Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sukses membukukan laba bersih konsolidasi senilai Rp 921,3 miliar selama periode Januari – Oktober 2017. Laba itu naik 214% dan telah memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang sempat merugi Rp 805,6 miliar pada periode yang sama di tahun lalu.

Peningkatan kinerja ini disampaikan Dasuki Amsir  Direktur Utama Holding PTPN III dalam pemaparan Kinerja Holding PTPN III di Jakarta, pada 14 November 2017. Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain, Seger Budiarjo Direktur Human Kapital Manajemen Modal dan Umum PTPN III, serta Erwan Palawi Direktur Manajemen Operasional PTPN III.

Dasuki mengatakan, laba itu diperoleh berkat penjualan produk perkebunan sebesar Rp 28,10 triliun, naik 48,9 persen dari Rp 26,87 triliun pada periode yang sama 2016. Komoditas kelapa sawit dan karet menyumbang penjualan terbesar sepanjang periode Januari sampai Oktober 2017.

“Kelapa sawit menyumbang sebesar Rp 17,95 triliun atau 64 persen dari total pendapatan Holding PTPN. Kemudian disusul pendapatan dari komoditas tebu Rp 3,7 triliun dan karet sebesar Rp 3,5 triliun serta komoditas lainnya,” kata Erwan dalam kesempatan tersebut.

Kenaikan penjualan ini juga disokong kenaikan harga sawit sebesar 13,3 persen dan harga karet yang mencapai 41 persen. Harga minyak sawit mentah (CPO) secara rata-rata tahun ini Rp 8.500 per kilogram, tumbuh dari tahun lalu yang sekitar Rp 7.500 per kilogram. Sedangkan harga karet naik dari Rp 17 ribu per kilogram pada tahun lalu menjadi Rp 24 ribu per kilogram tahun ini.

“Ada windfall karena rata-rata harga CPO lebih baik dari 2016. Ini membuat ada tambahan penjualan Rp 0,37 triliun,”ungkap Erwan.

Selain kenaikan harga, volume penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit juga tercatat naik. PTPN III mencatat TBS kelapa sawit yang dipanen pada bulan Januari-Oktober 2017 mencapai 6,9 juta ton atau naik dari periode yang sama bulan lalu yakni 6,1 juta ton. Dengan adanya peningkatan produktivitas TBS, maka produksi CPO juga mengalami kenaikan. Saat ini produksi CPO sebesar 1,9 juta ton, sampai akhir tahun diperkirakan produksi mencapai 2,1 – 2,2 juta ton.

Meskipun CPO mengalami peningkatan, tapi angka itu tidak sesuai target awal tahun yang mencapai 2,4 juta ton. Untuk tahun depan, PTPN III belum berani mematok target produksi CPO terlalu tinggi, karena terdapat kebun sawit yang masih tua dan belum diremajakan, serta masih ada tanaman yang belum menghasilkan. Sehingga, diperkirakan volume CPO tahun depan tetap pada kisaran 2,1 juta ton.

Dasuki menambahkan, pada 2018 Holding Perkebunan Nusantara tidak akan melakukan ekspansi lahan sawit, namun terus meningkatkan kualitas mutu tanaman sawit, perbaikan pabrik kelapa sawit sesuai dengan rencana dan program.

Sumber: Sawitindonesia.com

Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat peremajaan tanaman kelapa sawit, salah satunya di wilayah Sumatera Utara. Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan memperhatikan pentingnya minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebagai masa depan bangsa.

Dari keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Kamis (30/11/2017), industri minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan turunannya telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan, termasuk memberi penghidupan kepada 2 juta petani kecil.

Dengan kata lain, komoditas ini telah memainkan peranan penting untuk memperbaiki mata pencaharian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Indonesia sanggup memenuhi permintaan CPO dalam perdagangan global. Komitmen tersebut didukung dengan upaya pemerintah melakukan penanaman kembali tanaman kelapa sawit seluas ribuan hektare (ha) tanpa menimbulkan tekanan dan deforestasi lebih lanjut.

Langkah Indonesia itu seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat dunia, termasuk Uni Eropa. Seperti diketahui, Uni Eropa paling gencar melakukan kampanye hitam produk kelapa sawit atau CPO Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjegal ekspor kelapa sawit Indonesia, salah satunya mengeluarkan resolusi yang mengusulkan larangan penggunaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit pada 2021.

Presiden Jokowi di acara KTT ASEAN-Uni Eropa, Manila, belum lama ini meminta Uni Eropa mengakhiri praktik diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia dan negara lain penghasil CPO.

Atas dasar hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mempresentasikan mengenai kelapa sawit kepada Duta Besar Uni Eropa di kantor Kemenlu, Jakarta, baru-baru ini seperti yang tertuang dalam pernyataan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Pengarahan ini dilakukan Direktur Eksekutif Persatuan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Mahendra Siregar dan didukung Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemenlu, Siswo Pramono.

Selain Duta Besar Uni Eropa, ada pula Duta Besar Irlandia, Duta Besar Portugal, Duta Besar Bulgaria, Wakil Kepala Misi Belanda, dan Wakil Kepala Bagian Swedia. Duta besar Malaysia berpartisipasi dalam pertemuan tersebut untuk mendukung Indonesia dan menyampaikan keprihatinan yang sama antar anggota CPOPC.

