Sawit Sumbang Laba Besar Bagi Holding PTPN

 

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sukses membukukan laba bersih konsolidasi senilai Rp 921,3 miliar selama periode Januari – Oktober 2017. Laba itu naik 214% dan telah memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang sempat merugi Rp 805,6 miliar pada periode yang sama di tahun lalu.

Peningkatan kinerja ini disampaikan Dasuki Amsir  Direktur Utama Holding PTPN III dalam pemaparan Kinerja Holding PTPN III di Jakarta, pada 14 November 2017. Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain, Seger Budiarjo Direktur Human Kapital Manajemen Modal dan Umum PTPN III, serta Erwan Palawi Direktur Manajemen Operasional PTPN III.

Dasuki mengatakan, laba itu diperoleh berkat penjualan produk perkebunan sebesar Rp 28,10 triliun, naik 48,9 persen dari Rp 26,87 triliun pada periode yang sama 2016. Komoditas kelapa sawit dan karet menyumbang penjualan terbesar sepanjang periode Januari sampai Oktober 2017.

“Kelapa sawit menyumbang sebesar Rp 17,95 triliun atau 64 persen dari total pendapatan Holding PTPN. Kemudian disusul pendapatan dari komoditas tebu Rp 3,7 triliun dan karet sebesar Rp 3,5 triliun serta komoditas lainnya,” kata Erwan dalam kesempatan tersebut.

Kenaikan penjualan ini juga disokong kenaikan harga sawit sebesar 13,3 persen dan harga karet yang mencapai 41 persen. Harga minyak sawit mentah (CPO) secara rata-rata tahun ini Rp 8.500 per kilogram, tumbuh dari tahun lalu yang sekitar Rp 7.500 per kilogram. Sedangkan harga karet naik dari Rp 17 ribu per kilogram pada tahun lalu menjadi Rp 24 ribu per kilogram tahun ini.

“Ada windfall karena rata-rata harga CPO lebih baik dari 2016. Ini membuat ada tambahan penjualan Rp 0,37 triliun,”ungkap Erwan.

Selain kenaikan harga, volume penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit juga tercatat naik. PTPN III mencatat TBS kelapa sawit yang dipanen pada bulan Januari-Oktober 2017 mencapai 6,9 juta ton atau naik dari periode yang sama bulan lalu yakni 6,1 juta ton. Dengan adanya peningkatan produktivitas TBS, maka produksi CPO juga mengalami kenaikan. Saat ini produksi CPO sebesar 1,9 juta ton, sampai akhir tahun diperkirakan produksi mencapai 2,1 – 2,2 juta ton.

Meskipun CPO mengalami peningkatan, tapi angka itu tidak sesuai target awal tahun yang mencapai 2,4 juta ton. Untuk tahun depan, PTPN III belum berani mematok target produksi CPO terlalu tinggi, karena terdapat kebun sawit yang masih tua dan belum diremajakan, serta masih ada tanaman yang belum menghasilkan. Sehingga, diperkirakan volume CPO tahun depan tetap pada kisaran 2,1 juta ton.

Dasuki menambahkan, pada 2018 Holding Perkebunan Nusantara tidak akan melakukan ekspansi lahan sawit, namun terus meningkatkan kualitas mutu tanaman sawit, perbaikan pabrik kelapa sawit sesuai dengan rencana dan program.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

,

Pemkab Pelalawan Kumpulkan Banyak Asosiasi Sawit Nasional di Techno Park

Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dipimpin Bupati Pelalawan HM Harris bekerjasama dengan BPPT gelar Temu Bisnis Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Techno Park Pelalawan-Riau, bersama Asosiasi Sawit Nasional, Kamis 30 Novenber 2017 di ruang Teknopolitan kantor Bappeda.

Pada temu bisnis ini, terlihat hadir asosiasi sawit nasional semisal Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga, Ketua APOLIN, Rapolo Hutabarat, Ketua Harian APROBI, Ketua Umum GAPKI, Ketua Umum MAKSI,Darmono Taniwiryo Perwakilan PT PINDAD,Wiweka Hernadi, Direktur Rekayasa Engineering, sementara dari pihak BPPT hadir Deputi Bidang PKT Dr Gatot Dwiyanto dan Direktur PTKS Dr.Ir. Iwan Sudrajat MSEE, pihak Bank BRI, Kemudian hadir juga Anggota DPRD Pelalawan Abdullah, Kaban Bappeda Ir H M Syahrul Syarief serta Pimpinan OPD Kab Pelalawan dan sejumlah tokoh Masyarakat Provinsi Riau Prof H T Dahril Msc dan para petani kelapa sawit.

