkoordinasi menghadapi penetapan tarif dan nontarif yang diterapkan oleh beberapa negara, seperti India yang menaikan bea masuk dua kali lipat menjadi 15% dan Amerika Serikat yang tengah mewacanakan pengenaan antidumping biodiesel.

Selain itu, demikian Menperin, Indonesia-Malaysia akan bersinergi memenuhi kebutuhan CPO untuk Tiongkok. Dua negara penghasil CPO terbesar dunia ini mendukung kebijakan Pemerintah Tiongkok menerapkan program biodiesel campuran 5% dengan solar (B5) sebagai komitmen dalam mengurangi emisi karbon.

“Kami sepakat bersama-sama mendorong Tiongkok bisa menggunakan B5, sehingga mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia dan Malaysia sekaligus sebagai energi yang ramah lingkungan,” kata Airlangga.

Menperin berharap, penggunaan biodiesel di Tiongkok menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia. Bahkan, juga bisa menjadi peluang bagi pelaku industri nasional untuk berinvestasi membangun pabrik biodiesel. “Sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia dan Malaysia. Artinya, sukses atau gagalnya komoditas ini ada di tangan kedua negara sebagai pemasok 90% CPO dunia,” ungkap dia.

Oleh karena itu. Kementerian Perindustrian fokus mendorong pengembangan industri CPO di dalam negeri melalui hilirisasi agar mampu meningkatkan nilai tambah tinggi “Indonesia menghasilkan CPO mencapai 35 juta ton pada 2016. Pengembangkan industri hilir pengolahan minyak % sawit, antara lain untuk produk minyak goreng sawit, oleofood, oleochemical, hingga biofuel,” tutur Airlangga.

Pada 2016, kapasitas produksi minyak goreng nasional mencapai 45 juta ton per tahun, oleofood 2,5 juta ton per tahun, oleochemical 3,5 juta ton per tahun, dan biodiesel 10,75 juta ton per tahun.

Sumber: Investor Daily Indonesia

MENYANGGAH TUDINGAN LEWAT RISET AKADEMIK

 

Dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdalifah Machmud, seringnya isu negatif hadir menjadi ciri telah terjadinya persaingan dagang.

Namun demikian, kata Alumni IPB ini, pihaknya siap menjadi bagian dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi industri kelapa sawit nasional. “Sebab itu kita tidak hanya bicara tetapi siapkan juga bukti-bukti,” katanya kepada InfoSAWIT, belum lama ini di Jakarta.

Munculnya tudingan sawit biang deforestasi harus segera di lusurkan, maka itu perlu ada penyiapan konsep-konsep deforestasi di Indonesia seperti apa, prinsip yang dilakukan. Lantaran biasanya kalau status hutan berubah maka ekosistem diatasnya juga turut berubah. “Itulah yang harus diinfokan ke dunia bahwa deforestasi versi kita apa definisnya,” katanya.

Untuk memperkuat sanggahan itu maka kedepan butuh mengumpulkan semua penelitian mengenai deforestasi, langkah ini menjadi penting. Sebagai pondasi dalam menghadapi beragam tuidngan yang menjauhkan fakta.

Pemerintah, tutur Musdhalifah siap untuk menyampaikan informasi mengenai  kelapa sawit sebaik-baiknya terhap dunia internasional. “Kita juga kan sudah mengeluarkan kebijakan sawit berkelanjutan yakni ISPO,” tandas Musdhalifah. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Indonesia-Malaysia Perkuat Pasar CPO Tiongkok Untuk Program B5

 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia akan bersinergi memenuhi kebutuhan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk Negeri Tirai Bambu. Sebagai produsen CPO terbesar di dunia, kedua negara mendukung kebijakan Pemerintah Tiongkok dalam penerapan program biodiesel campuran lima persen dengan solar atau B5 sebagai komitmen dalam mengurangi emisi karbon.

“Kami sepakat bersama-sama mendorong agar Tiongkok bisa menggunakan B5 sehingga mengurangi trade deficit dengan Indonesia dan Malaysia sekaligus sebagai energi yang ramah lingkungan,” kata Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Mah Siew Keong di Putrajaya. Malaysia, Rabu (23/8).