Sumber: Liputan6.com

JAKARTA  – Merujuk rekomendasi dari Kementerian Perdagangan RI menetapkan harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode bulan Desember 2017 sebesar US$ 742,94/ton. Harga referensi tersebut menguat sebesar US$ 3,35 atau 0,45% dari periode bulan November 2017 yaitu US$ 739,59/MT.

“Saat ini harga referensi CPO menguat, namun masih tetap berada pada level di bawah US$ 750/ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK untuk CPO sebesar US$ 0/ton untuk periode Desember 2017,” tutur Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan di Jakarta, dalam keterangan resmi darii Kemendag yang diterima InfoSAWIT,  Selasa (28/11/2017)

Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

BK CPO untuk bulan Desember 2017 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.010/2017 sebesar US$ 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode bulan November 2017 sebesar US$ 0/MT.

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada bulan Desember 2017 mengalami penguatan sebesar US$ 86,25 atau 4,22%, yaitu dari US$ 2.044,86/MT menjadi US$ 2.131,11/ton. Hal ini berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang juga mengalami penguatan US$ 84 atau 4,75% dari US$ 1.769/ton  pada periode bulan sebelumnya menjadi US$ 1.853/MT pada bulan Desember 2017.

Penguatan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan oleh meningkatnya harga internasional. Penguatan ini tidak berdampak pada BK biji Kakao yang tetap 5%. Hal tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.010/2017. (T2)

Sumber: Infosawit.com

Perhelatan ke-15 Konferensi Internasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) di Nusa Dua, Bali, dibuka resmi hari ini, Rabu (29/11/2017). Acara itu dikenal dengan sebutan RT15.

Catatan terkumpul Kompas.com dari laman rt.rspo.org menunjukkan bahwa sejatinya, pertemuan itu sudah berlangsung sejak Senin (27/11/2017). Acara berlangsung hingga Kamis (30/11/2017).

Pada pembukaan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiarto Lukita akan menjadi pembicara utama. Sementara, pada sesi pagi, ada pembicaraan mengenai kelapa sawit berkelanjutan di Afrika.

Pada hari yang sama, menjelang petang, Asisten Profesor dari Universitas Hawaii, AS, Dr. Kimberly Carlson akan mengetengahkan makalah bertajuk Does RSPO Certification Reduce Deforestation or Fire in Indonesia?.

Lantas, Dr. Nia Kurniawati Hidayat dari Institut Pertanian Bogor (IPB) akan menyampaikan pandangan ilmiahnya dengan judul On the Profitability of Sustainability Certification: An Analysis Among Indonesian Palm Oil Smallholders.

Selanjutnya, pada Kamis (30/11/2017) sekitar pukul 10.30 Wita, akan ada gelaran RSPO Principles and Criteria 2018 Review. Seluruh acara RT15 berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali.

Sumber: Kompas.com

Presiden Joko Widodo meminta dukungan Denmark melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit RI. Permintaan dukungan diutarakan Jokowi dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen di Istana Bogor.

“Saya sampaikan concern (perhatian) serius Indonesia terhadap kampanye hitam yang masih berlangsung dan meminta dukungan Denmark terhadap negosiasi European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement,” tutur Jokowi di Bogor, Selasa (28/11).

Indonesia beserta beberapa negara produsen sawit lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Guatemala, dan Kolombia menjadi korban kampanye hitam produk kelapa sawit.

Berdasarkan catatan di negara tujuan ekspor, salah satunya Eropa. Negara produsen disebut berproduksi dengan merusak hutan iklim, dan melanggar hak masyarakat adat.

Hal itu berakibat merugikan negara produsen dan berdampak pada perekonomian nasional. Tekanan berasal dari berbagai negara maju dan aturan tarif dan nontarif yang ditetapkan pemerintah pengguna sawit.

Permintaan ini kerap disampaikan Jokowi kepada beberapa negara lainnya, seperti Kolombia dan Lithuania. Hal ini bahkan disampaikan dalam sejumlah forum, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA di Manila, Filipina.

Di sana, Jokowi juga mendesak Uni Eropa menghapus serangkaian kebijakan dan sikap lainnya yang juga dianggap dapat merugikan dan merusak citra produsen minyak kelapa sawit.

Kampanye itu disebut bertolak belakang dengan komitmen negara penghasil minyak sawit untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia paham betul mengenai pentingnya memproduksi kelapa sawit secara berkelanjutan dengan tetap mengutamakan aspek lingkungan.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati sejumlah kesepakatan salah satunya bidang kemaritiman melalui pemberantasan penangkapan ilegal (Ilegal, Unreported, dan Unregulated/IUU Fishing) serta terhadap acara Our Ocean Conference di Indonesia tahun depan.

Sementara, di sisi lingkungan hidup, Indonesia dan Denmark sepakat melestarikan hutan harapan di Jambi, pengelolaan limbah, sampah, dan manajemen air.

Energi terbarukan juga menjadi fokus pembahasan sebab menjadi target jangka panjang pemenuhan energi terbarukan serta konservasi dan pengembangan kerja sama di energi bayu. (bir)

Sumber: Cnnindonesia.com