Menurut keterangan Bupati Pelalawan HM Harris sebagaimana yang disampaikan Kaban Bappeda Ir H M Syahrul Syarief kepada media ini mengungkapkan bahwa Temu Bisnis Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Techno Park Pelalawan-Riau merupakan tindak lanjut dari rangka akselerasi dari pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Teknopolitan Pelalawan-Riau.

“Saya pikir ini langkah tepat dalam usaha pemerintah dalam menindak lanjuti pembangunan industri hilir yang tentunya melibatkan kalangan pebisnis khususnya yang menggeluti industri kelapa sawit,”ucap Ir H M Syahrul Syarief

Adapun tujuan Temu Bisnis Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Kawasan Techno Park Pelalawan-Riau sambung  Ir H M Syahrul Syarief adalah menyepakati rencana bisnis industri kawasan techno park.

“Tentunya, dengan langkah-langkah pemberdayaan petani sawit swadaya dalam wadah koperasi menuju desa mandiri, kemudian pembinaan peningkatan produksivitas mewujudkan legalitas usaha dan jaminan pemekaran petani kelapa sawit swadaya. Serta rencana pembangunan PKS Mini untuk menampung Tbs petani binaan, mengembangkan industri hilir dari produk PKS mini (Bioplastik, Produk Kosumsi lainya) dan rencana pembangunan Power Plant 7,5 mw berbasi sawit,”ujarnya.

Kedepan apa yang dilakukan pemerintah ini merupakan cara dan langkah cepat dalam merealisasi pembangunan Techno Park, apalagi antusias para pebisnis ini terasa sangat kuat.

 

Sumber: Riausky.com

Lawan Kampanye Hitam Sawit oleh Eropa, Ini Pembelaan RI

 

Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat peremajaan tanaman kelapa sawit, salah satunya di wilayah Sumatera Utara. Ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan memperhatikan pentingnya minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebagai masa depan bangsa.

Dari keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Kamis (30/11/2017), industri minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan turunannya telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan, termasuk memberi penghidupan kepada 2 juta petani kecil.

Dengan kata lain, komoditas ini telah memainkan peranan penting untuk memperbaiki mata pencaharian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Indonesia sanggup memenuhi permintaan CPO dalam perdagangan global. Komitmen tersebut didukung dengan upaya pemerintah melakukan penanaman kembali tanaman kelapa sawit seluas ribuan hektare (ha) tanpa menimbulkan tekanan dan deforestasi lebih lanjut.

Langkah Indonesia itu seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat dunia, termasuk Uni Eropa. Seperti diketahui, Uni Eropa paling gencar melakukan kampanye hitam produk kelapa sawit atau CPO Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan untuk menjegal ekspor kelapa sawit Indonesia, salah satunya mengeluarkan resolusi yang mengusulkan larangan penggunaan biodiesel berbasis minyak kelapa sawit pada 2021.

Presiden Jokowi di acara KTT ASEAN-Uni Eropa, Manila, belum lama ini meminta Uni Eropa mengakhiri praktik diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia dan negara lain penghasil CPO.

Atas dasar hal tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mempresentasikan mengenai kelapa sawit kepada Duta Besar Uni Eropa di kantor Kemenlu, Jakarta, baru-baru ini seperti yang tertuang dalam pernyataan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Pengarahan ini dilakukan Direktur Eksekutif Persatuan Negara-negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Mahendra Siregar dan didukung Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemenlu, Siswo Pramono.

Selain Duta Besar Uni Eropa, ada pula Duta Besar Irlandia, Duta Besar Portugal, Duta Besar Bulgaria, Wakil Kepala Misi Belanda, dan Wakil Kepala Bagian Swedia. Duta besar Malaysia berpartisipasi dalam pertemuan tersebut untuk mendukung Indonesia dan menyampaikan keprihatinan yang sama antar anggota CPOPC.