Menteri Airlangga berharap penggunaan biodiesel di Tiongkok menjadi pasar potensial untuk meningkatkan ekspor produk sawit Indonesia. Bahkan juga bisa menjadi peluang bagi pelaku industri nasional untuk berinvestasi membangun pabrik biodiesel.

“Sawit merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia dan Malaysia. Artinya, sukses atau gagalnya komoditas ini ada di tangan kedua negara sebagai pemasok 90 persen CPO ke pasar dunia,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian RI fokus mendorong pengembangan industri CPO di dalam negeri melalui hilirisasi agar mampu meningkatkan nilai tambah tinggi.

“Indonesia menghasilkan CPO mencapai 35 juta ton pada tahun 2016. Pengembangkan industri hilir pengolahan minyak sawit, antara lain untuk produk minyak goreng sawit, oleofood, oleochemical, hingga biofuel,” tutur Airlangga.

Pada tahun 2016, kapasitas produksi minyak goreng nasional mencapai 45 juta ton per tahun, oleofood 2,5 juta ton per tahun, oleochemical 3,5 juta ton per tahun, dan biodiesel 10,75 juta ton per tahun. Sedangkan, ekspor CPO dan produk turunannya pada bulan Januari-Februari 2017 sebesar USD 4,1 juta atau mengalami peningkatan 63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, lanjut Airlangga, kedua belah pihak juga menyepakati penguatan kelembagaan Persatuan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC). “Kami mendorong agar lembaga ini bermanfaat untuk pengembangan nilai tambah atau hilirisasi di sektor industri CPO,” ujarnya.

CPOPC akan mengajak tujuh negara lain untuk bergabung selaku produsen CPO, yaitu Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua New Guinea, Pantai Gading, Honduras dan Guatemala. “Kami juga sudah mengundang mereka untuk hadir pada FGD yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Bali,” imbuh Airlangga. Dengan masuknya negara-negara tersebut, diharapkan berdampak positif bagi komoditi CPO di dunia.

Sementara itu, Menteri Mah menyatakan, sebagai negara penghasil minyak sawit perlu untuk saling sevisi memperkuat aliansi dalam upaya melawan kampanye negatif dan hambatan perdagangan yang mengancam komoditas tersebut.

“Kedua negara memproduksi 85 persen dari total CPO dan telah mengisi 91,2 persen pasar ekspor di dunia sehingga kita merupakan pemain global utama di industri minyak sawit,” jelasnya.

Menurut Mah, Indonesia dan Malaysia akan menekankan pentingnya CPOPC untuk pengembangan, promosi dan penguatan kerja sama di sektor industri minyak sawit. “Maka sekretariat CPOPC ditugaskan untuk mempromosikan dan mengundang lebih banyak negara penghasil sawit agar masuk menjadi anggota. Pasalnya, kami setuju bahwa minyak sawit merupakan komoditas penting yang menyediakan lapangan pekerjaan, pendapatan devisa, dan pembangunan sosial ekonomi,” paparnya.

Dalam agenda pertemuan kedua menteri ini, juga dibahas mengenai langkah-langkah strategis untuk menghadapi kampanye negatif penggunaan minyak sawit di Uni Eropa dan Amerika Serikat, termasuk terhadap resolusi parlemen Eropa dan Norwegia.

Selain itu, berkoordinasi menghadapi penetapan tarif dan nontarif yang diterapkan oleh beberapa negara, seperti India yang menaikan Bea Masuk dua kali lipat menjadi 15 persen dan Amerika Serikat yang tengah mewacanakan pengenaan anti dumping untuk biodiesel. Kemudian, Indonesia dan Malaysia akan menjajaki kerja sama dalam bidang penelitian dan pengembangan untuk memitigasi upaya pembatasan senyawa karsinogenik.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Mah mewakili Pemerintah Malaysia menyampaikan permohonan maaf terkait kesalahan Bendera Indonesia yang dimuat dalam buku panduan Sea Games 2017.

Dalam kunjungan kerjanya ke Negeri Jiran, Menperin Airlangga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) sempat menyaksikan langsung laga para atlet binaannya yang berhasil maraih target tiga medali emas yang ditetapkan oleh Satlak Prima.

 

Sumber: Sawitindonesia.com