 

Sumber: Liputan6.com

KONFERENSI MEJA BUNDAR RSPO 2017 TETAP BERJALAN

NUSA DUA – Kendati aktivitas Gunung Agug, Bali telah terjadi erupsi minggu ini, kegiatan tahunan konferensi meja bundar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO ) yang ke 15 tetap berjalan.

Bahkan kabar yang diterima InfoSAWIT, Rabu (29/11/2017), kendati kesulitan memperoleh transportasi menuju Bali (Lantaran Bandara Nguraih Rai ditutup akibat debu vulkanik) hampir seluruh peserta dari Indonesia justru melakukan perjalanan dengan jalan alternative dari Banyuwangi, Jawa Timur.

Alhasil konferensi tahunan tersebut tetap diputuskan untuk berjalan, lantaran peserta mencapai 50% lebih telah hadir pada acara tahunan RSPO tesrebut. Dikatakan Outreach and Angagement Manager RSPO Indoensia, Dhiny Nedyasari, kegiatan konferensi untuk hari kedua dan ketiga tetap berjalan ;antaran peserta memenuhi lebih dari 50%. “Hanya di hari pertama saja yan tidak dilakukan, seluruh agenda berjalan,” katanya kepada InfoSAWIT, di Jakarta.

Sekadar infromasi pertemuan tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang ke-15 (RT15) memberikan inspirasi bagi para pemangku kepentingan dari seluruh rantai pasokan kelapa sawit untuk bersama-sama meningkatkan upaya dalam menciptakan kondisi dan situasi yang efektif dan kondusif bagi minyak kelapa sawit berkelanjutan.

Dengan tema “Inklusivitas dan Akuntabilitas”, konferensi tahun ini menandai komitmen RSPO untuk mendorong transparansi dan kolaborasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan yang jumlahnya terus bertambah. Dengan harapan agar para pemangku kepentingan di seluruh rantai pasok mengambil peran lebih aktif dalam mencapai keberlanjutan, RT15 juga memprioritaskan tinjauan dan pengesahan Prinsip dan Kriteria RSPO (RSPO Principles and Criteria/P & C) di tahun 2018. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

BEA KELUAR (BK) CPO DI DESEMBER MASIH NOL

 

JAKARTA  – Merujuk rekomendasi dari Kementerian Perdagangan RI menetapkan harga referensi produk Crude Palm Oil (CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) periode bulan Desember 2017 sebesar US$ 742,94/ton. Harga referensi tersebut menguat sebesar US$ 3,35 atau 0,45% dari periode bulan November 2017 yaitu US$ 739,59/MT.

“Saat ini harga referensi CPO menguat, namun masih tetap berada pada level di bawah US$ 750/ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK untuk CPO sebesar US$ 0/ton untuk periode Desember 2017,” tutur Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Oke Nurwan di Jakarta, dalam keterangan resmi darii Kemendag yang diterima InfoSAWIT,  Selasa (28/11/2017)

Penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

BK CPO untuk bulan Desember 2017 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.010/2017 sebesar US$ 0/MT. Nilai tersebut sama dengan BK CPO untuk periode bulan November 2017 sebesar US$ 0/MT.

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada bulan Desember 2017 mengalami penguatan sebesar US$ 86,25 atau 4,22%, yaitu dari US$ 2.044,86/MT menjadi US$ 2.131,11/ton. Hal ini berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang juga mengalami penguatan US$ 84 atau 4,75% dari US$ 1.769/ton  pada periode bulan sebelumnya menjadi US$ 1.853/MT pada bulan Desember 2017.

Penguatan harga referensi dan HPE biji kakao disebabkan oleh meningkatnya harga internasional. Penguatan ini tidak berdampak pada BK biji Kakao yang tetap 5%. Hal tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.010/2017. (T2)

 

Sumber: Infosawit.com

Politeknik Citra Widya Edukasi, Cetak Lulusan Siap Kerja Di Industri Sawit

 

Politeknik  Kelapa Sawit Citra Widaya Edukasi (CWE) menjadi kampus favorit bagi calon mahasiswa yang ingin cepat kerja. Kampus ini membuktikan bahwa lulusannya dapat langsung bekerja diperkebunan kelapa sawit yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua.

Politeknik Kelapa Sawit CWE mengadakan wisuda angkatan IX yang berlangsung pada 21 Oktober 2017 di Kampusnya yang berlokasi di Cibitung, Bekasi. Adapun angkatan ini berjumlah 198 mahasiswa yang dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar akademik. Dari jumlah lulusan tadi terdiri dari 76 wisudawan  Program Studi Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit, 53 lulusan Program Studi Pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit, dan 66 wisudawan Program Studi Manajemen Logistik.

Stephanus Nugroho Kristono Direktur Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi mengatakan jumlah wisudawan tahun ini meningkat daripada tahun lalu sebanyak 112 orang. Untuk lulusan tahun ini sekitar 30 persen telah bekerja sebelum kuliahnya berakhir. Biasanya, mahasiswa menjalani tugas akhir secara langsung di perusahaan dan perkebunan, dengan pengalaman tadi membuat mereka langsung direkrut walaupun belum lulus.

Bahkan bagi mahasiswa yang berprestasi tidak jarang yang mendapat sponsor ikatan dinas dari perusahaan sawit. Antara lain PT Eagle High Plantation Tbk, PT Astra Agro Lestari Tbk, PT SMART Tbk, Gama Plantation, Triputra Agro Persada, Kencana Group, Dinamika Prima Artha, Citra Borneo Lestari dan lainnya.

Lulusan Politeknik CWE dapat mengisi posisi sebagai general manager, manajer kebun, manajer pabrik, asisten kepala, kepala tata usaha, asisten kebun, asisten pabrik, asisten traksi, pengukuran, dan alat berat; asisten hama dan penyakut, serta mandor kebun hingga kerani.

Stephanus Nugroho Kristono mengatakan alumni bisa langsung bekerja di industri kelapa sawit Indonesia dan jumlah itu terus alami peningkatan. Sebagian lulusan tadi sedang menjalankan seleksi dan rekrutmen perusahaan sawit.

“Karena mereka telah dibekali secara khusus pengetahuan dan keterampilannya masing-masing, itu adalah bekal yang cukup sesuai bidang yang dibutuhkan industri kelapa sawit,” kata Stephanus  Nugroho.

 

Sumber: Sawitindonesia.com

RT15 Dibuka Resmi, Ini Topik Pentingnya

 

Perhelatan ke-15 Konferensi Internasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RSPO) di Nusa Dua, Bali, dibuka resmi hari ini, Rabu (29/11/2017). Acara itu dikenal dengan sebutan RT15.

Catatan terkumpul Kompas.com dari laman rt.rspo.org menunjukkan bahwa sejatinya, pertemuan itu sudah berlangsung sejak Senin (27/11/2017). Acara berlangsung hingga Kamis (30/11/2017).

Pada pembukaan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggartiarto Lukita akan menjadi pembicara utama. Sementara, pada sesi pagi, ada pembicaraan mengenai kelapa sawit berkelanjutan di Afrika.

Pada hari yang sama, menjelang petang, Asisten Profesor dari Universitas Hawaii, AS, Dr. Kimberly Carlson akan mengetengahkan makalah bertajuk Does RSPO Certification Reduce Deforestation or Fire in Indonesia?.

Lantas, Dr. Nia Kurniawati Hidayat dari Institut Pertanian Bogor (IPB) akan menyampaikan pandangan ilmiahnya dengan judul On the Profitability of Sustainability Certification: An Analysis Among Indonesian Palm Oil Smallholders.

Selanjutnya, pada Kamis (30/11/2017) sekitar pukul 10.30 Wita, akan ada gelaran RSPO Principles and Criteria 2018 Review. Seluruh acara RT15 berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali.

 

Sumber: Kompas.com

Bank BUMN Biayai Peremajaan Sawit

 

JAKARTA – Tiga bank pelat merah yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., menyalurkan kredit usaha rakyat untuk peremajaan tanaman kelapa sawit di beberapa wilayah di Sumatra Utara.

Kredit bersubsidi tersebut disalurkan kepada para petani menggunakan skema KUR dengan bunga 7% per tahun, yang dapat ditarik mulai dari 1 Januari 2018.

BRI menyiapkan anggaran senilai Rp227,72 miliar yang akan disalurkan kepada para petanisawitdi 12 kabupaten di Sumatra Utara, dengan total luas lahan sekitar 9.109.29 hektare.

“Dengan asumsi per hektare mendapat dana Rp25 juta, BRi menargetkan penyaluran dana mencapai Rp227,72 miliar. Jumlah tersebut belum mencakup potensi penyaluran pembiayaan maupun KUR khusus,” ujar Corporate Secretary Bank BRI Hari Siaga Amijarso melalui keterangan resmi, Senin (27/11).

Saat ini terdapat 42 orang petani anggota dari Capoktan Amanah di wilayah Serdang Bedagai dengan luas 53,55 Ha dan 79 orang petani anggota Gapoktan Anugerah Jaya Mandiri Sejahtera (AJMS) di wilayah Labuhan Batu Selatan dengan luas lahan 157,136 Ha yang telah mendapatkan dukungan dana PSR dari BPDP Kelapasawitdan pembiayaan peremajaan dari BRI. Sementara itu, Bank Mandiri menyalurkan dana senilai Rp20 miliar kepada 165 petanisawitdari kelompok Aek Raso Maju Bersama yang memiliki luas lahan 402 hektare.

“Potensi industri kelapa sawit sangat besar, apalagi saat ini kelapa sawit tercatat menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar selain migas,” ujar Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman Arif Arianto.

Melalui penyaluran ke sektor kelapa sawit, Sulaiman mengatakan pihaknya juga optimistis dapat memenuhi komitmen pembiayaan KUR ke sektor produktif sebesar 40% dari total portofolio KUR perseroan.

Adapun, BNI menyalurkan dana KUR kepada 60 petani sawit di Sumatra Utara senilai Rp 819 juta.

Direktur Bank Negara Indonesia Putrama Wahyu Setyawan mengatakan, dengan rilis program KUR khusus peremajaan sawit rakyat lewat bunga 7% dan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, perseroan melihat program serupa juga bisa diteruskan ke daerah lain.

“Dengan begitu, hal ini dapat mendukung program pemerintah terkait ketahanan pangan dan energi,” ujarnya.

Bank berkode emiten BBNI itu pada tahap awal akan menyalurkan KUR kepada petanisawitdi Deli Serdang yang tergabung ke dalam Gabungan Kelompok Petani Fortuna (Gapoktan) yang juga mitra dari PT Karya Hevea Indonesia. Gapoktan Fortuna itu terdiri dari 60 petani yang memiliki lahan seluas 54,62 hektar.

Selain ifu, Bank Negara Indonesia juga akan mendukung penyaluran kredit kepata petani koperasi Maju Mandiri Labuhan Batu yang mitra PT Siringo Ringo yang terdiri dari 177 petani seluas 343,98 hektar.

Petani-petani itu juga petani swadaya yang akan menjalin kerja sama dengan perusahaan mitra yang akan menjadi perusahaan off taker.

 

Sumber: Bisnis Indonesia

Jokowi Minta Dukungan Denmark Lawan Kampanye Hitam Sawit

 

Presiden Joko Widodo meminta dukungan Denmark melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap produk sawit RI. Permintaan dukungan diutarakan Jokowi dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen di Istana Bogor.

“Saya sampaikan concern (perhatian) serius Indonesia terhadap kampanye hitam yang masih berlangsung dan meminta dukungan Denmark terhadap negosiasi European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement,” tutur Jokowi di Bogor, Selasa (28/11).

Indonesia beserta beberapa negara produsen sawit lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Guatemala, dan Kolombia menjadi korban kampanye hitam produk kelapa sawit.

Berdasarkan catatan di negara tujuan ekspor, salah satunya Eropa. Negara produsen disebut berproduksi dengan merusak hutan iklim, dan melanggar hak masyarakat adat.

Hal itu berakibat merugikan negara produsen dan berdampak pada perekonomian nasional. Tekanan berasal dari berbagai negara maju dan aturan tarif dan nontarif yang ditetapkan pemerintah pengguna sawit.

Permintaan ini kerap disampaikan Jokowi kepada beberapa negara lainnya, seperti Kolombia dan Lithuania. Hal ini bahkan disampaikan dalam sejumlah forum, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-UNI EROPA di Manila, Filipina.

Di sana, Jokowi juga mendesak Uni Eropa menghapus serangkaian kebijakan dan sikap lainnya yang juga dianggap dapat merugikan dan merusak citra produsen minyak kelapa sawit.

Kampanye itu disebut bertolak belakang dengan komitmen negara penghasil minyak sawit untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia paham betul mengenai pentingnya memproduksi kelapa sawit secara berkelanjutan dengan tetap mengutamakan aspek lingkungan.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati sejumlah kesepakatan salah satunya bidang kemaritiman melalui pemberantasan penangkapan ilegal (Ilegal, Unreported, dan Unregulated/IUU Fishing) serta terhadap acara Our Ocean Conference di Indonesia tahun depan.

Sementara, di sisi lingkungan hidup, Indonesia dan Denmark sepakat melestarikan hutan harapan di Jambi, pengelolaan limbah, sampah, dan manajemen air.

Energi terbarukan juga menjadi fokus pembahasan sebab menjadi target jangka panjang pemenuhan energi terbarukan serta konservasi dan pengembangan kerja sama di energi bayu. (bir)

 

Sumber: Cnnindonesia.com

Jokowi: Jangan Sampai Sawit Indonesia Disalip Negara Lain

 

SERGAI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan bantuan dana peremajaan tanaman sawit rakyat serta bibit jagung di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan dan pembudi daya ikan serta peluncuran skema kredit usaha rakyat (KUR) khusus peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat. Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Penataan Ruang/ Kepala Bappenas Sofyan Jalil, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.

Presiden menyampaikan, saat ini Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian, kita harus menjadi yang tercepat dalam pengelolaan. “Selain itu, juga kita harus bekerja keras di sini mulai dari peremajaan, pengelolaan, dan lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Untuk itu, saya perintahkan kepada Menko Perekonomian agar segera meremajakan sawit kita agar tidak disalip oleh negara lain,” ujarnya.

Guna mendukung program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR), selain dana sekitar Rp3 triliun, juga ada sekitar 5 juta sertifikat yang tahun ini akan dibagikan untuk petani. Sertifikat itu untuk meminimalisasi sengketa lahan baik antara penduduk dan penduduk, perusahaan maupun pemerintah. “Mari bekerja untuk rakyat dengan sebaik-baiknya, jauhkan dan hindari pungli (pungutan liar) kepada masyarakat. Program PSR ini juga dapat dilaksanakan melalui skema tumpang sari, dengan menanam jagung ataupun semangka di antara tanaman sawit tersebut. Kepada Mentan agar membuat Perpres yang menguntungkan petani karena target kita adalah ekspor, bukan impor,” kata Jokowi.

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan acara ini merupakan kesinambungan peluncuran program PSR yang dilaksanakan pada 13 Oktober lalu di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di Sumatera Utara ada 35.000 ha tanaman sawit yang sudah tua dan lebih dari 25 tahun atau yang belum 25 tahun, namun berproduktivitas rendah. :Kali ini peremajaan kelapa sawit rakyat di Sumut yang diresmikan yakni 9.109 hektare di 12 kabupaten/ kota,” kata Darmin.

Presiden juga menyerahkan 6.300 sertifikat tanah kepada warga Pematangsiantar, Sumatera Utara, kemarin. Pemberian sertifikat tanah bagi warga yang dilakukan secara simbolis di Lapangan H Adam Malik, Kota Pematangsiantar itu merupakan bagian dari program reformasi agraria di Tanah Air mengingat baru 46 juta sertifikat yang terbit dari yang seharusnya 126 juta sertifikat. Presiden berpesan supaya sertifikat yang telah diberikan disimpan dengan baik dan difotokopi sehingga jika hilang maka mudah mengurusnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku prihatin banyaknya sengketa tanah yang terjadi di Tanah Air baik antarindividu, individu dengan pemerintah, dan pihak-pihak lainnya, sehingga dengan adanya sertifikat atas tanah yang dimiliki maka masyarakat tidak perlu khawatir lagi keabsahan tanahnya, karena dalam sertifikat jelas disebutkan nama pemilik dan luas tanahnya.

 

Sumber: Okezone.com